Analis ekonomi politik dari FINE Institute, Kusfiardi, di Jakarta, Jumat (30/8/2024) menanggapi pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang meminta masyarakat tidak khawatir terhadap utang negara yang mencapai 8.502 Triliun Rupiah atau sekitar 38,68% dari PDB. Menurut Kusfiardi, kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa utang pemerintah Indonesia memerlukan perhatian serius. Sebab, meski pun rasio utang dengan PDB itu masih dianggap aman, namun ada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai baik dari perspektif teknokrasi maupun politik ekonomi.
“Pernyataan Menteri Keuangan yang meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap utang negara memang bertujuan untuk menenangkan publik, namun kenyataannya, ketergantungan pada instrumen utang seperti Surat Berharga Negara (SBN) membawa risiko yang perlu diwaspadai, terutama dalam kondisi pasar obligasi yang fluktuatif,” kata Kusfiardi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, pada Kamis (29/8/2024), mengimbau masyarakat agar tak khawatir mengenai utang, karena pemerintah selama ini mengelola utangnya dengan sangat hati-hati. Sri Mulyani juga mengatakan, pandangan masyarakat terhadap utang sangat dipengaruhi oleh perspektif politik.
“Masyarakat Indonesia terbiasa terus-menerus melihat utang itu lebih pada nominal. Ya, memang ada distorsi dari sisi political perspektif versus dari sisi teknokrasi pengelolaan utang Indonesia,” papar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, seperti dikutip cnbcindonesia.com.
Menanggapi Menkeu, Kusfiardi menyebut, pengelolaan utang yang sebagian besar berbentuk SBN menghadirkan risiko likuiditas yang signifikan. Ketergantungan pada penerbitan SBN, terutama dalam kondisi pasar obligasi yang fluktuatif, dapat meningkatkan biaya pinjaman jika suku bunga global naik. Hal ini dikhawatirkan akan menyedot anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sektor-sektor vital semisal infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Yogi W. Utomo
“Meski pun Sri Mulyani menyebut rasio utang terhadap PDB masih aman, kita harus memahami bahwa risiko likuiditas dan suku bunga bisa menambah beban fiskal secara signifikan jika tidak dikelola dengan hati-hati,” kritik Kusfiardi.
Selain itu, utang luar negeri yang cukup besar juga membawa risiko terkait fluktuasi nilai tukar. Di dalam situasi depresiasi Rupiah, beban pembayaran utang luar negeri bisa meningkat drastis. Hal itu berpotensi memicu inflasi dan memperburuk defisit anggaran. Mengingat pengalaman krisis moneter 1997-1998, risiko itu tidak bisa dianggap remeh dan perlu diantisipasi dengan kebijakan yang bijak.
“Sri Mulyani mungkin benar bahwa utang merupakan instrumen penting dalam pengelolaan fiskal, namun kita tidak bisa mengabaikan potensi bahaya dari depresiasi mata uang dan meningkatnya beban utang luar negeri yang dapat memperburuk defisit anggaran,” kata Kusfiardi.
Dikutip cnbcindonesia.com, Sri Mulyani mengatakan, dari total utang pemerintah sebesar 8.502 Triliun Rupiah atau 38,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tersebut, paling banyak didominasi Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Sri Mulyani mengungkapkan SBN merupakan instrumen investasi dan moneter Bank Indonesia (BI). Instrumen ini digunakan untuk menjaga likuiditas keuangan. SBN bisa dipakai oleh BI dan pemerintah sesuai dengan kesepakatan. Di dalam negara yang bond market-nya sudah cukup dalam dan likuid, pemerintah bisa menerbitkan SBN cukup banyak sebagai instrumen moneter.
“Kalau kemudian disebutkan 'jumlah utang pemerintah termasuk SBN', padahal SBN itu revolve 1 tahun, orang bisa agak histeris gitu mendengarnya. Padahal, itu lebih kepada instrumen dari sisi treasury likuiditas,” kata Sri Mulyani seperti dikutip cnbcindonesia.com
Hanif Nurrohman
Di dalam siaran pers yang diterima Redaksi Sabili.id, Kusfiardi menuturkan, efektivitas penggunaan utang juga menjadi perhatian utama. Data menunjukkan bahwa sebagian besar utang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan program sosial. Namun, efektivitas dari proyek-proyek ini masih dipertanyakan. Jika utang tidak digunakan secara produktif, ada risiko utang tersebut akan menjadi beban jangka panjang yang semakin memberatkan.
“Saat Menteri Keuangan menyatakan bahwa utang pemerintah digunakan untuk proyek infrastruktur dan program sosial, kita perlu bertanya apakah proyek-proyek tersebut benar-benar produktif dan mampu memberikan pengembalian investasi yang memadai,” tandas Kusfiardi di dalam siaran persnya.
Terkait dengan besaran rasio utang, Sri Mulyani mengatakan, rasio utang Indonesia saat ini masih jauh lebih baik. Bahkan, menurut dia, seperti dikutip cnbcindonesia.com, negara-negara dengan pasar utang yang dalam dan liquid, mereka tidak lagi membicarakan nilai utang.
“Kita lihat beberapa negara, semakin dia mature dan dalam bonds market-nya, mereka nggak lagi ngomongin tentang jumlah utang berapa, kecuali memang kalau defisitnya kronis seperti banyak negara yang kemudian menyebabkan debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60%, bahkan di atas 100%,” ungkapnya.
Menurut Kusfardi, dari sisi politik, utang sering kali menjadi isu yang dipolitisasi. Pemerintah yang sedang berkuasa mungkin tergoda untuk meningkatkan pengeluaran fiskal yang didanai oleh utang guna meraih dukungan politik jangka pendek. Kebijakan populis yang tidak disertai pengelolaan utang yang hati-hati dapat menyebabkan ketidakseimbangan fiskal yang serius, mengancam stabilitas ekonomi, dan menurunkan kredibilitas pemerintah di mata investor.
“Pemerintah harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam godaan meningkatkan pengeluaran fiskal yang didanai utang demi kepentingan politik jangka pendek, karena hal ini bisa merusak keseimbangan fiskal dan menurunkan kredibilitas di mata investor,” tegas Kusfiardi.
Yogi W. Utomo
Ketergantungan pada utang luar negeri juga menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap tekanan eksternal. Negara-negara kreditur atau lembaga keuangan internasional dapat memaksakan syarat-syarat pembiayaan yang mungkin bertentangan dengan kebutuhan domestik Indonesia. Hal ini mengurangi kemandirian ekonomi dan berpotensi memaksa pemerintah mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pihak eksternal.
“Ketergantungan pada utang luar negeri juga menempatkan Indonesia dalam posisi rentan terhadap tekanan eksternal, sesuatu yang tidak boleh diabaikan dalam pengelolaan utang jangka panjang,” ucap Kusfiardi dalam siaran persnya.
Dengan mempertimbangkan berbagai risiko tersebut, diperlukan kebijakan pengelolaan utang yang lebih hati-hati, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi yang kuat. Hanya dengan begitu, stabilitas fiskal jangka panjang dan kemandirian ekonomi Indonesia dapat terjaga.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
