Dr. Ujang Komarudin, SH.I, MSi: "Demokrasi Ini Hanya Menguntungkan Pihak Tertentu"

Diskusi publik bertema “Pemilu 2024 dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian acara Launching Forum Rektor PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah), di ruangan Aula Kasman Singodimedjo, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Tiga narasumber tampil pada diskusi kali ini. Mereka adalah Prof. Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy (Rektor UMJ); Prof. Effendi Gazali, Ph.D (Pakar Komunikasi Politik); dan Dr. Ujang Komarudin, M.Si (Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia).

Setelah diskusi, Sabili.id menemui Dr. Ujang Komarudin, SH.I, MSi. Di kesempatan itu, analis dan akademisi kelahiran 9 Agustus 1981 itu mengkritisi kondisi yang terjadi dalam demokrasi di Indonesia saat ini. Menurut dia, penerapan demokrasi belakagan ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu saja.

“Demokrasi ini hanya berputar-putar, hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mencontohkan wacana masa jabatan presiden sampai tiga periode. Ketika wacana itu muncul, ia salah satu yang menolak. Ia lantang menyuarakan penolakan itu, walau ada risiko yang menanti.

Baca juga: Prof. Dr. Ma’mun Murod: “Jokowi Tidak Mau 3 Periode Adalah Mafhum Mukholafah”

“Ketika demo menolak tiga priode pada April 2022, saya diwanti-wanti oleh pihak intel dan diingatkan Prof Jimly selaku Pembina Yayasan UAI, bahwa saya pasti masuk penjara kalau sampai terjadi kerusuhan,” tutur Dosen Tetap Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu pula.

Menurut Ujang, ketika itu wacana agar Jokowi menjabat presiden tiga priode adalah serius. “Wacana Jokowi tiga periode ini bukan wacana main-main. Ini adalah skema yang nyata. Sedikit yang menolak ini,” katanya.

Tetapi, kendati menghadapi risiko, Ujang yang menyelesaikan pendidikan program Doktor (S3) Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) tahun 2013 itu menyebut, harus ada pihak yang berani mengkritik pemerintah. Sebab, dengan adanya pihak yang kritis, jalannya demokrasi dapat dikawal sehingga tetap berada di jalur yang seharusnya. Sehingga, demokrasi itu akan memberi manfaat bagi rakyat.

“Kalau kita bicara demokrasi, saya mungkin salah satu dosen yang badannya kecil tetapi punya sedikit keberanian, tujuh tahun mengkritik pemerintah,” tuturnya.