Perkembangan penanganan judi online (Judol) kian hari kian menarik perhatian media. Antara lain kabar bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan total 24 orang tersangka dalam kasus judi online yang turut melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Teranyar, Istana menyatakan tidak akan menghalangi jika Budi Arie Setiadi diperiksa aparat penegak hukum terkait judi online (Judol). Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di hadapan awak media Kamis lalu (14/11/2024). Prasetyo Hadi bahkan memberi penekanan bahwa pemberantasan Judol menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto sudah meminta supaya masalah judi online dapat diselesaikan, dan pihak istana menyerahkan dugaan keterlibatan Mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, dalam kasus judi online kepada aparat penegak hukum.
Sebelumya, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo juga memberikan pernyataan jika dalam proses penyelidikan mengarah kepada nama-nama tertentu, pihaknya siap untuk melakukan pemanggilan. Pernyataan ini disampaikan Listyo Sigit saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait munculnya nama Budi Arie dalam kasus Judol di Komdigi.
Faktanya, telah beberapa hari pernyataan itu disampaikan, tetapi Budi Arie bahkan belum dipanggil sama sekali. Budi Arie sendiri telah menepis tudingan keterlibatannya dalam Judol. Ia mengaku sama sekali tidak terlibat. Bahkan, di dalam sebuah podcast di kanal youtube, Budi Arie mengatakan bahwa dirinya merasa sudah difitnah keji dan di-framing sejahat mungkin terkait judi online.
Publik merasa gemas soal lambannya pemanggilan atas diri Budi Arie Setiadi, lantaran dalam nalar masyarakat, khususnya netizen, ada jejak yang cukup dekat yang memungkinkan Budi Arie dianggap “terlibat” Judol. Pemanggilan “untuk sekadar melihat keterlibatan” Budi mengapa begitu lama prosesnya?
Budi Arie Setiadi tentu saja bukan bandar judi online (Judol). Rasanya semua pihak bersepakat bahwa Budi Arie Setiadi bukanlah bandar Judol. Lain halnya tentang adanya kecurigaan soal keterlibatan dia dalam Judol. Ada celah. Dan sah-sah saja jika beberapa kalangan menilai Budi Arie kemungkinan memiliki keterlibatan dengan Judol.
Sekali lagi, Budi Arie Setiadi tidak sedang dituduh sebagai bandar judi online. Namun, kedekatan dia dengan para tersangka Judol dari kalangan Komdigi cukup untuk menjadi alasan pemanggilan.
Rasanya media telah banyak mengungkap soal jejak Budi Arie yang dianggap dekat dengan para pelaku kejahatan tersebut. Pertama, beberapa nama orang dalam di Kemkomdigi yang telah ditangkap polisi adalah mantan anak buah Budi Arie saat kementerian tersebut masih bernama Kemkominfo. Bahkan, ada yang pernah bertemu dan rapat dengan Budi Arie sebagai Menkominfo.
Kedua, sosok tersangka AK disinyalir tidak lulus seleksi pegawai di lingkungan Menkominfo pada saat itu, namun ia di-hire secara khusus. Bahkan didapuk untuk menjadi tim pemblokiran website Judol. Pertanyaannya, atas restu siapa AK yang tak lolos seleksi tetapi masih dipakai? Publik sulit percaya jika sang menteri tak terlibat memberi restu. Apalagi dengan peran yang amat penting, memblokir website Judol.
Ketiga, Budi Arie mengaku kenal dengan AK, bahkan pernah diskusi dengan yang bersangkutan. Dugaan adanya hubungan yang tidak biasa muncul dari sini. Jika sekadar pegawai rendahan biasa yang menangani hal teknis, bagaimana mungkin ia bisa berdiskusi langsung dengan menteri? Konon, masuknya AK adalah endorse langsung dari sosok T kepada Budi Arie.
Keempat, polisi menengarai adanya “Kantor Satelit” yang khusus menangani pemblokiran website Judol. Uniknya, kantor satelit ini tidak berada di dalam area Kemkominfo, tetapi berkantor di ruko Galaxy yang berlokasi di Bekasi. Nah, siapa yang bermain dan memberi mandat terkait kantor satelit ini? Kembali, nalar publik tak bisa menerima begitu saja, jika Budi Arie sang menteri tak tahu-menahu soal ini.
