Bikin Penjajah Rugi Jutaan Dolar, Organisasi Ini Malah Jadi Buronan Pemerintah Inggris!
Pemerintah Inggris tengah memertimbangkan langkah ekstrem dengan melabeli kelompok aktivis "Palestine Action" sebagai organisasi teroris. Langkah itu memicu perdebatan luas, mengingat gerakan tersebut dikenal sebagai inisiator aksi-aksi damai yang menargetkan perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi dengan penjajah Israel.
Didirikan pada Juli 2020, Palestine Action adalah gerakan akar rumput di Inggris yang bertujuan menghentikan perdagangan senjata antara Inggris dengan penjajah Israel serta melumpuhkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam mendukung penjajahan atas Palestina. Palestine Action mengungkapkan bahwa Inggris turut bertanggung jawab secara historis atas penderitaan rakyat Palestina, dari era Deklarasi Balfour hingga dukungan senjata saat ini.
Sejak awal berdiri, Palestine Action telah meluncurkan berbagai aksi langsung. Mereka menyerbu pabrik senjata milik Elbit Systems di Leicester, sehingga menghentikan produksi selama seminggu penuh dan menyebabkan kerugian jutaan dolar. Elbit Systems adalah perusahaan senjata milik penjajah Israel yang terbesar di Inggris, serta diketahui menyuplai sekitar 85% drone dan amunisi militer penjajah Israel yang digunakan untuk menyerang Gaza dan memata-matai warga Palestina.
Gerakan itu berhasil menutup dua dari sepuluh fasilitas Elbit di Inggris, membatalkan kontrak senilai £ 280 juta antara Elbit dengan Kementerian Pertahanan, serta memaksa Elbit menjual pabriknya di Oldham dan menarik diri dari kantor pusatnya di London pada 2022.
Tak hanya di Inggris. Cabang gerakan ini di Amerika Serikat juga menyerbu pabrik Elbit di New Hampshire pada 2023, menunjukkan bahwa jaringan solidaritas global terhadap Palestina terus tumbuh.
Menurut laporan eksklusif dari The Guardian, penjajah Israel telah secara aktif menekan Kepolisian Inggris dan lembaga peradilan untuk membungkam Palestine Action. Bahkan, Jaksa Agung Inggris dilaporkan telah menghubungi Kedutaan Israel untuk membahas langkah hukum terhadap gerakan ini.
Setelah Partai Buruh yang dipimpin Keir Starmer naik ke tampuk kekuasaan pada akhir 2024, penindakan terhadap aktivis Palestine Action meningkat tajam. Lebih dari 250 aktivis ditangkap, termasuk pendiri gerakan, Richard Bernard, yang dituduh mendukung organisasi teroris berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme.
Pada Maret 2025, Palestine Action melakukan aksi penyemprotan cat merah ke sejumlah pesawat militer di Pangkalan Brize Norton, sebagai bentuk protes simbolik terhadap keterlibatan Inggris dalam memersenjatai Israel. Aksi itu dikecam keras oleh Menteri Dalam Negeri, Yvette Cooper, sebagai "ancaman terhadap keamanan nasional".
Pemerintah Inggris pun kini berencana untuk secara resmi mengategorikan Palestine Action sebagai organisasi teroris. Jika disahkan, anggota gerakan atau siapa pun yang memberikan dukungan, baik secara finansial maupun terbuka, dapat dihukum hingga 14 tahun penjara. Menanggapi rencana tersebut, juru bicara Palestine Action mengatakan, pemerintah telah menutup mata terhadap kejahatan perang.
“Pemerintah menyebut semprotan cat sebagai terorisme, tetapi menutup mata terhadap kejahatan perang yang dilakukan dengan pesawat-pesawat mereka di Gaza,” katanya.
Mereka juga mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Keir Starmer bersikap hipokrit, mengingat pada 2003 ia mendukung protes anti-perang terhadap invasi Irak. Gerakan itu pun menegaskan bahwa anggotanya bukan kriminal atau ekstremis, melainkan mahasiswa, guru, ibu rumah tangga, dan perawat, yang bersatu menentang ketidakadilan.
Langkah hukum pun akan mereka tempuh. “Kami akan menggugat keputusan ini di pengadilan,” tegas juru bicara gerakan.
Rencana pelabelan Palestine Action sebagai organisasi teroris memunculkan gelombang penolakan dari masyarakat sipil dan kalangan hukum. Banyak pihak menilai keputusan ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan pembungkaman terhadap aktivisme damai.