Massa dari “Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia” menggelar aksi nasional bertema “Tolak Pemilu Curang” pada Jumat (23/2/2024). Aksi diawali pukul 10.00 WIB di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, sebagai titik kumpul. Setelah Shalat Jumat, massa bergerak ke depan Gedung KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai titik aksi.
Menurut Koordinator Aksi, Affandi Ismail, aksi yang mereka gelar tersebut bermula dari mencermati dengan seksama penyelenggaraan Pilpres 2024, sejak dari masa persiapan/pencalonan Presiden-Wakil Presiden, proses pencoblosan, hingga perhitungan suara baik Quick Count di stasiun televisi maupun Real Count oleh KPU. “Kami sebagai warga negara yang peduli Pilpres Bersih berdasarkan prinsip kejujuran, mencermati pemberian bantuan sosial menjelang hari pencoblosan, baik dalam bentuk uang tunai maupun beras, kepada masyarakat bawah yang sesungguhnya harus bersifat impersonal, dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi dan beberapa Menteri, untuk mengarahkan pemilih kepada Paslon 02. Itu adalah bentuk penyalah gunaan kekuasaan dan korupsi yang nyata,” serunya.
“Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia” menyoroti keberpihakan nyata Presiden dan jajarannya dalam Pemilu 2024 ini, guna mendukung partai dan/atau Paslon bernomor urut 02. Selain itu, mereka juga menyoal pencoblosan dini untuk Paslon 02 di beberapa tempat, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diberitakan luas di media massa. Juga soal penggelembungan perolehan suara untuk kemenangan Paslon 02 di banyak TPS, sehingga perolehan suaranya melebihi jumlah pemilih yang terdaftar di TPS tersebut, akibat kesalahan pemindahan data yang diakui sendiri oleh KPU terjadi di sekitar 3000 TPS. Mereka pun mengatakan, berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di Luar Negeri, dan dirancang (by design) menguntungkan Paslon 02.
Baca juga: Menyoal Dugaan Kecurangan, Pernyataan Penolakan Hasil Pilpres 2024 Mencuat
“Berdasarkan bukti, indikasi, dan dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan Suara Pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya. Pelaksanaan Pilpres 2024 telah menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan,” katanya.
Di dalam aksi tersebut, massa dari Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia pun menyatakan sejumlah tuntutan. “Pertama, makzulkan Jokowi sebagai penjahat demokrasi. Kedua, adili Jokowi dan kroni-kroninya penghianat rakyat. Ketiga, hapuskan dinasti politik. Keempat, adili komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi. Kelima, tolak hasil quick count yang menyesatkan. Keenam, audit forensik sistem IT KPU. Ketujuh, tolak hasil Pemilu curang. Kedelapan, laksanakan hak angket DPR-MPR RI terkait pemilu curang. Kesembilan, usut tuntas grand desain pemilu curang terstruktur, sistematis, dan massif. Kesepuluh, diskualifikasi paslon pilpres yang melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif,” serunya.
Massa Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia menyatakan, sikap dan pandangan mereka merupakan ekspresi sebagai bagian dari rakyat yang cinta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. “Semoga Allah Yang Maha Kuasa menyelamatkan bangsa dan negara dari malapetaka ketamakan berkuasa dan melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan segala cara,” tutupnya.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
