Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 2005-2015, M. Din Syamsuddin, mendesak agar audit forensik IT KPU dilakukan. Hal itu berkaitan dengan banyaknya dugaan penggelembungan suara Paslon 02. Din Syamsuddin mengatakan itu dalam keterangan yang diterima Redaksi Sabili.id Ahad (18/2/2024) siang.
“Sehubungan dengan tuduhan bahwa IT KPU terprogram (by design) untuk menggelembungkan suara Paslon 02, dan servernya terhubung dengan pihak di LN (RRT dan Singapura), maka saya mengajak seluruh rakyat peduli Pemilu Damai, Jujur, dan Adil, untuk mendesak dilakukannya Audit Forensik IT KPU. Jika hasil investigasi itu terbukti benar, maka pertama, komisioner KPU harus diganti, dan kedua, kemenangan Paslon 02 yang diuntungkan dengan adanya penggelembungan suara tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan etika,” jelasnya.
Sementara itu, mantan komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, dalam konferensi pers “Jaga Pemilu” di Jakarta, Sabtu (17/2/2024), mengatakan bahwa sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) KPU tidak begitu bagus dan perlu diperiksa, serta harus selalu diikuti hasilnya. “Sirekap itu posisinya sangat penting tetapi kelihatannya itu tidak keren amat. Bahkan alat bantu ini jangan-jangan alat rekayasa? Tetapi persisnya semua ini tentu kita harus periksa betul dan kita ikuti semua ini, kita kejar, pastikan mereka merapihkan, karena tadi dia (Sirekap, red) merupakan bahan untuk rekap manual. Kalau bahannya kotor maka rekap manual resmi itu juga tidak bersih,” jelas Hadar.
Baca juga: Pakar Hukum Sebut Tiga Tahap Kecurangan dalam Pemilu 2024
Di kesempatan yang sama, Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyampaikan opini-opini negatif di media sosial berkaitan dengan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) KPU. “Opini negatif pertama, ada kesalahan konversi data dan ada kesulitan untuk mengoreksi, karena hasilnya berbeda dengan apa yang mereka scan. Beberapa dilaporkan, ada sampai ribuan (yang salah). Yang kedua, aplikasi masih buruk kok sudah digunakan? Sebenarnya beberapa bulan yang lalu sudah di-tes, banyak catatan dan masukan, tetapi mungkin karena waktunya mepet sehingga tetap digunakan oleh KPU. Dan (selanjutnya) keamanan Sirekap, mereka melihat ada hole (celah keamanan). Jadi, beberapa yang sudah mengecek, menemukan hole. Kemudian pengalaman negatif petugas KPPS di lapangan, banyak sekali (yang mereka keluhkan),” jelas Ismail
Sedangkan pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menegaskan, KPU harus berani membuka semua permasalahan yang ada. “Ketua KPU harus berani membuka apa permasalahan yang terjadi. Misalnya dengan melakukan audit forensik terhadap sistem mereka. Tidak hanya Sirekap tetapi seluruh sistem yang ada. Kami punya alasan, kenapa (harus) seluruh sistem yang ada, karena memang kejahatan pemilu ini sudah dilakukan dari awal,” pungkasnya.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
