Isu kenaikan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia telah menjadi sorotan utama yang mengundang banyak reaksi dari berbagai pihak. Bagi banyak mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, berita ini menjadi pukulan berat. Ketika pemerintah gencar membangun infrastruktur fisik, di saat sama justru akses terhadap pendidikan berkualitas semakin sulit dijangkau. Sedangkan biaya yang tinggi menciptakan jurang pemisah antara mimpi dan kenyataan, sekaligus mencederai amanat UUD 1945 yang menggariskan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sistem Kapitalis dan Jerat Utang Bagi Mahasiswa
Peningkatan biaya pendidikan di PTN sering kali dikaitkan dengan penerapan ideologi kapitalis dalam sistem pendidikan. PTN yang dikelola layaknya perusahaan dituntut untuk mandiri dalam mencari sumber dana, dengan alasan otonomi. Akibatnya, beban keuangan dipindahkan ke pundak mahasiswa dalam bentuk kenaikan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), UKT (Uang Kuliah Tunggal), dan berbagai pungutan lainnya.
Mahasiswa, dalam situasi ini, tidak ubahnya konsumen yang dipaksa berhutang demi memperoleh pendidikan. Banyak dari mereka harus mengajukan pinjaman pendidikan yang menambah beban finansial. Alih-alih bisa fokus belajar, mereka justru dibayangi kecemasan tentang bagaimana melunasi utang-utang tersebut. Kondisi ini menggerogoti semangat juang mereka dan mengurangi kualitas pembelajaran.
Belajar dari Negara Maju dan Masa Lalu
Indonesia sebenarnya bisa belajar dari pengalaman negara-negara maju yang telah berhasil merevolusi sistem pendidikan mereka. Jepang, misalnya. Mereka bangkit dari keterpurukan pasca Perang Dunia II dengan mengutamakan reformasi pendidikan. Mereka mengerti bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa dan bukan sekadar komoditas untuk mencari keuntungan. Pendidikan di Jepang dibuat berkualitas dan mudah diakses, menjadi pondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
Di kawasan Asia Tenggara, negara tetangga semisal Singapura dan Malaysia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencerdaskan rakyatnya dengan biaya pendidikan yang lebih terjangkau. Berbeda dengan Indonesia, di kedua negara tersebut pendidikan di PTN jauh lebih murah dan berkualitas. Sebab, pemerintahnya berinvestasi besar dalam pendidikan demi masa depan yang lebih baik.
Baca juga: Kedengkian Politik Menjadikan Ia Gembong Kemunafikan
Pendidikan Berkualitas untuk Semua, Bukan Hanya Hak Istimewa
Pendidikan harus dipandang sebagai hak asasi manusia, bukan hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar. Pemerintah Indonesia perlu meninjau kembali kebijakan PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) yang cenderung mengarah pada komersialisasi pendidikan. Subsidi pendidikan harus ditingkatkan kembali, memastikan setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas.
Sistem meritokrasi harus ditegakkan agar kesempatan belajar tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang yang mampu secara finansial, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan cara inilah, bangsa Indonesia dapat menghasilkan generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi.
Membangun SDM Unggul, Bukan Jual Beli Pendidikan
Visi “Indonesia Emas 2045” tidak akan terwujud tanpa keberadaan sumber daya manusia yang unggul. Kunci utama untuk mencapai hal ini adalah menyediakan pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses oleh semua kalangan. Pemerintah harus meninggalkan paradigma kapitalis yang mengomersialisasi pendidikan dan beralih ke sistem yang lebih inklusif dan berpihak pada rakyat.
Pendidikan bukanlah barang dagangan. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa. Untuk itu, perlu kebijakan yang mendukung pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki SDM unggul yang mampu bersaing di kancah global dan mewujudkan cita-cita “Indonesia Emas 2045”.
Mahasiswa Bebas Beban, Bangsa Berdaya
Menghilangkan jeratan utang dan kecemasan finansial dari mahasiswa adalah langkah pertama yang harus diambil. Sistem pendidikan yang adil dan merata, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menggapai mimpi, harus menjadi prioritas. Pemerintah harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung mahasiswa dalam mengejar pendidikan tanpa harus khawatir tentang biaya.
Baca juga: Korupsi sebagai Implikasi Cinta Dunia yang Berlebih
Dengan melahirkan SDM unggul yang bebas dari beban finansial, Indonesia bisa mencapai potensi maksimalnya. Pendidikan berkualitas akan melahirkan pemimpin masa depan yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan mampu membawa bangsa ini ke puncak kejayaan. “Indonesia Emas 2045” bukan lagi sekadar mimpi, tetapi sebuah kenyataan yang dapat diraih dengan usaha bersama.
Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Subsidi pendidikan perlu ditingkatkan agar PTN kembali terjangkau bagi semua kalangan. Reformasi pendidikan yang berfokus pada pemerataan akses dan kualitas perlu dilakukan.
Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada kualitas SDM-nya. Pendidikan adalah kuncinya. Tanpa akses pendidikan yang berkualitas bagi semua, harapan “Indonesia Emas 2045” hanyalah mimpi di siang bolong.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
