Situasi politik nasional yang kembali memanas membuat Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) bersama sejumlah tokoh bangsa mengeluarkan Peringatan Tegas Jakarta. Peringatan itu ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, MPR RI, dan Mahkamah Agung.
Di dalam seruan resmi yang dibacakan di Jakarta, Sabtu (30/8/2025), MPUII menilai kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum, dan ketahanan nasional, saat ini berada di titik yang mengkhawatirkan, sehingga mengancam keberlangsungan NKRI. Maka, MPUII menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk konsisten mengimplementasikan amanat Pembukaan UUD 1945.
Lewat Peringatan Tegas Jakarta, MPUII merinci tuntutan untuk Presiden Prabowo Subianto agar mengimplementasikan amanat Pembukaan UUD 1945. Pertama, membatalkan proyek strategis nasional yang merampas hak rakyat seperti di Rempang dan Pantai Indah Kapuk. Kedua, menghentikan liberalisasi kesehatan dan pendidikan, menggantinya dengan sistem nasional berbasis keadilan dan pelayanan gratis.
Ketiga, mengambil alih pengelolaan tambang dan SDA oleh negara secara transparan demi kesejahteraan rakyat. Keempat, mengirim pasukan perdamaian serta memerkuat pertahanan rakyat semesta melalui wajib militer terbatas. Kelima, meluruskan sistem ketatanegaraan dengan mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara serta memberlakukan kembali UUD 1945 hasil Dekrit 5 Juli 1959.
“Jika peringatan tegas ini diabaikan, kami berlepas tangan kepada Allah Yang Maha Kuasa,” demikian kutipan pernyataan resmi MPUII.
Seruan Kepada Prabowo: Jangan Biarkan Rakyat Berhadapan dengan Aparat
Situasi sosial politik yang terjadi di tanah air dalam beberapa hari terakhir juga membuat akademisi, M. Isa Ansori, menyampaikan keprihatinan. Ia pun berharap kejadian jatuhnya korban dari kalangan rakyat umum tidak terjadi lagi. Hal itu ditegaskan mantan aktivis 98 itu melalui surat terbuka yang dipublikasikan di media.
Lewat surat terbuka itu, ia menegaskan bahwa setiap tetes darah rakyat yang tumpah adalah alarm keras kesalahan negara. “Harapan rakyat terletak pada keberanian Prabowo mengambil sikap, bukan sekadar menjadi penonton tragedi yang terus berulang,” katanya.
Tekanan dari Kalangan Elite: Putus dari Bayang-Bayang Jokowi
Sementara itu, sejumlah tokoh juga mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera melakukan “cut-off” dengan warisan pemerintahan Jokowi. Antara lain hal itu disampaikan Ferry Dzulkifly. Ia menilai, buruknya pemerintahan sebelumnya telah melahirkan akumulasi amarah rakyat.
“Prabowo harus membersihkan anasir-anasir Jokowi,” tegasnya.
Tajuz Zaman menyatakan hal senada. Ia menilai, Prabowo harus berani mengambil langkah strategis tanpa “ewuh pakewuh”.
“Copot Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang jadi biang amarah rakyat. Jika terbukti geng termul ikut bermain, adili sesuai hukum. Jangan biarkan rakyat berhadapan dengan aparat,” tegasnya.
Momentum Ujian Legitimasi Prabowo
Situasi ini disebut menjadi ujian besar bagi Presiden Prabowo Subianto di awal masa pemerintahannya. Publik menantikan sikap tegas Presiden. Mulai dari pembatalan kebijakan yang merugikan rakyat hingga penindakan aparat yang melakukan pelanggaran.
Peringatan Tegas Jakarta menutup seruannya dengan doa agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yaitu negeri yang baik, aman, makmur, dan penuh ampunan.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
