Wakil Ketua MPR RI: Pergeseran Lingstra Global Pengaruhi Sikap Indonesia Dukung Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyatakan, pergeseran lingkungan strategis (lingstra) di tingkat global dan regional sangat mempengaruhi sikap Indonesia untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Hal itu diungkap Hidayat saat menjadi narasumber kunci dalam Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara di Hotel Aston, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Diskusi aktual tersebut diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Center for Indonesian Reform (CIR). Mengangkat tema “Pergeseran Lingstra (Global, Regional, dan Nasional) dan Respon Indonesia”, diskusi tersebut menampilkan sejumlah pembicara, yaitu Muhammad Kholid (Anggota DPR/MPR RI), Munadhil Abdul Muqsith (Peneliti BRIN), Yusuf Wibisono (Direktur Next Policy), dan M. Novel Ariyadi (Wakil Ketua ICSF).

“Dukungan terhadap kemerdekaan negara Palestina merupakan hutang sejarah bagi bangsa Indonesia. Sebab, ketika Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, rakyat Palestina juga memberikan dukungan penuh. Bukan hanya dukungan politik, melainkan juga dukungan finansial dan boikot terhadap kapal penjajah Belanda yang waktu itu bersandar di pelabuhan Mesir,” jelas Hidayat.

Hidayat melihat lingstra global dan regional mengalami pergeseran penting, tatkala posisi sentral Amerika Serika (AS) ditantang oleh kekuatan baru semisal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Rusia yang telah membangun aliansi ekonomi BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa). Sejak awal tahun 2025, Indonesia telah resmi bergabung dengan BRICS dan menjadi anggota tetap bersama 10 negara lain.

Hidayat lantas menegaskan, genosida yang terjadi di Palestina telah membuka mata dunia. Dunia melihat, yang terjadi di Palestina bukan lagi sekadar konflik atau perang regional, melainkan pembasmian etnik dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel.

“Dulu kaum Yahudi menjadi korban keganasan Nazi Jerman. Namun sekarang, justru rezim Zionis Israel yang menjadi pelaku kejahatan paling keji dalam sejarah manusia. Apa yang terjadi di Palestina bukan konflik atau perang biasa, melainkan penjajahan yang ingin mengusir penduduk asli dari tanah airnya (settler colonialism),” tuturnya.

“Karena itu, sikap Indonesia jelas, sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa kita bertekad agar penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan, dan kita ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” lanjutnya.

Ia menegaskan, selama Palestina belum merdeka dan berdaulat sepenuhnya serta masih ada penjajahan di dunia, maka Indonesia akan terus berjuang untuk melawan penjajahan. Hal itu telah ditegaskan oleh Bung Karno selaku proklamator dan Presiden pertama RI hingga Presiden Prabowo Subianto saat ini.

Meski pun dunia di ambang konflik besar dan kemanusiaan terancam, namun Hidayat Nur Wahid masih melihat kemerdekaan negara Palestina dapat diwujudkan. Sebab, solidaritas global saat ini tidak dapat dibendung lagi. Untuk itu, Indonesia harus terdepan menggalang dukungan di tingkat negara maupun masyarakat (organisasi kemanusiaan). Agar Indonesia dapat melunasi hutang sejarah kepada rakyat Palestina.

Sementara itu, Peneliti BRIN, Munadhil Abdul Muqsith, menjelaskan, kebijakan luar negeri Indonesia bergeser dari “non-alignment” menuju “strategic autonomy”. Sikap non-alignment klasik (era Perang Dingin) adalah tidak memihak dua blok militer yang konfrontatif. Kini, kata Alumni RUDN University, Rusia, itu, kebijakan luar negeri Republik Indonesia harus selaras dengan kepentingan pembangunan domestik.

“Sementara otonomi strategik kontemporer membolehkan kerja sama intensif dengan semua pihak, tetapi keputusan kunci (tentang pertahanan, teknologi, dan pangan-energi) tidak boleh disandera satu kekuatan besar. Kebijakan luar negeri RI harus selaras dengan kepentingan pembangunan domestik (RPJM 2025–2029),” kata Munadhil.

Maka, lanjut dia, upaya untuk mendorong Indonesia dengan berbagai cara melakukan normalisasi hubungan dengan Israel (atas desakan AS) harus dipatahkan hingga Palestina merdeka dan berdaulat penuh.

Sedangkan pakar national security yang juga Wakil Ketua ICSF, Novel Ariyadi, memaparkan, pergeseran dan kehancuran multilaterialisme global adalah akibat rangkaian hak veto AS dalam DK PBB terkait genosida di Gaza (2023-2025). Sejak jeda kemanusiaan (18 Oktober 2023) hingga gencatan senjata penuh (18 September 2025), skenario perdamaian gagal hanya karena satu suara veto AS, sementara suara anggota DK lainnya setuju. Sikap AS itu menyebabkan rusaknya mandat PBB untuk menghentikan perang dan melindungi warga sipil, sehingga rezim Zionis dibiarkan (impunity) membunuh anak, lansia, wartawan, serta petugas medis dan kemanusiaan, dengan beragam metoda di luar batas kemanusiaan.

“Lebih jauh, fungsi PBB bergeser dari forum untuk mencari solusi menjadi panggung simbolik saja, tempat pemimpin dunia bersilat lidah tanpa aksi nyata, hingga negara-negara Global South semakin skeptis dan mencari alternatif BRICS, SCO, dan koalisi Ad-Hoc. Genosida di Gaza, Palestina, merupakan episentrum dari konflik global yang kini bereskalasi di 7 front utama,” jelas Novel yang merupakan alumni LKY School of Publik Policy NUS dan Harvard Kennedy School of Public Policy itu.

Front konflik saat ini di Timur Tengah (Israel-Palestina-Lebanon-Iran), Laut Merah (Yaman vs Armada AS), Eurasia (Ukraina vs Russia), Asia Selatan (India-Pakistan), Indo Pasifik (Laut Cina Selatan, RRT vs AS), Afrika (Sudan, Niger, Mali, Burkina), dan Amerika Latin (AS vs Venezuela). Ia menyebut, tujuh front konflik yang ada saat ini lebih banyak dari jumlah front pertempuran yang menyebabkan Perang Dunia Pertama (4 front) dan Kedua (6 front). Dunia diambang Perang Dunia III.