Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengadakan sosialisasi bertema “Sosialisasi Pemetaan Kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024” pada hari Senin (21/10/2024). Acara yang diadakan di Sunlake Waterfront Resort & Convention, Jakarta Utara, ini dihadiri oleh sejumlah organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat. Tujuan acara itu adalah untuk membahas berbagai isu yang berpotensi memengaruhi keamanan dan kelancaran Pilkada di DKI Jakarta.
Di kesempatan itu, Ketua KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Jakarta, Sopian Ansori, menyatakan dukungan terhadap Bawaslu dalam upaya memetakan dan mengurangi kerawanan Pilkada. “Saya mengapresiasi kegiatan sosialisasi kerawanan Pilkada yang dilaksanakan oleh Bawaslu DKI Jakarta. Kegiatan ini sangat positif dalam membangun koordinasi antar-stakeholder untuk meminimalisir potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada,” kata Sopian.
Sopian juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan tertib. “Pemetaan kerawanan Pilkada tahun 2024 ini sangat penting, terutama mengingat pada Pilkada 2017, Jakarta mendapat tingkat kerawanan yang tinggi. Oleh karena itu, KAMMI Jakarta siap berkolaborasi untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan berjalan lancar,” tambahnya.
Sementara itu, di dalam pemaparannya, Koordinator Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta, Burhanuddin, memaparkan beberapa aspek penting terkait kerawanan Pilkada, termasuk ancaman pidana dalam proses kampanye. Ia menjelaskan bahwa pelanggaran, semisal penghadangan kampanye atau intimidasi, bisa berujung pada sanksi pidana.
“Siapa pun yang menghalang-halangi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, melakukan intimidasi, maka ada juga sanksi pidananya,” tegas Burhanuddin.
Kanzul Rakib, S.Sos., S.H.
Burhanuddin juga menyampaikan bahwa pemetaan kerawanan Pilkada DKI Jakarta dilakukan berdasarkan beberapa instrumen dan pengalaman dari pemilu serta Pilkada sebelumnya. “Kami telah memetakan berbagai jenis kerawanan, termasuk kerawanan kampanye, penggunaan hak pilih, penghitungan suara, dan penyelenggaraan secara keseluruhan. Berdasarkan pemetaan ini, DKI Jakarta termasuk provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi pada Pilkada sebelumnya,” jelasnya.
Ia juga berharap isu-isu yang pernah muncul pada Pilkada 2017, semisal kampanye bermuatan SARA dan hoaks, tidak lagi terjadi pada Pilkada 2024. “Adanya materi kampanye yang bermuatan SARA ini juga kemudian kita masukkan karena kita punya pengalaman (tahun) 2017, tahun lalu, masalah isu SARA ini kemudian masih menyeruak, kan? Kita berharap bahwa di Pilgup DKI Jakarta hari ini, (isu SARA) ini tidak muncul,” katanya.
Terakhir, Burhanuddin mengatakan, Bawaslu terus mengawasi potensi pelanggaran prosedur kampanye, politik transaksional, intimidasi pemilih, hingga kerusakan fasilitas. “Kemudian, terkait dengan pelanggaran prosedur kampanye, potensi konflik politik transaksional, pelanggaran prosedur kampanye, intimidasi pemilih, perusakan fasilitas, pelanggaran prosedur pengundang suara ini juga kita berharap ini tidak terjadi di DKI Jakarta,” tutup Burhanuddin.
Sosialisasi tersebut menjadi langkah penting dalam upaya Bawaslu dan para stakeholder untuk menjaga keamanan dan integritas Pilkada DKI Jakarta 2024. Dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk KAMMI Jakarta, diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung dengan damai dan tanpa gangguan signifikan.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
