Sabili.id - Meniti Jalan Menuju Mardhotillah

Keluarga korban menekankan bahwa tragedi Tanjung Priok bukan sekadar catatan sejarah, melainkan luka kemanusiaan yang hingga kini belum sembuh. Keluarga korban menuntut agar tragedi Tanjung Priok diakui secara resmi sebagai kasus pelanggaran HAM berat oleh pemerintah.

Mengapa orang berlaku israf? Sebab, ia tak pernah puas dengan apa yang ditetapkan syariat, sehingga selalu berusaha melampaui batas. Hal-hal yang tadinya mubah pun jadi haram karena sifat dan sikap israf. Solusinya adalah selalu berusaha berpuas diri dengan apa yang telah digariskan agama.

Tepat 41 tahun setelah terjadinya Peristiwa kelam dalam perjalanan bangsa, kasus Tanjung Priok, keluarga korban melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menuntut negara menuntaskan kasus tersebut secara adil

Suara rakyat tak berputar di kalkulasi politik tinggi atau wacana canggih tentang pembangunan berkelanjutan. Mereka bicara tentang perut lapar, dompet menipis, dan kepala yang pusing memikirkan hari esok. Buat mereka, aksi demo hanya satu cara untuk mengetuk pintu istana yang terasa kian tebal.

Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet. Publik pun sah-sah saja menilai, apakah pergantian para menteri ini akan membawa perbaikan nyata bagi rakyat, atau hanya sebatas “beres-beres kursi ala Presiden Prabowo” dan perumusan ulang peta kekuasaan?

Di dalam Islam, jabatan publik adalah amanah. Harta rakyat adalah amanah. Dan pemimpin yang justru memerkaya diri dengan fasilitas berlebih berarti telah mengkhianati amanah. Al Qur’an menegaskan, amanah harus disampaikan kepada yang berhak dan diputuskan dengan adil.

Politik adalah panggung simbol. Satu foto sering lebih keras berbicara daripada seribu kata. Lantas bagaimana dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang terekam foto sedang bermain domino bersama Azis Wellang yang pernah menjadi tersangka kasus pembalakan liar?

Demo, kerusuhan, dan provokasi merajalela. Di negeri yang katanya merdeka ini, rakyat justru hidup dalam ketakutan, tak berdaya. Luka ini terlalu dalam jika hanya diratapi.

KAMMI DKI Jakarta menilai, kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DKI Jakarta yang nilainya mencapai 78,8 juta Rupiah per bulan bukan saja tak bermoral, tetapi juga mencederai rasa keadilan publik, di tengah kondisi ekonomi warga Jakarta yang sedang tertekan.