Perbandingan Gaji Anggota DPR RI dengan Negara Lain
Gonjang-ganjing di DPR kembali mencuat. Kali ini terkait besarnya gaji Anggota DPR yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi rakyat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi dan gelombang PHK massal. Ironisnya, Presiden Prabowo kerap kali menekankan pentingnya efisiensi, sedangkan realita di panggung parlemen justru menunjukkan hal sebaliknya. Apalagi jika melihat jumlah utang Indonesia yang terus meningkat, kondisi itu tentu sangat meresahkan.
Sebenarnya, berapa sih besaran gaji dan tunjangan Anggota DPR? Berikut ini tunjangan per bulan untuk Anggota DPR yang diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan pada Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015:
1. Tunjangan melekat Anggota DPR
Tunjangan istri/suami Rp 420.000
Tunjangan anak Rp 168.000
Uang sidang/paket Rp 2.000.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa
Tunjangan PPh Pasal 21 Rp 2.699.813
2. Tunjangan lain Anggota DPR
Tunjangan kehormatan Rp 5.580.000
Tunjangan komunikasi Rp 15.554.000
Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000
Bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000
Asisten anggota Rp 2.250.000
Itu belum termasuk gaji pokok yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Di dalam aturan tersebut, gaji pokok mereka per bulan diatur berdasarkan jabatan, yaitu:
Ketua DPR: Rp 5.040.000
Wakil Ketua DPR: Rp 4.620.000
Anggota DPR: Rp 4.200.000
Jika semua dijumlahkan, maka seorang Anggota DPR dapat membawa pulang uang setidaknya sebesar Rp 54.051.903 (Lima Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) per bulan, di luar tunjangan rumah, uang perjalanan dinas, dan dana ke daerah pemilihan yang dulu dikenal sebagai dana aspirasi.
Kalau kita bandingkan dengan wakil rakyat di negara lain, maka akan tampak kesenjangan yang luar biasa antara rakyat dengan Anggota DPR. Berikut ini perbandingannya:
Tabel Gaji DPR
Negara | Gaji Pokok & Tunjangan (USD) | (IDR) | Gaji UMR (USD) | (IDR) | Rasio DPR:UMR |
Indonesia | ~USD 5.300–6.600 | ~Rp 84.800.000–~Rp 105.600.000 | ~USD 334 | ~Rp 5.440.000 | 16–20x |
AS | ~USD 14.500 | ~Rp 232.000.000 | ~USD 3.104 | ~Rp 50.567.264 | 4,7x |
Jerman | ~USD 11.000 | ~Rp 176.000.000 | ~USD 2.253 | ~Rp 36.219.002 | 4,8x |
Singapura | ~USD 11.375 | ~Rp 182.000.000 | ~USD 2.250 | ~Rp 36.000.000 | 5,1x |
Malaysia | ~USD 6.187 | ~Rp 99.000.000 | ~USD 393 | ~Rp 6.300.000 | 15x |
Filipina | ~USD 5.300 | ~Rp 85.000.000 | ~USD 121 | ~Rp 1.969.275. | 44x |
Thailand | ~USD 3.875 | ~Rp 62.000.000 | ~USD 228 | ~ Rp 3.654.518 | 17x |
India | ~USD 2.938 | ~Rp 47.000.000 | ~USD 300 | ~Rp 4.800.000 | 4–5x |
Australia | ~USD 16.850 | ~Rp 227.400,000 | ~USD 5.000 | ~Rp 80.000.000 | 3,3x |
New Zealand | ~USD 10.000 | ~Rp 160.000.000 | ~USD 3.094 | ~Rp 49.500.000 | 3,2x |
Penghasilan Anggota DPR RI yang mencapai hampir 20 kali lebih besar dari UMR itu menjadi ironi di tengah perjuangan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Lebih ironis lagi, ketika pajak rakyat terus meningkat setiap tahun, gaji DPR justru bebas potongan berkat adanya tunjangan PPh Pasal 21.