Kemenko PMK Dorong Peningkatan Layanan Logistik Jamaah Haji 2025

Peningkatan layanan logistik bagi jamaah haji 2025 adalah penting. Demikian ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Kemenko PMK, Warsito, dalam pertemuan dengan PT Pos Indonesia beserta berbagai pemangku kepentingan terkait. Pertemuan itu digelar di Hotel Mercure Sabang, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Acara tersebut turut dihadiri Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Muhammad Zain; Direktur Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Badan Penyelenggara Haji, Abdul Haris; Asisten Deputi Bina Keagamaan Kemenko PMK, Asep Sunandar; Direktur Business Development dan Portfolio Management PT Pos Indonesia, Prasabri Pesti; Direktur Badan Karantina, Abdul Rahman; Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Didik Joko Pursito; Executive Vice President Regional 2 PT Pos Indonesia, Dino Ariyadi; Ketua Tim Kerja Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji, Imron Cahyono; serta perwakilan Ditjen Bea Cukai dan perwakilan Garuda Indonesia.

Di dalam kesempatan tersebut, Warsito menyampaikan, penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berpotensi besar dalam pengembangan ekosistem ekonomi nasional. Sehingga, evaluasi dan perbaikan terhadap layanan haji perlu terus dilakukan agar semakin optimal dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Penyelenggaraan haji merupakan amanah konstitusi. Hasil evaluasi selama ini menunjukkan masih adanya kekurangan dalam beberapa aspek. Pemerintah terus berupaya melakukan inovasi dan perbaikan agar layanan haji semakin baik,” kata Warsito seperti dikutip Siaran Pers Humas Kemenko PMK.

Baca Juga :

Waka BP Haji Indonesia Ingatkan Petugas Haji Daerah Harus Punya Naluri Melayani
Sekitar 158 peserta mengikuti Seleksi Computer Assisted Test (CAT) Petugas Haji Daerah (PHD) untuk wilayah DKI Jakarta. Mereka berasal dari seluruh kotamadya di provinsi DKI Jakarta. Kegiatan itu berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah adalah penguatan ekosistem ekonomi haji melalui ekspor Bumbu Nusantara untuk memenuhi kebutuhan katering jamaah. Pada tahun 2024, ekspor di sektor ini mencapai 70 ton.

Selain itu, pemerintah juga telah mengirimkan makanan siap saji untuk layanan katering jamaah di Armuzna. Tahun 2024, jumlahnya sebanyak 1,7 juta kotak, sedangkan potensinya masih sangat besar hingga mencapai 5-6 juta kotak. Penyediaan kebutuhan pendukung juga sangat diperlukan, semisal sabun, pasta gigi, dan perlengkapan mandi lainnya.

Transformasi digital juga menjadi perhatian utama dalam peningkatan layanan haji. Warsito menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi Kawal Haji dan sistem International Patient Summary telah diterapkan untuk memermudah pemantauan kesehatan jamaah haji secara real-time.

Sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan haji lintas kementerian dan lembaga, Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam memastikan sinergi antar-stakeholder. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah peningkatan layanan logistik pengiriman barang bagi jamaah haji, baik dari Indonesia ke Arab Saudi maupun sebaliknya.

Kami ingin memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, terutama dalam hal logistik haji. PT Pos Indonesia sebagai BUMN yang memiliki pengalaman di bidang ini diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam memberikan layanan logistik yang berkualitas dan kompetitif,” tambah Warsito.

Kemenko PMK juga turut mengapresiasi PT Pos Indonesia yang telah berperan aktif dalam upaya peningkatan layanan logistik haji. Warsito menekankan bahwa tantangan utama dalam layanan ini adalah menjaga kualitas dan memastikan layanan tersebut mampu bersaing secara global.

Baca Juga :

Kelola Haji secara Profesional dan Humanis, Indonesia Diapresiasi Saudi
Menag menambahkan, memberikan pelayanan haji yang penuh dengan kedamaian, keamanan, serta kenyamanan, menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini.

Lebih lanjut, Warsito menerangkan bahwa tema Haji 2025 adalah “Haji Ramah Lansia dan Disabilitas”. Di sisi lain, kuota petugas haji Indonesia tahun 2025 sebanyak 2.210 orang, turun dari tahun 2024 yang mencapai 4.700 orang. Hal ini berpotensi menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan bagi 221.000 jamaah haji.

Penyelenggaraan Haji tahun 2025 adalah masa transisi. Oleh karena itu, perlu koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang baik antara Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, Kementerian/Lembaga, dan stakeholder lain yang terkait,” tutup Warsito.