Bersama MAKPI, Meneropong Tantangan bagi Pemerintahan Baru

Ahmad Syauqi Banna -

Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Banten menggelar Webinar Kebijakan Publik Series 6 dengan tajuk “Presiden Baru, Pemerintahan Baru Menuju Indonesia Baru”, Jumat (22/11/2024). Acara yang diselenggarakan melalui Hybrid ini dipandu oleh SekJen MAKPI Banten, Ahmad Daelami. MAKPI adalah organisasi profesi bagi para peminat bidang kebijakan publik di Indonesia, dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran.

Webinar yang disiarkan melalui akun Youtube MAKPI Banten itu menghadirkan tiga narasumber. Para narasumber itu dipandang sangat punya kredibilitas dan cukup otoritatif terkait dengan materi yang disampaikan. Mereka adalah Dr. Riant Nugroho, M.Si (Ketua Umum MAKPI), Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si (Ketua Harian MIPI), dan Dr (Cand) Listyaningsih, M.Si (Akademisi UNTIRTA, Banten).

Di kesempatan itu, Riant Nugroho memaparkan materi terkait tantangan bagi Presiden baru Republik Indoneia, Prabowo Subianto, baik dari lingkup nasional maupun internasional. Pengajar program pasca sarjana FISIP UI itu antara lain mengatakan, tantangan bagi presiden adalah manajemen kabinet yang terkendala karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kuat.

“Apabila kita punya jam terbang yang kuat, maka cepat larinya.Kalau tidak kuat, maka belajar lagi. Perlu tanya (kepada) deputi dan sebagainya,” jelas Riant.

Ragu Kebijakan Pemberantasan Korupsi
Universitas Paramadina bekerjasama dengan Institut Harkat Negeri mengadakan diskusi dengan tema “Ragu Kebijakan Pemberantasan Korupsi”, menghadirkan para tokoh publik semisal Mahfud MD, Sudirman Said, dan Adrian Wijanarko.
Sabili.id

Sedangkan Ketua Harian MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia), Muhadam Labolo, memaparkan materi tentang “Problem Utama: Gejala Koruptif di semua Cabang Kekuasaan”. Menurut dia, seandainya korupsi bisa kita berantas, maka kinerja seluruh sektor akan mengalir dengan deras (lancar). Korupsi memang menjadi problem besar Indonesia. Apalagi, diketahui bahwa tren korupsi dari tahun ke tahun memberikan dampak kerusakan yang besar. Salah satunya terjangkitnya SDA yang dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini tentu sangat memengaruhi generasi mendatang.

Menurut dia, mekanisme demokrasi yang ada di Indonesia harganya sangat mahal. Hal itu menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya korupsi. Maka, perlu mekanisme demokrasi yang menjamin stabilitas jangka panjang. Misalnya dengan melakukan amandemen konstitusi dan melakukan mekanisme pemilihan secara representatif serta sederhana.

“Tentu dua hal ini tidak bisa dilakukan sendirian. Perlu adanya kekuatan masyarakat atau social society melalui kesadaran bersama. Butuh adanya gerakan advokasi ikut serta dalam kebijakan pemerintah,” ujarnya.