Sehari setelah aksi demonstrasi berlangsung di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, seperti telah dijadwalkan sebelumnya, kelompok massa yang menamakan diri Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Ribuan orang yang datang dari sejumlah kota dan wilayah mengikuti aksi Selasa sore yang digelar untuk menolak pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu 2024 yang dinilai terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) itu.
Menurut pantauan langsung wartawan Sabili.id, ribuan orang yang tergabung dalam massa aksi telah berkumpul di depan Gedung DPR RI sejak pukul 15.40 WIB. Mereka menyuarakan tuntutan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan. Mereka juga meminta DPR RI supaya mengunakan Hak Angket untuk menelusuri dugaan Pemilu 2024 diselenggarakan dengan curang.
Aksi Selasa sore itu dipimpin oleh tokoh nasional yang kini menjadi Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR), M. Din Syamsuddin. Selain Din, sejumlah tokoh politik juga hadir dalam aksi demonstrasi yang digelar Selasa sore itu. Di antaranya adalah M. Said didu, Marwan Batubara, Jumhur Hidayat, Adian Napitupulu, Masinton Pasaribu, dan sejumlah aktivis lainnya.
Kehadiran para tokoh tersebut di dalam aksi yang sama menunjukkan, mereka memiliki tujuan yang sama. Dan tujuan itu mereka suarakan, yaitu menolak pemilu curang dan perusak demokrasi, yang ditujukan ke arah Presiden Jokowi.
Baca juga: Marwan Batubara: “Pilpres 2024 Sarat dengan Kecurangan”
Di tengah-tengah berlangsungnya aksi, Din Syamsuddin mengatakan bahwa Jokowi adalah sumber masalah. “Sumber masalah. Sumber masalah bangsa saat ini adalah presiden. Maka, presiden tersebut layak dimakzulkan,” serunya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu pun menegaskan bahwa aksi tersebut akan diikuti aksi-aksi berikutnya. Din lalu mengajak seluruh komponen masyarakat, termasuk para akademisi, ulama, dan mahasiswa, untuk ikut memperbaiki demokrasi yang telah dirusak melalui penyelewengan kekuasaan. Menurut dia, dugaan pelanggaran konstitusi, hukum, dan etika politik di dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2024 ini membuat agenda demokrasi berlangsung tidak secara jujur dan adil.
Massa yang hadir dalam demonstrasi Selasa sore di depan Gedung DPR/MPR RI itu juga berasal dari sejumlah elemen. Di antaranya adalah Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR), Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK), dan sejumlah elemen Masyarakat lainnya.
Di kesempatan itu, GEMARAK juga menyuarakan beberapa tuntutan. Pertama, turunkan harga kebutuhan pokok rakyat. Kedua, turunkan biaya Pendidikan dan Kesehatan. Ketiga, tolak pemilu curang. Keempat, turunkan dan adili Jokowi.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
