Sumatera hari ini seperti sedang mengirimkan pesan panjang akan kondisi yang penuh luka. Malam di sana terasa berat dan gelap, membawa kecemasan yang tak putus-putus. Listrik padam. Sinyal hilang. Banyak keluarga tidak tahu kabar anggota keluarganya sendiri. Warga berjalan dengan senter kecil, menyusuri jalan yang berubah menjadi aliran lumpur, mencari nama-nama yang entah kapan akan kembali.
Posko bencana diselimuti cahaya dari genset seadanya, rumah sakit bekerja di antara bunyi mesin yang tersengal kehabisan solar, dan desa-desa pedalaman tenggelam dalam kegelapan total. Di tengah keadaan yang mencekam itu, rakyat jelas menginginkan informasi yang sebenar-benarnya tentang kondisi di lokasi bencana. Sehingga, ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kepada presiden bahwa 93 persen listrik di Sumatera sudah pulih, banyak warga merasa bahwa itu bertolak belakang dengan kenyataan yang mereka alami. Bagi mereka, angka tersebut sangat keliru dan terasa jauh dari kondisi lapangan yang masih porak-poranda. Banyak warga pun kecewa.
Bagaimana mungkin kondisi listrik di Aceh sudah pulih 93 persen dan menyala, sementara banyak wilayah belum merasakan satu watt pun aliran listrik yang kembali? Ketika beberapa desa masih sepenuhnya terisolasi?
Polemik ini menjadi besar karena sosok yang mengucapkannya. Bahlil Lahadalia bukanlah sosok yang steril dari kontroversi. Sebelum menjabat Menteri ESDM, Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kebijakan-kebijakannya sebagai Menteri Investasi sejak awal memang memicu banyak perdebatan publik. Salah satu yang paling keras dipersoalkan adalah pencabutan ribuan IUP secara sapu jagat — kebijakan besar yang disebut sebagai upaya menata kembali tata kelola investasi. Namun, dari daerah sampai pengusaha kecil, banyak yang menilai prosesnya terkesan terburu-buru dan tidak melalui verifikasi memadai. Ada yang merasa dicabut tanpa sebab jelas, ada yang protes data tidak sesuai, dan ada yang menilai langkah itu terlalu sentralistis.
Yuni Retnowati
Di sisi lain, dorongan agresif Bahlil untuk membuka kawasan industri dan mempercepat investasi kerap dituding mengabaikan aspek ekologis. Aktivis lingkungan menyebut sejumlah perizinan di era Bahlil sebagai “progresif secara ekonomi, tetapi rapuh secara lingkungan”. Berbagai ekspansi industri ekstraktif, pembukaan lahan besar-besaran, hingga proyek-proyek yang mengubah lanskap alam berjalan dengan tempo cepat, sering kali lebih cepat daripada penilaian dampaknya.
Di dalam konteks bencana di Sumatera, ingatan publik terhadap rekam jejak kebijakan itu muncul kembali. Tidak ada satu orang pun yang bisa disalahkan sendirian atas banjir besar. Tetapi pejabat yang pernah menandatangani izin, mengatur tata ruang, atau mendorong proyek yang memengaruhi bentang alam tentu memiliki bagian di dalam cerita panjang tentang kerusakan lingkungan. Bahlil adalah salah satu di antaranya.
Karena itu, ketika ia memberikan laporan kepada presiden yang tidak sinkron dengan fakta lapangan, publik tidak melihatnya sebagai kesalahan kecil. Justru banyak yang mengaitkannya dengan pola lama akan kecenderungan menghaluskan masalah, menampilkan data yang rapi, atau menyampaikan situasi yang tampak lebih baik dari kenyataannya.
Perbedaan data antara laporan Bahlil dengan informasi dari daerah akhirnya sampai kepada presiden. Dan di titik itu, muncul pertanyaan yang lebih besar dibandingkan sekadar angka 93 persen: seberapa akurat informasi yang diterima presiden selama ini? Jika laporan yang disampaikan kepada kepala negara tidak sepenuhnya sesuai realita lapangan, maka risiko salah mengambil keputusan menjadi sangat besar, terutama di tengah situasi krisis seperti bencana Sumatera.
Bagi warga yang sedang berjuang di tengah gelap, ketidakselarasan informasi adalah masalah yang luar biasa besar. Ini menyangkut keselamatan. Ini menyangkut kecepatan bantuan. Ini menyangkut rasa percaya kepada negara.
Sumatera sedang tenggelam dalam bencana, dan rakyat sedang berusaha bertahan di tengah kehancuran. Di dalam kondisi seperti ini, kebenaran menjadi kebutuhan pokok — seperti air, seperti obat, seperti listrik yang sedang mereka tunggu. Jika ada pejabat yang memberikan laporan tidak akurat kepada presiden, maka kesalahannya akan berlipat ganda sampai ke titik di mana bantuan terlambat datang, atau keputusan diambil berdasarkan data yang keliru.
Pada akhirnya, alam selalu mengingatkan bahwa apa pun yang ditutup-tutupi akhirnya akan terbuka oleh kenyataan. Banjir ini memperlihatkan bagaimana kerusakan lama, kebijakan masa lalu, dan kesalahan hari ini, bertemu dalam satu titik yang sama di tubuh rakyat yang menanggung semuanya. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi sangat jelas: kebenaran tidak boleh ikut tenggelam bersama bencana alam di Sumatera.
Mengingat sabda Nabi Muhammad,
"Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini bukan untuk menunjuk ke siapa-siapa. Tetapi untuk mengingatkan bahwa dalam u rusan publik — apalagi di tengah bencana — kejujuran adalah amanah. Dan amanah tidak boleh disamarkan oleh angka yang tidak sesuai kenyataan. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
