Akademisi Nilai Palestina Jadi Ajang Uji Coba Pelemahan Hukum Internasional

Dosen Jurnalistik Universitas Padjadjaran yang juga Direktur SMART 171, Dr. Maimon Herawati, menilai, konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik dan ekonomi global. Maimon Herawati menyebut, sejumlah konflik internasional menunjukkan pola yang sama. Ada peningkatan kejahatan perang, dan hal itu menguntungkan aktor tertentu di tingkat global.

Hal itu dikemukakan Maimon Herawati saat tampil sebagai narasumber dalam diskusi daring SMART CLASS bertajuk “Konflik Dunia, Siapa Diuntungkan?”, Sabtu (24/1/2026). Diskusi yang diselenggarakan oleh SMART171 itu diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Di kesempatan itu, Maimon Herawati menyoroti konflik di Iran, Venezuela, Suriah, dan Palestina, sebagai contoh tentang bagaimana perang dan instabilitas sering kali berkelindan dengan kepentingan strategis Israel dan jaringan Zionis internasional. “Pertanyaan paling mendasar dalam setiap konflik bukan hanya siapa yang bertikai, tetapi siapa yang diuntungkan,” ucapnya.

Maimon menilai, wacana rekonstruksi Gaza pun tak lepas dari kepentingan politik dan ekonomi yang menyertai konflik berkepanjangan di Palestina. Ia juga mengritisi sejumlah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era Donald Trump, termasuk pengakuan sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel, klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan, serta penghentian pendanaan untuk UNRWA. Menurut dia, kebijakan-kebijakan tersebut lebih mencerminkan tekanan kelompok pro-Zionis dibandingkan kepentingan publik Amerika secara luas.

Wakil Ketua MPR RI: Pergeseran Lingstra Global Pengaruhi Sikap Indonesia Dukung Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Selama masih ada penjajahan di dunia, maka Indonesia akan terus berjuang untuk melawan penjajahan itu. Apalagi, Dukungan terhadap kemerdekaan negara Palestina merupakan hutang sejarah bagi bangsa Indonesia. Hal itu diungkap Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

Sabili.id

Lebih jauh, Maimon menilai, Palestina telah menjadi “laboratorium” bagi pelemahan hukum internasional. Kata Dr. Maimon, normalisasi pelanggaran hak asasi manusia dan perampasan wilayah di Palestina berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi konflik teritorial di kawasan lain dunia.

Ia juga menyoroti konstruksi narasi kemanusiaan yang timpang dalam konflik Palestina-Israel. Pandangan sebagian masyarakat Israel yang menganggap warga Palestina tidak setara secara kemanusiaan disebut sebagai akar kekerasan struktural yang terus berulang. “Israel kerap diposisikan sebagai satu-satunya korban, sementara kejahatan perang terhadap sipil Palestina dianggap wajar,” katanya.

Maimon lalu menyoroti Venezuela. Ia menyebut Venezuela sebagai contoh negara yang secara terbuka menentang kebijakan Israel. Pada 2005, Venezuela menjadi negara pertama di kawasan Amerika yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, dan pada 2009 memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Venezuela juga aktif mendorong pengakuan Palestina di PBB. Di waktu lain, Amerika menyerang Venezuela.

Diskusi tersebut juga menyinggung pengaruh kelompok Zionis dalam politik global, khususnya di Amerika Serikat, melalui jejaring organisasi dan lobi yag dinilai mampu memengaruhi kebijakan luar negeri hingga dinamika pemilu.