Hidup rakyat kian hari terasa semakin sesak. Situasi di jalanan menguji batas kesabaran rakyat. Mulai dari harga kebutuhan pokok yang meroket, upah yang tidak sepadan, luka panjang akibat aparat yang represif, semua terakumulasi menghasilkan satu kesimpulan pahit, yaitu derita rakyat sudah seleher, yang menjadi puncak frustrasi kumulatif yang merobek kepercayaan terhadap negara.
Dan dalam satu tahun kepemimpinan Prabowo, derita itu bukan mereda, justru makin menebal. Bangsa ini digiring melewati tiga babak kelam: Peringatan Darurat Agustus 2024, Indonesia Gelap Februari 2025, dan kini Kamis Berdarah Agustus 2025 saat Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, meregang nyawa di bawah roda aparat.
Akar problem tidak hanya pada DPR yang arogan atau elite yang gemar flexing. Rakyat sudah bosan melihat satu-dua oknum dinonaktifkan seperti obat mujarab, seolah masalah selesai. Yang mereka butuhkan adalah reformasi sistemik dari Polri yang remuk karena kekerasan aparat, birokrasi yang lambat dan mendekam dalam korupsi, hingga struktur politik yang abai terhadap aspirasi buruh, guru honorer, petani, dan generasi muda.
Di dalam hujan kritik itulah, simbol pink–hijau muncul sebagai teriakan massal. Ia melahirkan 17+8 tuntutan yang tidak bisa ditawar. Dari mulai hentikan kekerasan aparat di jalanan, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tarik TNI dari pengamanan sipil, hadirkan upah yang layak untuk seluruh angkatan kerja, buka transparansi anggaran, proses hukum bagi aparat pelaku kekerasan, hentikan kriminalisasi aktivis, hingga reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian, serta reformasi DPR besar-besaran.
Fitya Nabila Rabbani
Segala hal yang terjadi selama ini berpusar pada satu hal: Rakyat menuntut keadilan. Sumbu utama demo berdarah adalah keadilan yang terkoyak. Seluruh penderitaan rakyat — dari ekonomi, hukum, politik, hingga keamanan — bermuara pada keadilan yang dihancurkan penguasa. Selama keadilan itu tidak dikembalikan, selama luka rakyat hanya ditutup dengan retorika gampangan, maka bara ini akan terus menyala, mengingatkan negeri bahwa janji-janji tidak pernah bisa menggantikan keadilan yang nyata.
Gelombang kemarahan rakyat ini sejatinya bukan sekadar luapan amarah. Ia lahir dari keresahan mendalam yang menuntut solusi. Meski demikian, harus ditegaskan: Tidak semua aksi jalanan adalah suara rakyat yang murni. Di tengah kemarahan yang meluap, selalu ada risiko pihak tertentu menunggangi, memprovokasi, bahkan memunculkan tindakan anarkis seperti pembakaran dan penjarahan. Gerakan rakyat sejati adalah tuntutan keadilan yang jauh dari kekacauan.
Kiai Haji Cholil Nafis dari MUI mengingatkan bahwa krisis ekonomi adalah pintu kekacauan politik dan sosial. Menurut dia, sulit bicara demokrasi jika rakyat masih lapar dan tak punya akses pekerjaan. Ia menilai ketidakadilan ekonomi otomatis melahirkan ketidakadilan politik dan sosial.
“Kalau perut kosong, rakyat tak bisa diajak demokratis. Itu yang melahirkan anarkisme,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aparat. Masalah di aparat bukan hanya pada individu yang membawa senjata, tetapi pada sistem penugasan dan tanggung jawab pimpinan yang lalai.
Yogi W. Utomo
Dari sisi hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar menilai akar persoalan justru terletak pada legitimasi pemerintahan yang lahir dari pemilu bermutu rendah. Hal itu membuat kebijakan berjalan ala kadarnya, jauh dari kepentingan publik, bahkan nyaris tanpa kualitas. Menurutnya, selama akar ini tidak dirombak, krisis hanya akan terus muncul dengan wajah yang berbeda.
Ia juga mengritik pernyataan presiden yang menuding aksi rakyat sebagai ulah “ekstremisme”, “pesanan pihak lain”, atau “penumpang gelap”. “Tugas pemerintah bukan menebar kecurigaan, tetapi membuktikan. Kalau memang ada, tangkap dan umumkan. Jangan justru mengadu domba publik,” tegas Zainal.
Di dalam soal kekerasan dan kerusuhan, ia menilai pemerintah gagal menunjukkan siapa aktor sebenarnya. “Kalau memang ada gerakan terstruktur di balik pembakaran atau penjarahan, kejar dan buka ke publik. Jangan gunakan keadaan bahaya untuk menekan rakyat seakan-akan mereka yang salah,” ujarnya.
Sementara Muzammil Ihsan dari Koordinator Pusat BEM SI menekankan urgensi keberpihakan politik. “Pertama, bebaskan kawan-kawan kami yang ditahan di kepolisian karena mereka bukan kriminal. Kedua, evaluasi menyeluruh kabinet Merah Putih,” katanya.
Pada akhirnya, jeritan rakyat bermula dari perut yang lapar, tanah yang dirampas, suara yang dibungkam, dan nyawa yang dipertaruhkan. Negeri ini berdiri di atas jutaan penderitaan rakyatnya yang kian menumpuk. Selama negara sibuk mengamankan kursi dan membiarkan aparat jadi alat teror, api perlawanan tak akan padam. Rakyat telah memahami satu hal, bahwa keadilan adalah hak yang harus diperjuangkan.
Allah berfirman dalam QS Asy Syura ayat 42:
Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
