Tantangan penyebaran hoaks di media sosial semakin meningkat menjelang gelaran Pilkada 2024. Menyikapi hal itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta bersama para pemangku kepentingan, termasuk Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), berkolaborasi untuk menangkal disinformasi yang bisa merusak proses demokrasi. Hal itu terlihat dalam Rapat Koordinasi Humas DKI Jakarta, pada 19 September 2024. Rapat bertema “Peran Kehumasan dalam Menjaga Integritas Penyelenggara Pilkada” itu membahas strategi melawan hoaks dan menjaga netralitas, integritas, serta profesionalisme penyelenggara pemilu.
Hoaks Pilkada: Ancaman Terbesar dari Media Sosial
Di kesempatan itu, Erie Heriyah dari Mafindo menyampaikan, hoaks terkait Pilkada paling banyak menyebar melalui platform media sosial semisal TikTok dan YouTube. TikTok menjadi platform utama karena format video singkatnya memungkinkan disinformasi menjadi viral dengan cepat.
“Penyebaran hoaks di TikTok dan YouTube sangat masif, terutama terkait kandidat Pilkada,” kata Erie.
Erie menegaskan, Mafindo juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, jurnalis, dan platform digital untuk mencegah penyebaran disinformasi. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah bekerjasama dengan YouTube untuk memblokir akun-akun yang terbukti aktif menyebarkan hoaks politik.
“Kami sudah menjalin kerja sama dengan YouTube untuk menutup akun-akun yang sengaja menyebarkan disinformasi terkait Pemilukada. Ini adalah bagian dari upaya menjaga ekosistem informasi yang sehat,” jelasnya.
Kanzul Rakib, S.Sos., S.H.
Prebunking dan Debunking: Strategi Mencegah Hoaks
Guna menangkal hoaks, Mafindo menerapkan dua strategi utama, yaitu prebunking dan debunking. Apa itu?
Prebunking adalah upaya proaktif untuk memberikan informasi yang benar sebelum hoaks menyebar. Ini dilakukan melalui kampanye literasi digital yang melibatkan berbagai elemen masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi.
Debunking adalah upaya untuk memverifikasi dan mengoreksi informasi yang salah setelah hoaks tersebar. Namun, tantangan terbesar dalam debunking adalah kecepatan penyebaran hoaks yang jauh lebih cepat daripada klarifikasi atau informasi yang benar.
“Hoaks selalu menyebar lebih cepat daripada klarifikasinya. Tantangan kami adalah bagaimana menyampaikan informasi yang benar lebih awal, sebelum hoaks menjadi masalah besar,” tutur Erie.
Tiga Jenis Gangguan Informasi: Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi
Di rapat itu, SAFEnet turut menyampaikan tambahan pemahaman penting terkait jenis-jenis gangguan informasi yang sering terjadi di masa pemilu. Ada tiga kategori utama yang dijelaskan oleh perwakilan SAFEnet, yaitu:
Misinformasi: Informasi yang tidak akurat namun disebarkan tanpa niat jahat.
Disinformasi: Informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu atau merusak reputasi pihak tertentu.
Malinformasi: Informasi benar yang digunakan di luar konteks untuk menciptakan kerusakan atau permusuhan.
Hanif Nurrohman
SAFEnet juga mengangkat contoh nyata dampak hoaks di Indonesia, semisal kerusuhan Papua pada 2019. Saat itu, disinformasi terkait rasisme terhadap pelajar Papua di Jawa menyebar dengan cepat di media sosial, memicu aksi protes dan kerusuhan besar di berbagai wilayah di Papua.
“Ini adalah contoh nyata betapa bahayanya disinformasi. Hoaks bisa dengan cepat mengobarkan ketegangan sosial dan kerusakan besar,” ujar perwakilan SAFEnet.
Pesan Ketua Bawaslu DKI Jakarta: Menjaga Netralitas dan Integritas
Di tengah tantangan melawan hoaks, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha, juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan integritas para anggota Bawaslu menjelang Pilkada 2024. Di dalam pidatonya di rapat itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta menyampaikan pesan tegas kepada seluruh anggota Bawaslu agar menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas. Terutama dengan menghindari tindakan yang dapat dianggap memihak salah satu pasangan calon (paslon).
“Saya ingatkan kepada seluruh anggota Bawaslu untuk menjaga netralitas. Hindari nongkrong di kafe yang bisa membuat kita berpapasan dengan tim sukses paslon tertentu, dan hindari mengenakan pakaian berwarna yang identik dengan paslon atau partai politik,” ujarnya.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta juga menekankan, Humas memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi dan integritas penyelenggaraan Pilkada. Termasuk dalam menangkal disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik.
“Tugas kita adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Netralitas dan integritas adalah harga mati,” tegasnya.
Rafiqi Yahya
Kolaborasi untuk Demokrasi yang Bersih
Inti rapat tersebut adalah membangun kolaborasi yang kuat untuk menangkal hoaks. Lewat kolaborasi yang kuat antara Bawaslu, Mafindo, SAFEnet, serta platform media sosial, diharapkan penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat terhindar dari ancaman hoaks dan disinformasi. Sinergi ini tidak hanya memastikan proses pemilu yang bersih dan adil, tetapi juga melindungi integritas demokrasi Indonesia.
Kolaborasi multi-stakeholder itu menjadi harapan besar untuk mengatasi berbagai tantangan informasi di era digital, terutama di masa-masa krusial menjelang pemilu. Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, masyarakat diharapkan dapat menerima informasi yang lebih akurat dan menghindari pengaruh negatif dari hoaks.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
