IDEAS Tegaskan, MBG Tak Tepat Sasaran, Bebani APBN, dan Abaikan Daerah Rentan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dijalankan secara nasional sejak awal 2025. Namun, program unggulan pemerintah itu dinilai memiliki persoalan mendasar dalam desain kebijakan. Alih-alih memperbaiki kondisi gizi anak di daerah paling rentan, pelaksanaan MBG justru terkonsentrasi di wilayah padat penduduk yang relatif tidak menghadapi persoalan gizi serius.

Temuan tersebut disampaikan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) dalam policy brief berjudul “Makan Bergizi (Tidak) Gratis: Reformasi MBG untuk Pendidikan Anak Bangsa” yang dirilis Januari 2026. Di dalam rilis tentang kajian tersebut yang diterima Redaksi Sabili.id pada Jumat (23/1/2026) siang itu, IDEAS mencatat, sekitar dua pertiga penerima manfaat MBG terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Terutama di wilayah perkotaan dan aglomerasi semisal Bekasi, Tangerang, Bogor, Bandung, dan Jakarta. Padahal, daerah-daerah tersebut secara umum memiliki konsumsi protein hewani yang sudah tinggi dan tingkat kerawanan gizi yang relatif rendah.

“Desain MBG sebagai program universal menyebabkan inefisiensi alokatif yang serius. Anggaran negara justru mengalir ke wilayah dan kelompok yang secara sosial dan ekonomi tidak paling membutuhkan,” kata Peneliti IDEAS, Tira Mutiara, dalam rilis tersebut.

Sebaliknya, wilayah dengan konsumsi pangan bergizi rendah, semisal Yahukimo (Papua Pegunungan), Sumba Barat Daya (NTT), Kepulauan Aru dan Tanimbar (Maluku), justru tidak menjadi prioritas utama. Padahal, daerah-daerah tersebut menghadapi persoalan gizi dan akses pendidikan yang jauh lebih berat.

IDEAS Rekomendasikan Lima Agenda Reformasi Ekosistem Ojol

IDEAS menekankan, tahun 2026 harus menjadi titik balik pembenahan ekosistem ride hailing di Indonesia. Sebab, setelah hampir satu dasawarsa industri transportasi daring melesat, perlindungan kerja bagi jutaan pengemudinya dinilai masih belum berkeadilan sosial.

Sabili.id

Maka, IDEAS menilai, kebijakan pemerintah menjadikan MBG sebagai program universal itu berpotensi membebani keuangan negara secara berlebihan. Jika dilaksanakan penuh untuk seluruh sasaran, dengan total penerima manfaat sekitar 83 juta jiwa yang terdiri dari 58 juta anak usia sekolah, 25 juta balita, dan ibu hamil-menyusui, MBG diperkirakan membutuhkan anggaran hingga 350 triliun Rupiah per tahun.

Sedangkan berdasarkan simulasi Susenas 2025, dengan menggunakan tiga indikator utama yaitu konsumsi telur ayam, konsumsi daging ayam, dan rasio pengeluaran rumah tangga untuk makanan, IDEAS mengidentifikasi 169 daerah prioritas MBG dengan total penerima manfaat sekitar 16,2 juta jiwa. Dengan pendekatan ini, kebutuhan anggaran dinilai cukup sekitar 66,1 triliun Rupiah per tahun, atau hanya sekitar 20 persen dari anggaran MBG saat ini.

“Masalah utama MBG bukan pada tujuan, tetapi pada desain. Program ini terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu terpusat. Akibatnya, manfaat yang diterima anak justru jauh dari optimal,” tutur Tira.

Selain persoalan sasaran, IDEAS juga menyoroti tingginya biaya program akibat sentralisasi pelaksanaan MBG. IDEAS menyebut, dari pagu anggaran MBG dalam APBN 2026 yang sebesar 267,4 triliun Rupiah, hanya sekitar 63 persen yang benar-benar menjadi makanan. Sisanya terserap dalam biaya operasional, sewa fasilitas, dan margin penyedia layanan.

Hasil Survei IDEAS Tunjukkan 25,5 Persen Perokok Anak Mengaku Mulai Merokok Sejak SD

Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menanggapi viralnya kasus seorang kepala sekolah yang menampar siswanya karena ketahuan merokok di sebuah SMA negeri di Banten. IDEAS menyebut, peristiwa itu bukan hanya soal kekerasan di sekolah, tetapi juga menjadi sinyal nyata bahwa bahkan lingkungan di dalam sekolah pun masih rentan atas

Sabili.id

Berbagai laporan lapangan bahkan menunjukkan, nilai makanan yang diterima siswa sering kali di bawah Rp 10.000 per porsi, bahkan hanya sekitar Rp 6.000 per porsi. Maka, dengan memperhitungkan potensi kebocoran dan rente, IDEAS memperkirakan, anak-anak hanya menerima sekitar 50 persen dari nilai manfaat yang seharusnya.

Sentralisasi MBG juga dinilai melemahkan peran usaha kecil dan petani lokal. Sebab, rantai pasok didominasi oleh pemasok besar dan produk pangan ultraproses. Kondisi ini berisiko memperkuat korporatisasi pangan sekaligus mendorong pola konsumsi yang tidak sehat.

Berpijak dari temuan-temuan tersebut, IDEAS merekomendasikan dua langkah reformasi utama. Yakni mengubah MBG menjadi program bertarget geografis, serta mendesentralisasikan pelaksanaannya ke sekolah dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua di bawah pengawasan pemerintah daerah.

“Dengan desentralisasi, MBG tidak hanya lebih efisien dan minim rente, tetapi juga bisa menjadi sarana pendidikan pangan, pemberdayaan petani lokal, dan penguatan ekonomi daerah,” tutup Tira.