Tetapi, hingga hari ini belum ada pemanggilan. Ini yang bikin gemas. Padahal, pemanggilan Budi Arie menjadi penting untuk memulai penyidikan yang akurat, mengingat posisi Budi Arie yang bisa terkait dalam locus dan tempus delicty kasus tersebut. Ia adalah pimpinan para tersangka itu!
Judol terkait Politik?
Belum dipanggilnya sosok Budi Arie Setiadi oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memunculkan sejumlah spekulasi. Judol dianggap memiliki akar persekutuan yang luas. Judol juga berkelindan dengan oknum penegak hukum dan tentu saja kalangan politisi papan atas.
Menyimak sosok Budi Arie yang tengah berada di pusaran perhatian publik yang notabene sebagai Ketua Umum Projo. Relawan militan pendukung mantan Presiden Jokowi dan keluarganya. Budi Arie tak memiliki rekam jejak yang istimewa sebagai profesional. Ia hanya tenar dan punya nama lantaran kiprah politiknya di Projo. Karirnya yang meroket hingga menjadi Menkominfo lebih karena loyalitas dia kepada mantan Presiden Jokowi. Tidak lebih.
Dari sanalah muncul opini bahwa Judol sulit diberantas karena berakar kuat pada persekongkolan politik tingkat tinggi. Ada kecurigaan, konon uang Judol mengalir pula kepada timses pada Pilpres tempo hari. Kecurigaan yang perlu dibuktikan.
Nah, pemanggilan Budi Arie dinilai penting untuk menguak fakta yang sesungguhnya dari liarnya spekulasi terkait Judol ini. Apakah dugaan-dugaan itu benar, ataukah sebaliknya? Publik menduga, Budi Arie memiliki informasi terkait hal itu. Mengingat peran “Kantor Satelit” yang konon memiliki data terkait website mana yang harus ditumbangkan dan website mana yang mesti dijaga.
Dimensi politik Judol kian kuat berhembus saat Budi Arie menuding bahwa sosok T yang dikabarkan meng-endorse sosok AK kepadanya sesungguhnya adalah sosok pengendali Bandar Judol. Masih menurut Budi Arie, sosok T ini sekarang menjadi Timses Paslon Pramono Anung di Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Sosok T itu juga ia sebut sebagai salah satu anggota Timses Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 kemarin.
Tentu pernyataan Budi Arie membikin kegaduhan baru. Kubu PDIP dibuat berang dan menuntut Budi Arie membuktikan omongannya.
Yah, kita tahu PDIP lagi berantem sama Jokowi. Pertengkaran yang setidaknya memberi spill bahwa Judol eksis berkelindan dengan politik. Dahulu, saat PDIP dan Jokowi masih rukun, Judol masih menjadi masalah kriminal. Kini masyarakat paham, Judol memiliki akar dan dimensi politik yang luas. Jangan-jangan, uang Judol telah diinvestasikan kepada semua Partai Politik. Naudzubillah!
Saat masih menjadi Menkominfo, Budi Arie pernah menyebut perputaran Judol bisa tembus 900 triliun Rupiah dalam setahun. Tak hanya berputar di dalam negeri, tetapi juga ke manca negara. Laporan terbaru PPATK menemukan adanya perputaran dana terkait judi online yang mencapai 13,2 triliun Rupiah hanya dalam kurun waktu 6 bulan, dari Januari hingga Juni 2024. Akumulasi dalam rentang waktu 4 tahun, 2020 – 2024, angka transaksinya telah tembus 283 triliun Rupiah.
Angka yang besar, bukan? Sungguh membuat kita khawatir jika rumor yang beredar ini benar, bahwa uang Judol masuk ke kanal politik. Ikut membiayai Pemilu, Pipres, hingga Pilkada. Tergadailah sudah bangsa dan negara kita, jika bandar judi online telah menjadi bandar pula dalam demokrasi kita! Semoga Allah Swt memberikan kekuatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas Judol.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!