Anggota Dewan Pers, A Sapto Anggoro, memberikan masukan dalam rapat UNESCO (United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization) tentang Tata Kelola Platform Digital yang digelar di Dubrovnik, Kroasia, 19 Juni 2024. Di kesempatan itu, Sapto Anggoro memberikan masukan terkait pasal yang dinilai bermasalah dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang diinisiasi DPR. Seperti disampaikan dalam press release dari Dewan Pers, Sapto Anggoro mengutarakan hal itu dalam rapat kelompok kerja regulasi (regulatory body) di forum tertutup yang dimoderatori oleh Marjorie Buchser, senior konsultan UNESCO.
Pertemuan di Kroasia yang bertajuk “Regulatory approaches to new technologies: ensuring complementarity among different regulatory arrangements” itu dihadiri para badan regulator media dunia. Pembahasan yang diangkat meliputi media sosial, digital platform, pers, dan lain-lain, dalam konteks pengaturan dan pengawasannya.
Menurut Sapto, Indonesia saat ini dalam situasi berbahaya. Hal itu karena parlemen sempat mengajukan usul soal pelarangan penyiaran eksklusif jurnalisme investigasi yang dituangkan dalam draf RUU Penyiaran. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi masalah di masa depan, pasca pemilihan presiden yang akan dilanjutkan dengan pergantian kepemimpinan pada Oktober nanti.
“Meski kemudian pembahasan draf itu dinyatakan ditunda. Tetapi bukan dibatalkan,” katanya.
Sapto berpendapat, pelarangan penyiaran eksklusif jurnalisme investigasi berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia. Dan selayaknya semua pihak peduli dan memberikan perhatian. Dewan Pers bersama konstituen sudah menolak hal itu.
“Saya rasa hal ini perlu perhatian dunia,” tuturnya.
Sapto menyatakan, isu yang disampaikan bukan menanggapi pembicara-pembicara lain, tetapi berbagi informasi tentang situasi di Indonesia. Di tengah masalah itu, tambah dia, Menkominfo sudah melontarkan gagasan akan membuat Dewan Media Sosial yang belum jelas bentuknya. Dari sini bisa ditarik kesimpulan, bahwa di satu sisi platform media sosial sudah membuat pusing pemerintah.
Baca juga: IDEAS: Daripada untuk Korban Judi Online, Lebih Baik Alokasi Bansos untuk Guru
Delegasi Indonesia ke UNESCO kali ini dikoordinasi oleh UNESCO Indonesia. Selain Dewan Pers, ada pula dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dipimpin langsung ketuanya, Rahmad Bagja; serta Koalisi Damai yang merupakan gabungan dari beberapa CSO (chief security officer), termasuk Mafindo dan Ecpat Indonesia. Kehadiran Koalisi Damai saat itu dipimpin langsung oleh ketuanya yang juga Wakil Rektor Universitas Diponegoro, Wijayanto, SIP, MSi, PhD. Sedangkan dari Mafindo hadir Setiaji Eko Nugroho, dan Ecpat diwakili oleh Oviani Fathul Jannah.
Di dalam paparannya, Rahmat Bagja yang menjadi pembicara di hari pertama diskusi menyampaikan, pengalaman dia mengawasi dan mengelola pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung baik, karena kolaborasinya dengan Koalisi Damai yang aktif memberikan masukan mengenai pengelolaan isu media dan pendekatannya.
“Guideline yang telah disusun oleh UNESCO dan diterjemahkan oleh kawan-kawan Koalisi Damai sangat membantu pelaksanaan dan eksekusi Bawaslu pada Pilpres 2024,” kata Rahmat.
Sementara itu, Wijayanto yang mewakili Koalisi Damai cukup aktif dalam melakukan diskusi di UNESCO. Selain sebagai pembicara resmi, dia juga terlibat aktif dalam kelompok-kelompok ahli selama diskusi berlangsung. Ia juga menyampaikan perkembangan mengenai pelaksanaan Pilpres 2024.
Wakil Rektor Undip yang juga dosen politik dengan disertasi tentang media Kompas itu menyampaikan kunci sukses pelaksanaan Pemilu 2024 dalam konteks komunikasi dan damai, dalam arti memperkecil potensi konflik. Kunci sukses itu, menurut Wijayanto, antara lain karena kolaborasi dengan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum Indonesia, memonitor ruang publik terutama yang digital, membangun dialog dengan partai-partai peserta pemilu dan lain-lain.
“Kami meminta mereka, para pemimpin partai, untuk menanda tangani pemilu damai. Berkat fasilitasi Bawaslu dan KPU, itu bisa berhasil,” tutur Wijayanto.
Ia menambahkan, pilpres telah menghasilkan sosok yang suka joget berpasangan dengan anak muda. Tantangan berikutnya, tambah dia, adalah tentang pelaksanaan pilkada.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
