Ratusan orang berkumpul di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (22/08/2024). Massa melakukan aksi unjuk rasa untuk memberi dukungan kepada keputusan MK terkait UU Pilkada. Terpantau oleh wartawan Sabili.id yang ada di lokasi, massa mulai berkumpul sejak pukul 10.00 WIB. Di antara mereka, hadiri sejumlah guru besar, ahli hukum tata negara, akademisi, dan aktivis pro demokrasi.
Juru bicara dalam aksi tersebut, Ali Firman, mengatakan bahwa aksi tersebut adalah koalisi para guru besar, akademisi, mahasiswa, dan aktivis. Tujuannya untuk mendukung keputusan MK.
“Ini adalah koalisi dari guru besar, akademisi, senat mahasiswa, sekumpulan masyarakat sipil, serta aktivis organisasi kepemiluan dan aktivis hak asasi manusia, yang datang untuk mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Firman.
Ali Firman mengatakan, demokrasi Indonesia telah dibegal oleh koalisi besar yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Maka, kehadiran mereka adalah wujud keprihatinan sekaligus memberikan dukungan kepada MK. “Demokrasi Indonesia telah dibegal oleh koalisi besar yang dipimpin oleh Presiden Jokowi yang memanfaatkan DPR untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan nya,” kata Firman.
Yogi W. Utomo
Oleh karena itu, kata Firman, mereka hadir menyampaikan hal ini kepada MK. “Kami hadir untuk menghadap atau memberi tahu MK (bersama tokoh-tokoh) hari ini, ingin menyatakan bahwa DPR dan Presiden telah ugal-ugalan membajak demokrasi kita,” tegas Firman.
Firman juga menyebut, Langkah DPR dan Presiden yang tidak mengindahkan putusan MK harus diprotes. “Ini adalah seruan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh besar dan guru bangsa untuk semua rakyat, sama-sama menyampaikan protes,” tambah Firman.
Lanjut Firman, jika Presiden dan DPR tetap nekat membegal demokrasi, maka akan ada seruan untuk melakukan boikot Pilkada 2024. “Apabila Presiden dan DPR tetap nekat secara ugal-ugalan membegal demokrasi kita, seruan kami adalah boikot Pilkada 2024, tidak datang dalam pencoblosan,” tegas Firman.
Terakhir, Ali Firman berharap agar DPR dapat mendengarkan hati nurani. “Kita ingin DPR mendengarkan nuraninya, bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Dan saya yakin bahwa sebenarnya mereka tahu (bahwa) itu salah,” tutup Firman.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
