Semua Artikel Menarik di Rubrik Pemilu 2024 - Sabili.id

Menurut pengacara yang menyelesaikan pendidikan sarjana (S1), magister (S2), dan doktoral (S3) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu, kalau tahun 1998 kita menyelesaikan reformasi secara tuntas.

Diskusi publik itu memotret putusan MK pada 22 April 2024. Diskusi publik itu juga mengupas problematika di seputar Putusan MK Nomor 90 yang meloloskan anak sulung Presiden Jokowi.

Menurut Titi Anggraini, keputusan MK pasti tak bergeser dari tiga hal. Pertama, opsinya tidak dapat diterima. Kedua, opsinya ditolak. Ketiga, opsinya dikabulkan.

Titi Anggraini menekankan kembali, pemilu yang dikehendaki dalam deklarasi universal hak asasi manusia adalah pemilu berkala, juga genuine authentic (murni), serta free and fair (jujur dan adil).

Kemungkinan besar keputusan seperti itu akan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa di tingkat nasional, seperti dukungan akademisi, para pemerhati politik dan demokrasi.

Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) Kembali menggelar aksi unjuk rasa damai. Aksi damai pada Kamis (18/3/2024) di Gedung MK tersebut dihadiri sejumlah anggota Presidium GPKR.

Pihak yang mengajukan gugatan Pemilu 2024 ke MK sebagai solusi  konstitusional, damai, dan elegan, dengan kesadaran bahwa keputusan MK bersifat final and binding  untuk dipatuhi semua pihak.