Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengatakan, pihaknya belum melanjutkan realisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025. Dody menyebut alasannya karena anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Sehingga, Kementerian PU tak punya anggaran untuk melanjutkan progres pembangunan IKN. Pemblokiran anggaran Kementerian PU untuk Pembangunan IKN dilakukan karena adanya efisiensi. Hal itu dikatakan Dody usai Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Menanggapi pernyataan Menteri PU, Dody Hanggodo, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, mengatakan, anggaran IKN diblokir bukan berarti tidak dianggarkan. Menurut dia, anggaran pembangunan IKN sudah ada, namun penggunaannya belum dibuka. Anggaran pembangunan ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Otorita IKN.
“Blokir itu kan bukan karena anggarannya nggak ada, kan? Anggarannya belum dibuka, jadi anggaran IKN ada di Kementerian PU dan Otorita,” kata Hasan seperti dikutip cnbcindonesia.com, Jumat (7/2/2025).
Namun, tegas Hasan, sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto menyatakan berkomitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan IKN. Dan sudah ada komitmen penyediaan anggaran sebesar 48 triliun Rupiah untuk pembangunan ibukota baru selama lima tahun ke depan.
Baca Juga :
Yogi W. Utomo
Menurut Hasan, pemerintah menargetkan pembangunan IKN saat ini berfokus melengkapi bangunan untuk fasilitas bagi kalangan yudikatif dan legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Sisanya, pembangunan IKN bakal dikembangkan oleh pihak swasta.
“Kan target pemerintah itu menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, bangun yudikatif dan legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong agar membangun dari swasta,” tutur Hasan.
Di hari yang sama, Jumat (7/2/2025), Dody Hanggodo menjelaskan pernyataannya, bahwa pemangkasan anggaran dilakukan untuk semua sektor, tidak hanya berlaku untuk anggaran IKN saja. “Semua, kok. Nggak cuman IKN. Kalau di saya (Kementerian PU) kan juga terefisiensi, kan? Saya kan terefisiensi 81 triliun Rupiah dari 100 triliun Rupiah,” jelasnya.
Pemerintah menggenjot pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, setelah pembangunan gedung-gedung eksekutif di tahap pertama, karena Presiden Prabowo Subianto disebut menargetkan IKN akan mampu menjadi ibukota Indonesia di tahun 2028. Di tahap pertama pembangunan IKN berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Sedangkan tahap kedua akan berfokus pada penyempurnaan fasilitas. Mulai dari fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder, perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri, fasilitas perkantoran pemerintahan pusat, serta proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tetapi, kini lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo telah menginstruksikan penghematan anggaran hingga senilai 306,6 triliun Rupiah. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Instruksi untuk melakukan efisiensi itu mengharuskan kementerian/lembaga mengerem belanja, kecuali untuk bantuan sosial (bansos) dan belanja pegawai. Belanja alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, rapat-rapat dan seminar-seminar termasuk yang dipotong. Sehingga sempat muncul pertanyaan, apakah efisiensi juga menyentuh anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), yang pembangunannya dimulai di era Presiden RI Joko Widodo? Dan timbul spekulasi bahwa proyek IKN terancam mangkrak sebagai imbas anggaran yang diblokir pemerintah.
Baca Juga :
Bagus Aji Prayoga, SH.
Menanggapi kemungkinan proyek IKN bakal mangkrak, sutradara film, Joko Anwar, mengatakan sedang bersiap untuk menyutradarai film horor dengan IKN sebagai lokasi syutingnya. Sindiran Joko Anwar terkait kemungkinan proyek IKN mangkrak itu ia cuit pada Jumat (7/2/2025) di akun X miliknya, dengan mengunggah pemberitaan di cnnindonesia.com bahwa pembangunan IKN sudah tak ada anggarannya lagi. Sebelumnya, Joko Anwar memang dikenal suka mencari tempat-tempat horor untuk dijadikan lokasi film yang ia sutradarai. “OTW syuting film horor di IKN,” kicaunya.
Tetapi, Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, membantah IKN bakal mangkrak. Ia membantah isu bahwa pembangunan IKN berhenti dan pekerja dipulangkan. Menurut Troy seperti dikutip antaranews.com, pembangunan IKN yang masuk tahap kedua itu akan difokuskan pada pembangunan ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya.
Pemerintah pun sudah menganggarkan dana pembangunan IKN mencapai 48,8 triliun Rupiah untuk tahap kedua. Di Kementerian PU, terdapat alokasi anggaran pembangunan IKN sekitar 14,87 triliun Rupiah. Sebab, Kementerian PU masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek infrastruktur IKN yang sudah terkontrak di tahun-tahun sebelumnya. Maka, ketika Menteri PU mengatakan anggaran untuk Pembangunan IKN di Kementerian PU diblokir karena alasan efisiensi, hal itu menarik perhatian.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menjelaskan, pemblokiran anggaran Pembangunan IKN di Kementerian PU merupakan hal yang wajar dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ini bukan akhir dari segalanya, karena menurut dia masih ada jalan, yaitu pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan DPR RI untuk membuka blokir tersebut.
Sedangkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan, pembangunan IKN akan tetap berjalan meski terjadi efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Bahkan, kini proses pembangunan IKN telah memasuki Tahap II (periode 2025-2029). Program pembangunan IKN Tahap II (tahun 2025-2029) adalah domain Otorita IKN, yang ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibukota Politik Republik Indonesia pada 2028. Dana senilai 48,8 triliun Rupiah yang dialokasikan kini adalah untuk membangun Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif, beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
Entah apa yang sesungguhnya terjadi. Tetapi, saling sanggah tentang suatu isu di antara para personel di tubuh pemerintahan harus sedikit demi sedikit diakhiri. Sebab, hal itu tentu bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat. Bahkan, hal itu bisa memunculkan dugaan bahwa pemerintahan berjalan sendiri-sendiri, tak ada koordinasi, dan seolah-olah menggambarkan manajemen pemerintahan yang berantakan. Padahal, baru di akhir Januari 2025 lalu sejumlah lembaga survei merilis hasil survei mereka tentang tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap kinerja pemerintah dalam 100 hari pertama menjalankan pemerintahan!
Tampaknya, tahun ini akan menjadi tahun kerja keras buat pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Bukan sekadar memastikan semua program pembangunan berjalan dengan baik, tetapi juga membangun sinergi dan chemistry di antara para personel pemerintah, serta meningkatkan koordinasi. Sehingga, tidak ada lagi saling sanggah dan meluruskan pernyataan antara satu dengan lainnya.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
