Usul Prabowo Pindahkan Warga Gaza Ditolak Mentah-mentah Arab Saudi, Turki dan Qatar

Arab Saudi, Turki, dan Qatar menyatakan menolak tegas usul pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza. Ketiga negara tersebut menegaskan bahwa solusi damai dan perlindungan atas hak-hak dasar rakyat Palestina harus menjadi prioritas utama, bukan relokasi. Apalagi, relokasi dinilai hanya akan memerpanjang penjajahan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, pada Jumat (11/4/2025), menegaskan, pemerintahannya menolak segala bentuk pemindahan paksa terhadap warga Palestina.

"Migrasi sukarela tidak dapat diterima ketika warga Palestina kehilangan kebutuhan hidup paling mendasar," tegasnya.

Sikap serupa disampaikan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, di hari yang sama, Jumat (11/4/2025), dalam pernyataan yang dikutip Anadolu Agency. Ia menegaskan, prioritas utama saat ini adalah menghentikan agresi dan mencapai gencatan senjata permanen di Gaza.

Fidan menolak keras setiap rencana yang memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah air mereka, serta menegaskan bahwa Turki tidak akan mendukung skenario apa pun yang merampas hak atas tanah Palestina.

"Kami menolak rencana apa pun yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka," tutur Fidan.

Sebelumnya, pada Senin (23/3/2025), Qatar melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri menyebutkan, segala bentuk relokasi paksa terhadap penduduk Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional dan hanya akan memerparah penderitaan mereka.

Juru Bicara Kemenlu Qatar, Majed Al-Ansari, menekankan, solusi adil hanya bisa dicapai melalui penghentian agresi dan pengakuan terhadap hak-hak sah rakyat Palestina. Qatar juga menyerukan peningkatan tekanan internasional terhadap Israel untuk menghentikan serangan dan membuka akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.

Indonesia Siapkan “Evakuasi”?
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah Indonesia siap menampung hingga 1.000 pengungsi Gaza sebagai langkah darurat kemanusiaan. Prabowo menyampaikan hal itu sebelum lawatannya ke sejumlah negara Timur Tengah pada 9 April 2025 lalu.

Prabowo berdalih, pemindahan ruibuan warga Gaza Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga Palestina yang terluka, mengalami trauma, atau menjadi yatim akibat agresi di Gaza. Mereka akan dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis dan perlindungan di Indonesia hingga kondisi memungkinkan untuk kembali ke tanah air mereka.

Pernyataan Prabowo ini sontak mendapat kritikan tajam dari banyak pihak. Khsusunya, dikaitkan dengan proposal "Relokasi Gaza" yang diusulkan Trump beberapa saat sebelumnya.

Di saat yang sama, banyak pula yang mengaitkan melunaknya sikap Prabowo ini dengan kenaikan tarif impor yang diteken Trump. Pemindahan warga Gaza ke Indonesia disinyalir jadi salah satu syarat dari Trump untuk menurunkan tarif impor kepada Indonesia.

Terbaru, Senin (14/4/2025), dalam pernyataan usai kunjungannya ke Yordania, Prabowo juga menyampaikan, ada terobosan dalam waktu dekat menyangkut kepentingan Palestina.

"Kita juga bicara masalah Gaza, bagaimana kita bisa membantu dari segi kemanusiaan. Kita mendesak segera ada gencatan senjata dan kita tawarkan dukungan untuk memercepat proses perdamaian," kata Prabowo.

"Alhamdulillah, kita dapat update yang jernih. Kita berharap, dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang lebih baik," imbuhnya.