Mukernas MUI Akan Keluarkan Taujihat Sikapi Komitmen Ekonomi Kerakyatan Prabowo

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, bakal mendukung komitmen ekonomi kerakyatan Presiden RI, Prabowo Subianto. Pernyataan itu dikeluarkan dalam bentuk taujihat (arahan atau panduan) MUI di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV. Mukernas IV MUI akan berlangsung pada 17-19 Desember 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Hal itu dikemukakan Ketua Steering Committee (SC) Mukernas IV MUI, KH Masduki Baidlowi, dalam Konfrensi Pers jelang Mukernas IV di Kantor Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Jalan Dempo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2024). KH Masduki Baidlowi mengatakan, ekonomi kerakyatan menjadi fokus pembicaraan yang disampaikan Presiden Prabowo berulang kali di momen pidatonya.

“Jadi, Presiden Prabowo berulang-ulang di beberapa tempat itu fokus kepada masalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi (kerakyatan) bahasa lainnya ekonomi konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945,” kata ulama yang akrab disapa Kiai Masduki itu.

Kiai Masduki menjelaskan, ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 itu dirumuskan oleh Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Ketika bersekolah di Belanda, Bung Hatta terinspirasi oleh konsep-konsep dan pelaksanaan kebijakan ekonomi di Skandinavia.

“Negara-negara Eropa Barat, akhirnya negara di sana yang disebut negara welfare state atau negara kesejahteraan, yang menginspirasi (Pasal 33) Undang-Undang Dasar 1945. Sejak dirumuskan, sampai sekarang belum terlaksana dengan baik,” kata Kiai Masduki yang sehari-hari menjabat Ketua MUI Bidang Infokom itu.

Oleh karena itu, Kiai Masduki menegaskan, MUI akan mendukung komitmen Presiden Prabowo itu terkait ekonomi kerakyatan dalam bentuk taujihat di Mukernas IV. “Ini adalah Mukernas yang terakhir (periode pengurus 2020-2025). Oleh karena itu, dalam Mukernas terakhir itu ada beberapa tracing yang sangat penting untuk menjadi fokus program dari MUI, baik pusat terutama maupun daerah,” sambungnya.

Terkait teknis tracing-nya, Kiai Masduki menyampaikan, MUI menjadi satu-satunya organisasi Islam yang dalam pelaksanaan manajemen mutunya dari a sampai z diperhatikan oleh ISO. “Gerakannya ke mana saja itu dipantau oleh manajemen mutu ISO. Maka, kalau kita bekerja tanpa ada fokus, kita punya nilai yang sangat tidak baik. Oleh karena itu, kita di dalam seluruh pekerjaan itu harus fokus sesuai dengan apa yang kira rencanakan. Apa yang sudah kita anggap matang perencanaannya itulah yang akan kita laksanakan dan diperhatikan oleh manajemen,” ungkapnya.

Kiai Masduki menyampaikan, sepengetahuan dirinya, hanya MUI sebagai ormas yang memiliki manajemen mutu seperti itu. Menurut dia, hal ini sangat penting. Sebab, salah satu hasil evaluasi dari manajemen mutu, prestasi-prestasi MUI daerah akan diumumkan dalam Mukernas IV.

“Jadi akan ada 5 MUI daerah yang memiliki prestasi. Siapa saja? Itu nanti di Mukernas. Tidak kita umumkan sekarang. Saya kira, salah satu kinerja dalam beberapa tahun terakhir dan puncaknya tahun ini, dan itu akan diumumkan oleh MUI Pusat. Siapa saja pengurus MUI daerah yang memiliki prestasi yang baik,” sambungnya.

3 Program KBL 

Kiai Masduki pun mengatakan, untuk program kerja 2025 ini, setiap Komisi, Badan, dan Lembaga (KBL) di MUI dibatasi hanya tiga program. Kiai Masduki menjelaskan, pembatasan hanya tiga program tersebut karena efektifitas kerja dalam pelaksanaannya di 2025 tidak sampai 12 bulan, tetapi hanya sembilan bulan, sebelum Musyawarah Nasional MUI bagi pengurus periode 2020-2025.

“Maka di setiap KBL itu tidak boleh lebih tiga program pelaksanaannya dalam satu tahun. Mengapa? Karena tahun terakhir ini (periode 2020-2025) kita tidak sampai 12 bulan. Kita akan melaksanakan program MUI itu hanya sembilan bulan. Baru, setelah itu kita akan masuk Munas. Waktunya lebih pendek. Karena itu, program hanya tiga di masing-masing KBL,” tuturnya.

Kiai Masduki menambahkan, jika ada KBL di MUI yang akan melaksanakan lebih dari 3 program untuk program kerja 2025, tidak menjadi masalah. Tetapi, tiga program kerja untuk 2025 harus terlakana.

“Tidak masalah (melaksanakan lebih tiga program). Akan melaksanakan empat, melaksanakan lima dan enam, enggak masalah. Tetapi, yang harus terlaksana itu tiga. Intinya di situ. Itu yang menjadi pesan utama Mukernas tahun ini secara keorganisasian. Tidak kalah penting, di Mukernas kali ini, kita akan membicarakan masalah hal strategis tentang pendanaaan,” kata Kiai Masduki.

Kiai Masduki menjelaskan, pendanaan menjadi ruh bagi setiap organisasi untuk bergerak. Menurut dia, pendanaan menjadi hal yang sangat penting bagi roda organisasi, khususnya MUI. Oleh karena itu, di Komisi C Mukernas IV MUI akan ada pembahasan terkait pendanaan dan investasi MUI ke depan.

“Sebelumnya tidak pernah ada. Sebelumnya, kalau pun ada, itu juga dibahas secara parsial. Kali ini, masalah pendanaan dibahas secara khusus dalam Komisi D tersendiri. Jadi Komisi A organisasi, Komisi B membahas program KBL tiga program, lalu Komisi C masalah rekomendasi dan taujihat. Keempat, bicara mengenai pendanaan dan investasi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris SC Mukernas IV MUI yang sehari-hari menjabat Wasekjen MUI, H Rofiqul Umam Ahmad, mengatakan, isu-isu yang akan dibahas dalam Mukernas IV MUI draft materinya sudah menjelang final. Setelah konfrensi pers ini, pihaknya akan menggelar rapat SC untuk memfinalkan draft tersebut.

“(Di Mukernas IV) kita akan melaporkan penandatanganan MoU MUI dengan tiga lembaga. Pertama, Lemhanas di bidang pengembangan wawasan kebangsaan. Kedua, BTPN Syariah (terkait) pemberdayaan ekonomi syariah dan UMKM. Ketiga, dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pengembangan sumber daya manusia di kalangan ormas Islam,” kata H Rofiqul Umam Ahmad.

Sekretaris Organizing Committee (OC) Mukernas IV MUI, KH Arif Fahruddin, mengatakan, akan ada 304 peserta, antara lain dari Dewan Pertimbangan MUI, Dewan Pimpinan MUI, utusan dari KBL di MUI, pimpinan MUI provinsi seluruh Indonesia, dan perwakilan Ormas Islam dan tamu-tamu lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk para menteri Kabinet Merah Putih, dan duta besar negara sehabat.