Di Antara “Indonesia Gelap”, Para Kepala Daerah Dilantik

Presiden Prabowo Subianto telah melantik 961 kepala daerah dari 481 daerah di Indonesia. Pelantikan tersebut digelar secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). Mereka terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 walikota, dan 85 wakil walikota. Para kepala daerah yang dilantik itu adalah hasil dari seluruh rangkaian Pilkada 2024.

Di dalam sambutannya ketika itu, Presiden Prabowo menyampaikan, pelantikan yang digelar secara serentak tersebut merupakan momen bersejarah dalam pemerintahan Indonesia. Prabowo menyebut, pelantikan yang digelar serentak itu menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki demokrasi yang terus berkembang.

“Ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita, dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” katanya.

Momen pelantikan hampir seribu orang kepala daerah itu memang bersejarah. Dari sisi jumlah pejabat yang dilantik, pelantikan tersebut sudah menunjukkan hal yang besar. Apalagi, setelah pelantikan yang digelar serentak di tempat yang sama itu, proses kemudian dilanjutkan agenda berikutnya, yaitu penyelenggaraan retret bagi para kepala daerah yang digelar di Magelang, Jawa Tengah, 21 - 28 Februari 2025. Retret yang disebut-sebut menelan anggaran hingga 13 Miliar Rupiah itu berisi pembekalan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran kepala daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin daerah.

Tetapi, momen pelantikan yang dilanjutkan pembekalan para kepala daerah itu berlangsung di antara banyaknya aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Indonesia. Aksi bertajuk “Indonesia Gelap” yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia itu digelar mahasiswa sebagai respon terhadap berbagai keputusan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan mengancam masa depan generasi muda.

Baca Juga :

Rangkaian aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah itu sudah dimulai sejak Senin (17/2/2025). Didahului tagar #IndonesiaGelap yang menjadi trending topic di platform media sosial X pada Senin, 17 Februari 2025. Tagar #IndonesiaGelap digunakan netizen dalam mengritisi berbagai kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang ternyata memicu munculnya ragam masalah di tengah masyarakat.

Tagar #IndonesiaGelap segera diikuti dengan aksi mahasiswa yang digelar sejak Senin (17/2/2025) oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dari berbagai kampus di Indonesia, menuntut pertanggung jawaban atas berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Demonstrasi dilangsungkan antara lain di Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Lampung, Samarinda, Banjarmasin. Terminologi “Indonesia Gelap” dipilih untuk memaknai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib dan masa depan bangsa. Hal itu dituturkan Koordinator BEM Seluruh Indonesia, Satria Naufal, seperti dikutip tempo.co.

“Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga,” katanya seperti dikutip tempo.co.

Sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demonstrasi #Indonesia Gelap di antaranya adalah efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Prabowo keluarkan Perppu Perampasan Aset; tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan; evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; penciptaan pendidikan gratis; tolak revisi UU Minerba; hapuskan dwifungsi militer di sektor; reformasi Polri; tolak revisi peraturan tata tertib DPR; hingga realisasikan anggaran tukin dosen.

Munculnya aksi demonstrasi yang menyoroti banyak kebijakan pemerintah itu semestinya mendapat perhatian pemerintah. Apalagi, ternyata bukan hanya mahasiswa yang menggelar aksi. Emak-emak pun turut turun ke jalan.

Baca Juga :

Ya, sekumpulan perempuan yang menamakan diri mereka “Aliansi Emak-Emak Indonesia” ikut serta dalam unjuk rasa “Indonesia Gelap” yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Salah satu peserta aksi dari Aliansi Emak-Emak itu naik ke atas mobil komando lantas dengan lantang berorasi menyampaikan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintahan saat ini. Di dalam orasinya yang lantas disiarkan dalam video di channel youtube, ia berteriak mencari-cari Presiden Prabowo dengan kalimat kasar, “Di mana ndasmu, Prabowo?”

