Berbagai kabar dan isu berembus di seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di antaranya adalah mengemukanya pertanyaan soal higienis atau tidaknya makanan yang disajikan. Hal itu terkait dengan kasus keracunan pada ratusan siswa usai menyantap MBG.
Sejumlah 456 siswa di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG pada Rabu (27/8/2025). Hasil uji laboratorium yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong menunjukkan, bakso yang menjadi menu MBG ketika itu terpapar bakteri sehingga menyebabkan 456 siswa di daerah itu keracunan.
Di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, 63 siswa SD dan SMP mengalami keracunan makanan pada Selasa (1/9/2025). Dinas Kesehatan Kabupaten OKI memeriksa sampel penyebab dan mengirimkannya ke laboratorium di Palembang. Hingga kini, penyebab pastinya belum diketahui, apakah karena makanan yang disajikan atau ada sebab yang lain.
Sementara itu, puluhan siswa di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi makanan dari Program MBG. Para siswa tersebut mengalami mual, muntah, dan pusing secara hampir bersamaan.
M. Hilal Tri Anwari
Kasus keracunan makanan juga menimpa 127 siswa di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kasus keracunan yang dialami ratusan siswa di sejumlah lokasi tersebut kini menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kejadian yang berulang dalam waktu berdekatan ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem penyediaan makanan di sekolah.
Kasus keracunan melibatkan ratusan siswa itu sangat serius, menurut Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc. Apalagi, hasil pemeriksaan laboratorium juga mengonfirmasi adanya tiga jenis bakteri berbahaya yang ditemukan dalam sampel makanan dan muntahan korban pada kasus keracunan tersebut, yaitu E. coli, Clostridium sp., dan Staphylococcus.
Insiden di sejumlah lokasi itu lantas mengungkap kelemahan kritis dalam pengelolaan dapur MBG. Kejadian-kejadian tersebut disebut-sebut bukan sekadar insiden biasa, melainkan bukti kelalaian serius pada sistem pengelolaan dapur MBG. Maka, SPPG perlu mengendalikan faktor risiko untuk meminimalkan keracunan pangan tersebut. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) adalah tim yang berfungsi sebagai dapur umum atau tempat produksi makanan bergizi untuk mendukung program MBG.
Hal itu mengingat keracunan pangan di MBG sebagian besar disebabkan adanya patogen. Jadi, adanya kemungkinan dan risiko kuman atau patogen itu harus benar-benar dikendalikan. Dimulai dari perhatian serius terhadap cara pengolahan, penyimpanan, serta jeda waktu dari makanan siap saji hingga dikonsumsi. Kini, banyak pihak pun menilai, evaluasi dan pengetatan pengawasan sudah mendesak untuk segera dilakukan.
Muhammad Anwar
Isu Nampan Melibatkan Minyak Babi
Sementara itu, muncul pula isu penggunaan nampan impor dari Tiongkok dalam program MBG. Memang bukan masalah dari mana nampan tersebut berasal atau apa bahan utama pembuat nampan tersebut. Tetapi, persoalannya terletak pada munculnya isu bahwa proses produksi nampan itu melibatkan minyak babi.
Hal itu dikatakan Founder Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah. Ia menegaskan, persoalan yang muncul bukan pada bahan utama nampan, melainkan proses produksinya yang melibatkan minyak babi. Menurut dia, dalam tahap akhir produksi, nampan stainless steel tersebut dicelupkan ke minyak berbasis lemak babi, agar tidak mudah berkarat dan tidak saling bergesekan. Pilihan terhadap minyak babi untuk digunakan dalam proses itu karena dianggap paling efektif dan murah.
“Sebenarnya bukan food grade atau nampannya yang mengandung babi. Tetapi proses akhirnya dari pembuatan food grade itu yang menggunakan minyak babi,” kata Ikhsan dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025).
Ikhsan menilai, temuan ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). “UU itu mengatur bahwa semua produk yang beredar wajib bersertifikat halal. Tidak terkecuali produk food grade,” tegasnya.
Ia lantas memertanyakan kebijakan impor nampan untuk MBG dari Tiongkok, sedangkan industri di dalam negeri mampu memroduksi produk serupa. Menurut dia, jika nampan atau yang biasa disebut ompreng itu diproduksi di dalam negeri, bukan hanya standar halal yang lebih mudah dijaga, tetapi juga akan memberi dampak ekonomi yang berantai.
“Dengan memroduksi ompreng di sini, tenaga kerja terserap, orang memeroleh nafkah, bisa membeli beras, petaninya juga hidup. Ada multiplier effect. Ini yang tidak dipikirkan. Kita terburu-buru,” tutur Ikhsan.
Sebelumnya, Indonesia Business Post (IBP) juga merilis laporan investigasi di kawasan industri Chaoshan, Provinsi Guangdong, Tiongkok, yang disebut sebagai lokasi produksi ompreng untuk pasar global, termasuk diduga untuk Program MBG. Laporan IBP mengungkap, 30–40 pabrik memroduksi ompreng dengan dugaan praktik pemalsuan label “Made in Indonesia” dan logo SNI. Selain itu, ditemukan penggunaan bahan stainless steel tipe 201 yang diduga mengandung mangan tinggi dan tidak cocok untuk makanan asam. Investigasi itu juga menyoroti indikasi penggunaan minyak babi atau lard dalam proses produksi.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
