Yogi W. Utomo

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, sendiri telah menyatakan pihaknya ikut putusan MK berkaitan dengan perubahan aturan dalam UU Pilkada.

Menurut Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, seharusnya DPR menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk MK. Sehingga, DPR tidak semestinya berseberangan, berbeda, apalagi menyalahi keputusan MK.

Putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024, menyebutkan, syarat parpol dan gabungan parpol bisa mengusung paslon cagub dan cawagub adalah memperoleh suara sah dari 6,5 % hingga 10 %.

Diskusi publik bertema “Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa” diadakan secara daring melalui zoom oleh INDEF bekerjasama dengan Universitas Paramadina.

Pancasila niscaya menjadi praktik hidup berbangsa dan bernegara yang luhur dan utama. Wujudkan dan praktikkan Pancasila dalam kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan kebijakan-kebijakan publik secara nyata.

JATTI menilai, aturan pelepasan hijab bagi anggota PASKIBRAKA Muslimah yang dikeluarkan BPIP adalah tafsiran baru yang mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Ustadz Wildan Hasan, bereaksi atas dugaan ada aturan pencopotan jilbab para anggota putri PASKIBRAKA Nasional tahun 2024. Ia mengatakan, jika benar itu terjadi, sungguh sangat disayangkan, memprihatinkan, dan melukai umat Islam.