Perang Iran-Israel tidak menganggu ekspor Indonesia ke Timur Tengah. Yang berat adalah pemberlakuan tarif masuk ekspor ke Amerika Serikat pasca perang. Hal itu dikatakan Ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia Kombil (Komite Bilateral) Timur Tengah, Ir. Mohamad Bawazeer, kepada media massa di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).
Menurut Bawazeer, kondisi pada saat dan pasca perang Iran-Israel tidak berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia ke Timur Tengah. Memang ada beberapa penerbangan yang mengalami delay, termasuk pemulangan jamaah haji Indonesia, tetapi hanya sebentar saja dan kemudian penerbangan normal kembali. Sedangkan pengangkutan komoditas yang dilakukan lewat perjalanan laut, kata dia, terbilang lancar-lancar saja.
”Yang sangat memukul pelaku usaha kita adalah penetapan tarif masuk komoditas ke Amerika Serikat pasca perang tersebut, yakni sebesar 32%, kemudian (kemungkinan) akan ditambah 10% lagi karena Indonesia secara permanen sudah masuk ke dalam keanggotaan blok dagang BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa),” tutur Bawazeer yang juga Ketua Pengawas Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) itu pula.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pasca perang Iran-Israel, Amerika menerapkan tarif tinggi kepada Indonesia dan beberapa negara lain, tetapi kepada negara-negara Timur Tengah masih menerapkan tarif masuk rendah, sama dengan tarif sebelumnya, yaitu sekitar 10%, sementara untuk Indonesia 32%. Jika ditambah 10% lagi karena masuk BRICS, akan menjadi 42%. Perbedaannya besar sekali yakni 32 %. Dan ini sangat berat.
M Hanif Nurrohman
Hal ini, kata Bawazeer, sangat merugikan Indonesia. Tak hanya ekspor yang terganggu tetapi nantinya pengusaha atau investor lebih cenderung menanamkan modalnya di negara-negara yang biaya masuk produknya ke Amerika rendah.
”Nah, justru itu yang harus kita pikirkan -- kalau penerapan pajak ini akibat daripada perang Amerika/Israel melawan Iran, jadi dampak langsungnya tidak ada. Ada sedikit tetapi tidak signifikan. Contoh, harga minyak yang tadi diperkirakan akan melambung hingga100 dolar per barel ternyata tidak juga. Yang lebih memrihatinkan itu adalah kebijakan Amerika yang sudah menerapkan pajak 32% secara mandatori (ditambah 10 prosen karena masuk BRICS). Ini akan membuat investor berpikir untuk memindahkan pabriknya ke negara-negara Timur Tengah. Tetapi dengan catatan hasil dari produk itu akan diekspor ke Amerika,” tegasnya.
Menyikapi hal itu, menurut Bawazeer, mau tidak mau, pemerintah harus berusaha membuat iklim investasi yang lebih sehat dan longgar kepada pengusaha yang sedang babak belur oleh kebijakan tersebut, dan kepada pengusaha baru yang ingin berinvestasi di Indonesia. Misalnya dengan memberikan insentif, pengenaan pajak yang rendah dan memotong rantai birokrasi yang selama ini memersulit.
”Artinya, jangan terhambat oleh birokrasi, jangan terganggu oleh kebijakan-kebijakan baru yang kontra produktif. Ini poin yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah karena pengusaha itu perlu kepastian dan iklim investasi yang terjamin,” tambahnya.
Di sisi lain, lanjut Bawazeer, pengusaha dan pemerintah harus memersiapkan agar mencari pasar lain untuk produk yang tadinya diekspor ke Amerika. Misalnya Eropa dan negara yang selama ini sudah menjadi pasar tradisional produk Indonesia.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
