Sudan, Korban New World Order
Perang yang melanda Sudan sejak April 2023 telah berkembang menjadi salah satu krisis kemanusiaan paling parah di Afrika dalam satu dekade terakhir. Data International Rescue Committee mencatat, sedikitnya 12 juta warga sipil terpaksa mengungsi, lebih dari 70 persen rumah sakit tidak lagi berfungsi, dan hampir 40 persen populasi berada dalam kondisi rawan pangan akut. Negara itu tidak hanya mengalami kehancuran fisik, tetapi juga pelumpuhan sistemik atas fungsi-fungsi dasar negara.
Di tahap awal, konflik di Sudan kerap direduksi sebagai perebutan kekuasaan internal antara Angkatan Bersenjata Sudan dengan Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF). Namun, pembacaan tersebut kini mulai dipersoalkan secara terbuka oleh pemerintah Sudan sendiri. Di dalam pertemuan dengan awak media di Kedutaan Besar Sudan di Jakarta pada 4 Februari 2026, Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Dr. Yassir Mohamed Ali Mohamed, menegaskan, perang yang berlangsung tersebut tidak dapat dipahami sebagai konflik domestik semata.
Menurut dia, intensitas perang yang terus terjaga, aliran senjata yang tidak pernah terputus, serta dukungan logistik yang konsisten, menunjukkan adanya agenda eksternal yang bekerja di balik konflik. Sudan, dalam kerangka ini, tidak lagi tampil sebagai subyek politik yang berdaulat, melainkan sebagai arena perebutan kepentingan regional dan global.
Secara geografis, posisi Sudan menjadikan ia titik kunci dalam arsitektur geopolitik Laut Merah. Wilayah ini berada di jalur strategis yang menghubungkan Terusan Suez dengan Selat Bab al-Mandeb, salah satu simpul terpenting perdagangan global dan distribusi energi dunia. Kontrol atas kawasan ini berarti pengaruh langsung terhadap jalur pelayaran internasional, proyeksi militer, dan stabilitas ekonomi lintas kawasan.
Di dalam konteks inilah, keterlibatan Israel mulai dibaca bukan sebagai anomali, melainkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Pemerintah Sudan secara resmi menyatakan telah menyerahkan bukti kepada Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional terkait dugaan dukungan Israel terhadap aktor bersenjata tertentu di Sudan, termasuk RSF. Duta Besar Sudan bahkan secara eksplisit menyebut bahwa kepentingan Israel berkaitan erat dengan upaya mengendalikan Laut Merah.
Gagasan tentang Israel Raya atau Eretz Yisrael Hashlema sering kali diposisikan sebagai wacana ideologis pinggiran. Namun dalam praktik geopolitik, konsep ini kerap berfungsi sebagai horizon strategis: perluasan pengaruh, pengamanan perimeter regional, dan pengendalian jalur vital di luar batas teritorial formal Israel. Di dalam wawancara dengan Israel 24NEWS pada 12 Agustus 2025, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memperlihatkan simbol “Tanah Perjanjian” dan menyatakan dirinya merasa “sangat” terhubung dengan visi tersebut. Pernyataan tersebut, meski singkat, menunjukkan bahwa gagasan Israel Raya tidak sepenuhnya terlepas dari imajinasi strategis elite Israel.
Sudan, meski pun tidak termasuk wilayah Israel Raya dalam definisi teologis klasik, memiliki nilai strategis sebagai penyangga dan koridor. Kedekatannya dengan Selat Bab al-Mandeb memberikan akses tidak langsung ke jalur yang terhubung dengan Pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba. Kawasan ini juga memungkinkan pemantauan rute-rute yang selama ini disebut digunakan untuk distribusi senjata ke Gaza dan Yaman.
Sejumlah laporan media internasional memperkuat pembacaan ini. The New Arab mengutip Osman Mekki dari Sudan Doctors for Human Rights yang menyatakan bahwa bagi Israel, Sudan merupakan penyangga strategis, bukan sekadar konflik perifer. Media Israel pada Agustus 2025 juga melaporkan bahwa perang Sudan dimanfaatkan untuk membenarkan peningkatan kehadiran militer Israel di Laut Merah dengan dalih perlindungan jalur pelayaran global.
Indikasi keterlibatan teknis turut mencuat. Beberapa sumber melaporkan bahwa RSF memperoleh peralatan pengawasan canggih melalui jaringan penerbangan yang dikaitkan dengan mantan perwira militer Israel, Tal Dilian. Pada Oktober 2023, artileri buatan Israel juga dilaporkan terlihat digunakan oleh pasukan RSF. Meski klaim ini dibantah sebagian pihak, pola distribusi persenjataan dan teknologi pengawasan tetap memunculkan pertanyaan serius.
Dilansir Quds News Network, peneliti Pan-Afrika Kribsoo Diallo menilai keterlibatan Israel di Sudan bersifat struktural. Menurut dia, posisi Sudan di Laut Merah menjadikannya simpul penting bagi Israel untuk memperluas jaringan intelijen di Afrika, memantau Iran dan China, serta mengamankan kepentingan jangka panjang di Tanduk Afrika dan Sahel.
Laporan Tehran Times menambahkan, sejak Sudan menandatangani Perjanjian Abraham pada 2020, pengaruh politik dan keamanan Israel di Khartoum meningkat signifikan. Sudan diposisikan sebagai jembatan menuju Afrika sekaligus jangkar strategis di Laut Merah. Studi tahun 2024 dalam Jurnal Angkatan Darat Israel yang ditulis Letnan Kolonel Gal Assil secara terbuka menyebut hubungan dengan Sudan sebagai kepentingan strategis utama untuk memantau jalur penyelundupan senjata dan membangun jaringan intelijen di wilayah selatan Laut Merah.
Sementara Haaretz pada Agustus 2025 menilai bahwa perang Sudan dimanfaatkan Israel untuk melegitimasi ekspansi militernya di Laut Merah, sekaligus memperkuat aliansi regional dengan Ethiopia dan Eritrea.
Jika keseluruhan kerangka ini digunakan, maka perang Sudan sulit dipahami sebagai konflik yang berdiri sendiri. Kekacauan, fragmentasi, dan kehancuran institusi negara, justru menciptakan kondisi ideal bagi intervensi eksternal dan penataan ulang kekuatan regional. Di dalam situasi negara yang lumpuh, kontrol atas pelabuhan, jalur laut, dan ruang udara dapat dilakukan dengan resistensi minimal, sambil disamarkan melalui narasi keamanan maritim internasional.
Dengan demikian, perang di Sudan tidak hanya menghancurkan sebuah negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen geopolitik. Ia membuka ruang bagi perluasan pengaruh Israel di Laut Merah dan Afrika Timur, sebuah langkah yang konsisten dengan logika Israel Raya sebagai proyek strategis, bukan sekadar imajinasi ideologis. Sudan, dalam konteks ini, sebagai korban dari konfigurasi kekuasaan regional yang sedang dibentuk di atas penderitaan rakyatnya.