Israel Larang Sekretaris Jenderal PBB Memasuki Wilayahnya

Menteri Luar Negeri Israel, Yisrael Katz, Rabu (2/10/2024), mengumumkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dilarang memasuki Israel karena tidak mengutuk serangan rudal besar yang diluncurkan Iran terhadap Israel. Hal itu dikemukakan Katz dalam unggahan di akun X miliknya.

Di unggahan di akun X tersebut, Katz menulis, “Hari ini, saya menyatakan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sebagai orang yang ditolak di Israel, dan melarang dia memasuki negara ini. Siapa pun yang tidak bisa mengutuk serangan brutal Iran terhadap Israel, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara di dunia, tidak layak menginjakkan kaki di tanah Israel,” tulisnya.

Katz menambahkan, “Ini adalah Sekretaris Jenderal yang belum mengutuk – Hamas pada 7 Oktober, serta belum mengambil langkah apa pun untuk menyatakan mereka sebagai organisasi teroris.”

Ia melanjutkan, “Seorang Sekretaris Jenderal yang mendukung teroris, – dan kini Iran sebagai inkubator terorisme global — akan dikenang sebagai noda dalam sejarah PBB.”

Menurut surat kabar Inggris The Guardian, Guterres sebelumnya mengutuk serangan yang dilancarkan oleh Hamas terhadap permukiman ilegal Yahudi di sekitar Jalur Gaza pada Oktober 2023. Serangan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas kejahatan Zionis Israel yang terus berlangsung terhadap rakyat Palestina.

Saat itu, Guterres menyatakan, “Saya dengan tegas mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Hamas di Israel pada 7 Oktober. Tidak ada yang bisa membenarkan pembunuhan yang disengaja, melukai, atau menculik warga sipil, maupun peluncuran rudal terhadap sasaran sipil. Semua sandera harus diperlakukan secara manusiawi dan segera dibebaskan tanpa syarat,” katanya.

Mengapa Guterres Membuat Israel Marah?

Namun, menurut surat kabar The Guardian, Guterres lalu memicu kemarahan Israel dengan pernyataannya dalam sebuah pidato. Ia mengatakan, “Penting untuk diakui bahwa serangan Hamas tidak terjadi tanpa alasan. Rakyat Palestina telah menderita selama 56 tahun akibat penindasan yang dilakukan oleh Israel.”

Guterres menambahkan bahwa rakyat Palestina melihat tanah mereka secara perlahan dirusak oleh permukiman ilegal Yahudi, mengalami kekerasan, perekonomian mereka tercekik, masyarakat mereka terusir, dan rumah-rumah mereka dihancurkan.

Pada Oktober 2024 lalu, mayoritas anggota PBB memberikan dukungan tinggi terhadap proposal tidak mengikat yang menyerukan Israel untuk mengakhiri penjajahan selama hampir enam dekade diatas tanah Palestina di Tepi Barat.

(Sumber: Al Jazeera)