Dubes Sudan Sebut UEA Otaki Perang di Sudan
Duta Besar (Dubes) Sudan untuk Indonesia, Dr. Yassir Mohamed Ali Mohamed, menyampaikan posisi resmi pemerintah Sudan dengan menuduh Uni Emirat Arab (UEA) terlibat langsung dalam konflik bersenjata di Sudan. Yassir Mohamed Ali Mohamed menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan awak media di Kedutaan Besar Sudan di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2026). Di kesempatan itu, ia juga mengeklaim bahwa pemerintah Sudan telah menyerahkan bukti material terkait tuduhan tersebut kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Internasional.
Menurut Dubes Sudan untuk Indonesia, perang yang sejak April 2023 melanda Sudan tidak dapat dipahami hanya sebagai konflik internal atau perang antara dua jenderal semata, sebagaimana kerap digambarkan media internasional.
“Apa yang terjadi di Sudan bukan konflik internal sederhana. Ini adalah agenda besar untuk menghancurkan sebuah negara,” kata Dubes Sudan.
Yassir Mohamed menegaskan, Sudan menghadapi perang proksi dengan keterlibatan aktor eksternal yang mendukung milisi bersenjata, khususnya Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Ia pun menyatakan, pemerintah Sudan memiliki bukti konkret berupa dokumen dan temuan lapangan yang menunjukkan dukungan militer asing kepada RSF, termasuk penggunaan senjata canggih dan perekrutan tentara bayaran.
“Tidak masuk akal membayangkan milisi lokal memiliki drone yang mampu terbang hingga 1.000 kilometer. Senjata seperti itu tidak dijual kepada kelompok non-negara. Senjata itu selalu dijual kepada pemerintah,” katanya.
Menurut laporan Amnesty International tahun 2024, meski RSF tidak memiliki angkatan udara, namun sekutunya telah mempersenjatainya dengan drone buatan China dan Serbia.
Yassir Mohamed menyebut Sudan menemukan paspor tentara bayaran asal Kolombia yang tewas di medan perang, yang menurut dia direkrut melalui Uni Emirat Arab. “Paspor-paspor itu menunjukkan bahwa mereka direkrut oleh UEA, berasal dari Kolombia, dan dikirim untuk bertempur di Sudan. Fakta ini bahkan dikonfirmasi oleh pihak Kolombia sendiri,” tutur Dubes Sudan.
Yassir menambahkan, seluruh bukti tersebut telah diajukan secara resmi ke Dewan Keamanan PBB.
“Seluruh bukti ini telah kami ajukan ke Dewan Keamanan PBB dan ke Mahkamah Internasional,” kata dia.
Di dalam upaya penyelesaian damai yang diprakarsai Amerika Serikat bersama Mesir dan Arab Saudi, menurut Dubes, Sudan menolak keterlibatan UEA dalam proses perdamaian selama tuduhan tentang dukungan terhadap milisi belum dijawab.
“Kami sampaikan dengan tegas: kami tidak dapat menerima UEA sebagai bagian dari proses perdamaian selama mereka masih mendukung milisi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah Sudan siap duduk bersama pihak-pihak terkait dengan membawa bukti material secara terbuka.
“Kami siap hadir bersama perwakilan UEA, Mesir, dan Amerika Serikat, membawa bukti nyata dan material. Bukti itu sudah diperlihatkan dan tidak ada bantahan atasnya,” katanya.
Ia menilai dukungan terhadap milisi di Sudan tidak terlepas dari agenda tersebut dan melibatkan jaringan negara dan aktor regional.
Akibat perang, Sudan menghadapi salah satu krisis pengungsian terbesar di dunia saat ini, sebagaimana data dari UNHCR bahwa lebih dari 13 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Di dalam laporan mengejutkan yang disusun oleh UNICEF dan penyedia layanan kekerasan berbasis gender di Sudan, terungkap bahwa ratusan anak diperkosa dan dilecehkan secara seksual oleh pria bersenjata di Sudan.
Menutup pernyataannya, Dubes Sudan untuk Indonesia menegaskan bahwa narasi perang saudara, konflik Arab-Afrika, maupun konflik agama yang selama ini beredar, tidak mencerminkan realitas di lapangan.
“Semua gambaran ini tidak benar. Ini bukan perang Arab melawan Afrika, bukan perang Islam melawan Kristen. Ini adalah perusakan negara secara sistematis,” ucap dia.
Pemerintah Sudan, menurut Yassir, akan terus mendorong penyelesaian politik internal tanpa campur tangan asing dan meminta komunitas internasional menilai konflik Sudan berdasarkan bukti, bukan narasi yang disederhanakan.