Ada kalanya sebuah organisasi besar diuji bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh gelombang yang datang dari dalam rumahnya sendiri. Pekan ini, organisasi Islam terbesar di negeri ini, bahkan mungkin di dunia, Nahdlatul Ulama (NU), sedang mengalami turbulensi. Pada Jumat (21/11/2025) ramai beredar risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang isinya meminta KH Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum (Ketum) PBNU. Permintaan pengunduran diri tersebut dituangkan dalam risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang dilakukan pada Kamis (20/11/2025). Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh pemimpin rapat sekaligus Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.
"Musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan: KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU," demikian isi poin 5 dalam risalah tersebut.
"Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," lanjutnya.
Berita pemecatan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar itu mengejutkan banyak pihak. Bagi mereka yang mengikuti dinamika internal PBNU, langkah ini mungkin terlihat sebagai puncak dari kegelisahan panjang.
Surat Keputusan Syuriah beredar cepat, disusul klarifikasi dari PBNU yang menilai keputusan tersebut “tidak prosedural”. Di tengah dua pernyataan yang berbeda, publik berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan penerimaan dana dari tokoh Zionis dan keputusan mengundang tokoh Yahudi pro-Zionis dalam forum resmi PBNU sebagai sebab pemakzulan. Sebab, bagi sebagian warga nahdliyin, langkah tersebut menimbulkan tanda tanya besar, terutama di tengah situasi Palestina yang masih dilanda penderitaan. Langkah tersebut jelas bukan isu sederhana, mengingat konteks Palestina yang masih dilanda genosida dan sensitivitas umat yang sangat tinggi terhadapnya. Namun di balik itu, masih terbuka kemungkinan bahwa dinamika ini merupakan bagian dari rangkaian persoalan yang lebih panjang dan kompleks di internal PBNU.
Namun, kegaduhan ini tidak hadir lantaran satu peristiwa saja. Ini muncul karena akumulasi dari berbagai langkah Gus Yahya selama ia memimpin PBNU. Langkah-langkah yang bagi sebagian pihak terasa lebih dekat dengan eksperimen geopolitik daripada representasi kegelisahan umat.
Sejak awal masa jabatannya, Yahya Cholil Staquf kerap tampil dengan positioning yang “tidak biasa”. Di antaranya menghadiri forum-forum internasional yang sarat agenda Barat, membangun komunikasi dengan organisasi-organisasi Yahudi pro-Israel, serta menyampaikan narasi yang dinilai terlalu lunak terhadap zionisme. Tetapi apakah itu benar cerminan sikap pribadi atau sebagai strategi diplomasi jangka panjang?
Badai mulai benar-benar menggulung ketika muncul kabar bahwa PBNU mengundang tokoh Yahudi dalam acara resmi. Apa pun argumentasinya — dialog lintas agama, diplomasi kemanusiaan, atau narasi rekonsiliasi — publik menilai hal itu bukan hanya soal pilihan waktunya yang buruk, tetapi nyaris tidak berperasaan. Palestina masih dibantai. Dunia Islam sedang berkabung. Umat tengah berjuang mempertahankan martabatnya. Namun, PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf justru memilih membuka panggung untuk tamu yang bahkan tidak repot-repot menyembunyikan posisinya terkait penjajah Israel.
Di tengah tragedi kemanusiaan di Palestina, menghadirkan tokoh pro-Zionis terasa seperti mengoleskan garam di atas luka yang masih basah. Sungguh sakit sekali. Tidak mengherankan jika aksi protes muncul dari berbagai daerah.
Dan di saat kontroversi Zionisme belum mereda, publik mendengar gelombang kedua berupa kecurigaan tentang tata kelola keuangan PBNU. Di dalam risalah Syuriah, poin mengenai keuangan disebut secara tegas adanya indikasi pelanggaran yang dianggap bisa membahayakan legalitas dan integritas organisasi. Pertanyaannya, apakah benar ada penerimaan dana dari pihak asing, termasuk sosok yang memiliki kedekatan dengan jaringan Zionis, yang tidak melalui mekanisme struktural PBNU?
Beberapa pihak di luar PBNU juga mulai melempar analisis alternatif tentang apakah kegaduhan ini sebenarnya berkaitan dengan tarik-menarik kepentingan di sektor tambang? Yahya dalam beberapa forum diketahui tidak mendukung wacana pengelolaan tambang oleh PBNU. Maka pertanyaannya: Apakah sikap itu ikut menyulut ketegangan antara kelompok yang pro tambang dengan yang kontra tambang di internal NU? Apakah badai ini sebagian dipicu oleh gesekan kepentingan ekonomi yang jauh lebih besar daripada sekadar isu geopolitik?
Belum selesai sampai di situ. Muncul pula bisik-bisik publik tentang kasus korupsi dana haji yang menyeret adik dari Ketua Umum. Kasus ini sendiri kompleks, banyak lapisan, dan belum tentu sepenuhnya berkaitan dengan peristiwa hari ini. Tetapi tetap muncul pertanyaan yang sulit dihindari; Apakah turbulensi di PBNU hari ini juga merupakan titik kulminasi dari rangkaian isu — mulai dari dugaan penerimaan dana asing, kontroversi tokoh pro-Zionis, tarik-menarik kepentingan tambang, hingga bayang-bayang kasus haji?
NU kini berada di persimpangan jalan paling tajam. Satu jalannya adalah reformasi internal untuk memperjelas mekanisme akuntabilitas, memperketat standar program kaderisasi, menegaskan kembali garis nilai, dan memperkuat sinergi antara struktur Syuriah dan Tanfidziyah. Jalan lainnya adalah spiral konflik yang tak kunjung selesai, yang hanya akan menguras energi, merusak kepercayaan jamaah, dan pada akhirnya melemahkan NU dari dalam.
M. Hilal Tri Anwari
Semua orang berharap NU mengambil jalan pertama. Jalan yang memelihara akarnya, bukan memotongnya. Sebab, pohon sebesar NU hanya bisa kokoh jika akarnya dijaga. Jika akar itu justru digoyang oleh kebijakan para pemimpinnya sendiri, maka badai seperti ini akan terus berulang dan datangnya akan berkali-kali lipat lebih kuat.
Kasus Yahya — atau apa pun nanti kesimpulan akhirnya — adalah pengingat bahwa NU akan selalu kembali menjadi rumah peradaban, tempat suara kiai-kiai sepuh, aspirasi jamaah, dan nilai perjuangan umat Palestina bersarang. Apakah pada akhirnya badai ini menuntun kita pada serangkaian pertanyaan besar tentang NU yang sedang menghadapi kulminasi dari langkah-langkah kontroversial sang ketua umum? Apakah keputusan-keputusannya selama ini terlalu dekat dengan agenda global yang tidak selalu sejalan dengan denyut nurani umat? Ataukah ini justru tentang tarik-menarik kepentingan besar yang menyatu antara geopolitik, ekonomi tambang, dan dinamika hukum di seputar kasus haji?
Mungkin inilah momen ketika NU kembali menimbang arah, memastikan bahwa langkah-langkah strategisnya tidak terlepas dari akar tempat ia berpijak. Dan bahwa setiap keputusan, di tengah sensitivitas global maupun kepentingan internal, akhirnya akan kembali diuji oleh mata umat yang mencintai organisasi ini sejak lama.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
