DGB UI Keluarkan Pernyataan “Menyikapi Kegentingan”

Sejumlah 67 nama tokoh yang tergabung dalam Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI), kemarin (21/8/2024) mengeluarkan pernyataan atas situasi politik di Indonesia dalam dua hari terakhir, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di antara 67 nama yang menanda tangani pernyataan tersebut adalah Prof. Dr. Harkristuti, SH, MA; Prof. Dr. drg. Indang Trihandini, M.Kes; Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro, Ph.D; Prof. Drs. Adrianus E Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D; Prof. Dr. Soedarsono Hardjosoekarto, MA; dan Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Di dalam pernyataan itu, DGB UI menyebut, “Menyikapi kegentingan situasi negara dalam dua hari terakhir ini, dengan penuh keprihatinan dan kesesakan yang mendalam, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menilai bahwa tengah terjadi Krisis Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dari pembangkangan Dewan Perwakilan Rakyat RI yang secara arogan dan vulgar telah mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi.”

Berikut ini isi pernyataan DGB UI “Menyikapi Kegentingan”:

Menyikapi kegentingan situasi negara dalam dua hari terakhir ini, dengan penuh keprihatinan dan kesesakan yang mendalam, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menilai bahwa tengah terjadi Krisis Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dari pembangkangan Dewan Perwakilan Rakyat RI yang secara arogan dan vulgar telah mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi.

Akibatnya, Indonesia kini berada di dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan. Tingkah-polah tercela yang diperlihatkan para anggota DPR itu, tak lain dan tak bukan merupakan perwujudan kolusi dan nepotisme, yang pada 1998 telah dilawan dengan keras oleh aksi massa dan mahasiswa sehingga melahirkan Reformasi. Mari kita cermati bersama bahwa:

Potensi DPR Membuat UU Baru Berhadapan dengan Putusan MK

DPR bersama pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang baru yang berstatus setara dengan putusan MK. Bukan menganulir putusan MK.

Sabili.idSyaefunnur Maszah

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga tinggi negara.

Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan mengabaikan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024 sehari setelah diputuskan, nyata-nyata DPR sangat menciderai sikap kenegarawanan yang dituntut dari para wakil rakyat.

Tidak ada dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengubah persyaratan usia calon kepala daerah termasuk besaran kursi parpol melalui revisi UU Pemilihan Kepala Daerah.

Perubahan-perubahan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi versus DPR sehingga kelak hasil pilkada justru akan merugikan seluruh elemen masyarakat karena bersifat kontraproduktif dan akan menimbulkan kerusakan kehidupan bernegara.

Konsekuensi yang tak terelakkan adalah runtuhnya kewibawaan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, dan hukum akan merosot ke titik nadir bersamaan dengan runtuhnya kepercayaan Masyarakat.

Kami tersentak dan geram karena sikap dan tindak laku para pejabat baik di tataran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang sangat arogan dan nyata-nyata mengingkari sumpah jabatan mereka. Kami sangat prihatin dan cemas akan masa depan demokrasi yang akan menghancurkan bangsa ini. Kini, para anggota Dewan yang semestinya mengawal dan menjamin keberlangsungan Reformasi justru telah berkhianat dengan menolak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan untuk menjaga demokrasi di negeri ini.

Sikap DPR dan Pemerintah terhadap Putusan MK Timbulkan Kegentingan

Putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024, menyebutkan, syarat parpol dan gabungan parpol bisa mengusung paslon cagub dan cawagub adalah memperoleh suara sah dari 6,5 % hingga 10 %.

Sabili.idYogi W. Utomo

Kondisi saat ini merupakan Kondisi Genting, sehingga kami perlu menyikapi kegentingan tersebut dengan menghimbau semua lembaga negara terkait untuk:

Menghentikan revisi UU Pilkada.
Bertindak arif, adil, dan bijaksana dengan menjunjung nilai-nilai kenegarawanan.
Meminta KPU segera melaksanakan putusan MK No. 60 dan No. 70 tahun 2024 demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.
Negara harus didukung penuh agar tetap tegar dan kuat dalam menjalankan konstitusi sesuai dengan perundang- undangan, serta mengingatkan secara tegas bahwa kedaulatan rakyat adalah berdasarkan pancasila

Depok, 21 Agustus 2024