Perdana Menteri penjajah Israel, Benjamin Netanyahu, masih belum menentukan sikap atas usulan kesepakatan gencatan senjata yang berisi penghentian perang selama 60 hari dan pertukaran sandera secara bertahap. Sebelumnya, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) telah menyepakati usulan yang dilayangkan para mediator, yaitu Qatar dan Mesir, pada Senin (18/8/2025).
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aaty, pada Selasa (12/8/2025), menegaskan, hasil akhir tercapai atau tidaknya kesepakatan tersebut tergantung sikap penjajah Israel. “Telah terjadi kemajuan signifikan dalam proses perundingan. Namun, keputusan akhir kini sepenuhnya berada di tangan Israel,” ujar Badr.
Pada hari yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menuntut respons cepat dari penjajah. Ia mengatakan, proposal yang diterima Hamas “hampir identik” dengan yang sebelumnya telah disepakati penjajah Israel pada Januari 2025. Oleh karena itu, sebaiknya Tel Aviv segera memberikan tanggapan “positif” terhadap usulan tersebut.
Akal-Akalan Penjajah
Di dalam proposal kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dengan Penjajah Israel disebutkan, “Hamas akan membebaskan 10 sandera hidup dan 18 jenazah, sementara pertempuran akan dihentikan selama dua bulan penuh demi meredakan krisis kemanusiaan di Gaza”.
M Hanif Nurrohman
Menanggapi hal itu, dikutip dari media penjajah, seorang pejabat tinggi pemerintah mengatakan, Israel tetap menuntut pembebasan seluruh 50 tawanan yang berada di Gaza. Netanyahu menambahkan melalui pernyataan resminya, kebijakan Israel tidak berubah, yaitu Pembebasan semua tawanan menjadi syarat utama sesuai prinsip yang telah ditetapkan kabinet keamanan Israel.
Namun, pernyataan pemerintah tersebut justru menuai kritik dari keluarga tawanan penjajah Israel. Di dalam pernyataan pada Selasa (19/8/2025), mereka mengatakan Netanyahu telah “berbohong dan menetapkan syarat yang mustahil” demi menggagalkan kesepakatan.
“Kali ini kami tidak akan membiarkan Netanyahu menggagalkan kesepakatan. Ia harus menghentikan perang agar anak-anak kami tidak mati dalam jebakan maut (baca: pelaparan massal),” demikian isi dari pernyataan tersebut.
Respon Para Analis
Para analis menilai, sikap Hamas menerima proposal tersebut justru menempatkan Netanyahu dalam dilema politik. Akademisi sekaligus pakar urusan Israel, Dr. Mohamad Mustafa, menjelaskan, Netanyahu berada dalam dilema besar: Di satu sisi ia khawatir melanjutkan perang karena hasilnya tidak pasti – menang atau kalah. Di sisi lain, ia juga takut menyetujui kesepakatan parsial dengan Hamas karena dapat berujung pada penghentian total perang tanpa syarat.
Mustafa menambahkan, penjajah Israel tidak mungkin menempuh dua jalan sekaligus. Mereka harus memilih: Melanjutkan perang melalui jalur militer di Gaza atau menerima kesepakatan.
“Jika memilih opsi militer, risiko terbesar adalah semua tahanan Israel di Gaza tewas. Namun, jika memilih gencatan senjata, maka ambisi Netanyahu dan mimpi kelompok sayap kanan ekstrem Israel di Gaza bisa runtuh,” tegasnya.
Pengamat menilai bahwa pernyataan Netanyahu sebenarnya mengandung penolakan terselubung terhadap proposal terbaru – meski pun isinya hampir identik dengan usulan Witkoff yang sebelumnya telah disetujui penjajah.
(Diolah dari berbagai sumber)
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
