Malaysia Ajukan Pengusiran Penjajah Israel dari PBB

Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan, pihaknya akan mengajukan rancangan resolusi ke Majelis Umum PBB untuk mengeluarkan Israel dari PBB. Hal itu ia tegaskan dalam sesi penjelasan dengan parlemen di Gedung Dewan Rakyat, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin (4/11/2024). Kuala Lumpur telah menyiapkan rancangan teks yang mengusulkan untuk mendepak negara Yahudi tersebut dari PBB “jika ada pelanggaran hukum, aturan, dan keputusan mengenai masalah yang berkaitan dengan Palestina”.

“Rancangan resolusi tersebut sedang dinegosiasikan dan akan segera diajukan ke Majelis Umum PBB dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuannya,” kata Anwar kepada anggota parlemen.

Anwar menegaskan, “langkah-langkah tegas, termasuk mengeluarkan Israel dari PBB” harus dilaksanakan secepat mungkin, karena pelanggaran hak asasi manusia dan genosida yang Israel lakukan. Malaysia akan memastikan, agenda tersebut didengar dan mendapat perhatian, sehingga kekejaman yang dilakukan oleh rezim Israel dapat dihentikan. Serta pasokan bantuan diperbolehkan untuk rakyat Palestina ketika saat ini pembantaian semakin meningkat.

Perdana Menteri Malaysia Kritik Sikap Sepihak Komunitas Internasional Atas Kasus Palestina

Anwar mengatakan para pejabat Barat telah berulang kali meminta Malaysia untuk memvonis Hamas dalam beberapa pertemuan, namun pemerintahnya dengan tegas “tidak setuju” dengan sikap mereka.

Sabili.idSusilo Widakdo

Pemerintahan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan sikap pro-Palestina dan kritiknya terhadap Israel. Terutama setelah terjadi pembunuhan terhadap pemimpin politik gerakan Islam Palestina Hamas, Ismail Haniyya, oleh Penjajah Israel.

Di akhir Agustus 2024, pemerintah Malaysia dengan suara bulat memutuskan untuk menghentikan segala bentuk perdagangan terhadap Israel. Di dalam demonstrasi mendukung Palestina yang diadakan tanggal 4 Agustus 2024, Anwar juga menuding negara-negara Barat yang mendukung Israel, dengan menyatakan bahwa Malaysia “tidak tunduk” kepada posisi Barat dan tidak ada negara yang dapat mendikte Kuala Lumpur tentang posisi politik mana yang harus diambil.

Pada 11 Agustus 2024, Departemen Luar Negeri Malaysia mengeluarkan sebuah memorandum yang mengutuk serangan Israel di Gaza, dan secara implisit mengritik Amerika Serikat atas dukungan militer mereka terhadap negara Yahudi tersebut. Malaysia pun terus mendesak sekutu-sekutu Israel untuk memaksa negara tersebut menghentikan pembantaian.

(Sumber: Nova News)