Kata “ndasmu” yang ada di kalimat yang diorasikan oleh emak-emak dalam demonstrasi tersebut berasal dari Bahasa Jawa. Namun, ungkapan tersebut sangat vulgar, bahkan cenderung kasar. Kata “ndasmu” masuk dalam kategori bahasa Jawa ngoko. Ngoko adalah tingkatan paling rendah dalam bahasa Jawa. Jadi, kata “ndasmu” memiliki arti konotatif yang terkesan kasar. Secara harafiah, “ndasmu” berarti “kepalamu”. Kata ini memang juga kerap diucapkan dalam percakapan sehari-hari masyarakat Jawa. Tetapi, biasanya, kata “ndasmu” digunakan dalam pergaulan, untuk percakapan dengan teman sebaya atau orang yang sudah akrab.

Kosa kata “ndasmu” yang dipakai emak-emak itu memang menjadi cukup populer dalam beberapa hari terakhir. Populernya kata “ndasmu” dalam beberapa hari terakhir ini, sebenarnya berasal dari ucapan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato saat menghadiri perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Ketika itu, Presiden Prabowo menyebut “ndasmu” sebagai tanggapan terhadap kritik-kritik yang diarahkan kepadanya.

Tetapi, fenomena “ndasmu” tampaknya perlu diperhatikan oleh para pejabat publik. Apalagi, beberapa pejabat publik akhir-akhir ini juga kerap mengucapkan kosa kata yang cenderung kasar kepada anggota masyarakat. Misalnya, seorang Utusan Khusus Presiden pada 20 November 2024 mengatakan “Gobl**k” kepada seorang pedagang minuman, hingga membuat dia akhirnya harus mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden sejak 6 Desember 2024. Beberapa waktu kemudian, tepatnya 17 Januari 2025, seorang selebriti yang kini menjabat Staf Khusus Menteri Pertahanan, di dalam sebuah video yang lantas viral, mengucapkan “Palalu P**,” saat menanggapi keluhan siswa sekolah terhadap menu makan bergizi gratis, lantaran ia menilai anak tersebut seolah kurang bersyukur atas apa yang telah ia dapatkan untuk makan gratis di sekolahnya.

Baca Juga :

Mari jadikan semua ini pelajaran berharga. Dari sini, selayaknya semua pejabat publik lebih bijak lagi dalam memilih kosa kata yang akan diucapkan kepada anggota masyarakat. Selayaknya mereka ingat bahwa mereka sedang berbicara dengan rakyatnya sendiri, bangsanya sendiri, yang artinya adalah saudaranya sendiri! Maka, bijaklah dalam bertutur.

Dan selayaknya, fenomena aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang berlangsung di berbagai daerah itu pun terus menjadi perhatian. Sebab, tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi itu senyatanya merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Mulai dari banyaknya pemutusan hubungan kerja dan sulitnya mencari pekerjaan, maraknya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, merebaknya kasus LPG 3 kilogram, hingga kebijakan pemerintah memangkas anggaran di sejumlah kementerian.

Fenomena “Indonesia Gelap” ini juga menjadi kelanjutan dari viralnya tagar #PeringatanDarurat yang muncul dan menjadi trending di media sosial Indonesia pada 4 Februari 2025 lalu. Tagar yang disertai gambar lambang negara, Garuda Pancasila, dengan latar belakang berwarna hitam itu muncul di tengah Gerakan protes #PeringatanDarurat dan #Indonesia Gelap waktu itu. Apalagi, di tengah gerakan protes #PeringatanDarurat dan #Indonesia Gelap waktu itu, muncul pula akronim “PENTOL” sebagai representasi tuntutan utama masyarakat. PENTOL adalah akronim dari beberapa kalimat tuntutan dalam peringatan darurat dengan gambar lambang Garuda Pancasila berlatar hitam. Yaitu: “Polisi Diberesin; Energi Buat Rakyat; Naikkan Taraf Hidup Rakyat; Tunaikan Tukin Dosen, Guru, dan ASN; Output MBG Diperbaiki; Lawan Mafia Tanah dan Lengserkan Pejabat T**ol”.

Memang, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, telah menemui dan menanggapi seruan dan aksi mahasiswa hari Kamis kemarin itu. Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menghormati seluruh tuntutan mahasiswa. Ia juga menyebut, pemerintah menerima aspirasi tersebut dengan tangan terbuka. Tetapi, penerimaan aspirasi itu perlu segera diimplementasikan, agar kekecewaan yang diekspresikan lewat demonstrasi itu tidak kian membesar. Dan mudah-mudahan, aksi demonstrasi tersebut tidak lantas berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah..