Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyatakan, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang harus dipastikan berlangsung secara jujur, adil, dan berkualitas. Agar sesuai harapan tersebut, perlu keterlibatan kaum intelektual untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaannya.
“Komisi Pemilihan Umum harus memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang berlangsung secara jujur, adil, dan berkualitas, sehingga sukses memberikan citra demokrasi Indonesia yang legitimasi, minim dari disinformasi (hoax) yang merusak persatuan bangsa. Sehingga, Pemilu berlangsung jujur, adil, dan damai, serta partisipasi aktif meningkat, khususnya dari kalangan milenial dan generasi Z,” demikian dikatakan Ketua Umum ICMI, Prof Dr Arif Satria.
Ketua Umum ICMI mengatakan hal itu di tengah acara penanda tanganan perjanjian kerja sama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, terkait Pendidikan Pemilih dan Pendidikan Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, Selasa, 24 Oktober 2023, di Gedung ICMI Center, Jakarta. Arif menambahkan, ICMI sebagai organisasi yang menaungi kaum cendekiawan muslim di seluruh Indonesia merasa senang dapat menjalin kerja sama dengan KPU RI, guna mewujudkan Pemilu yang damai, jujur, adil, dan berkualitas, melalui program-program terbaik ICMI.
“Kerja sama ini guna menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki ICMI dan KPU dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, dalam mendorong sinergi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, untuk mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan pemilih,” kata Arif dalam sambutannya.
Baca Juga : MK Tolak Gugatan Batas Maksimal Usia Capres, Prabowo-Gibran Segera Daftar ke KPU
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ph.D dan Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Arif Satria, M.Si menanda tangani langsung Mou tersebut. Penanda tanganan MoU itu disaksikan oleh Komisioner KPU, Betty Idroos; Sekertaris Jenderal ICMI, Andi Yuliani Paris; Wakil Ketua ICMI, Mohammad Jafar Hafsah; dan beberapa pihak lainnya. Ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut meliputi 5 program kerja sama. Yaitu Sosialisasi Pemilu Damai, Jujur, dan adil; Pemberantasan Disinformasi (Hoax) Pemilu; Silaturrahmi Kebangsaan; serta Kunjungan (Roadshow) ke kampus-kampus dalam rangka pendidikan politik.
”Pendidikan Pemilih dan Pendidikan Politik penting dalam menjaga sistem demokrasi yang kuat dan memastikan partisipasi aktif warga negara dalam pelaksanaan demokrasi dan pemilu,” terang Arif.
Arif juga menyampaikan, ICMI sebagai organisasi kemasyarakatan berkomitmen membangun bangsa berkeadilan, berdaulat, dan bermartabat dalam kompetisi global, serta meningkatkan mutu Sumber Daya Insani dalam semua aspek kehidupan, sebagai dasar untuk pengembangan karakter dan pembangunan bangsa.
Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan bagi warga negara, agar dapat berpartisipasi dengan bijak dalam pemilihan umum dan sekaligus memahami sistem politik. Selain meningkatkan partisipasi pemilih, KPU juga bekerja sama dengan sejumlah universitas tanah air untuk pembukaan program studi tata kelola pemilu. Pembukaan program studi tersebut diperlukan agar sistem pemilu dapat terdokumentasi dengan baik.
Sementara itu, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, Ph.D dalam sambutannya menyatakan, untuk menyelenggarakan pemilu, KPU tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama dengan para pihak atau mitra adalah suatu kebutuhan masa kini. Menurut dia, kerja sama dengan organisasi intelektual semisal ICMI ini menjadi langkah penting dalam memajukan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pemilihan umum.
ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
