Peringatan Darurat Kembali Menggema

Istilah “Peringatan Darurat” Kembali berkumandang di media sosial. Kali ini, tagar #PeringatanDarurat yang muncul dan menjadi trending di media sosial Indonesia pada 4 Februari 2025 itu disertai gambar lambang negara, Garuda Pancasila, dengan latar belakang berwarna hitam. Tagar #PeringatanDarurat juga disertai #IndonesiaGelap, yang kedua-duanya menjadi trending pada Selasa kemarin.

Fenomena tagar #PeringatanDarurat dan lambang negara Garuda Pancasila yang menjadi trending di media sosial Indonesia sebelumnya pernah digunakan masyarakat Indonesia pada 21 Agustus 2024, untuk mengawal Putusan MK dan jalannya Pilkada 2024. Waktu itu, tagar yang viral tersebut disertai lambang negara Garuda Pancasila dengan latar berwarna biru. Saat itu, protes dilayangkan kepada DPR yang dianggap menyepakati RUU Pilkada padahal bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Kali ini, warna hitam yang digunakan pada latar belakang lambang negara Garuda Pancasila. Pilihan warna itu menggambarkan kemarahan dan keprihatinan yang lebih mendalam. Perubahan warna biru menjadi hitam menunjukkan kenaikan tingkat keprihatinan dan kemarahan publik. Apalagi, juga ada tagar #IndonesiaGelap yang Selasa kemarin juga menjadi trending topic.

Fenomena #PeringatanDarurat dan #Indonesia Gelap di media sosial memang dipicu oleh banyaknya keluhan dari mayoritas warganet terhadap aturan dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi mulai 1 sampai 4 Februari 2025. Artinya, munculnya gerakan #PeringatanDarurat dan #IndonesiaGelap ini bukan sekadar ungkapan kekecewaan masyarakat. Hal ini adalah bentuk protes kolektif yang sebelumnya terpendam terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.

Baca Juga :

Dan bukan hanya soal LPG, tetapi juga terhadap sejumlah masalah lain yang mengemuka, semisal keberadaan pagar laut yang ditengarai berkaitan dengan kasus suap terhadap aparat pemerintah, kisruh MBG (makan bergizi gratis), dan lain-lain. Kabar tentang seorang ibu di Pamulang, Tangerang Selatan, yang meninggal dunia karena kelelahan usai mencari-cari dan antre untuk membeli gas LPG 3 kg menjadi puncak kemarahan publik. Sebab, di tengah Gerakan protes #PeringatanDarurat dan #Indonesia Gelap itu, muncul pula akronim “PENTOL” sebagai representasi tuntutan utama masyarakat.

Apa itu “PENTOL”? PENTOL adalah akronim dari beberapa kalimat tuntutan yang diunggah salah satu warganet dengan akun X @BudiBukanIntel. Ia membuat beberapa poin peringatan darurat dengan gambar lambang Garuda berlatar hitam itu, yaitu: “Polisi Diberesin; Energi Buat Rakyat; Naikkan Taraf Hidup Rakyat; Tunaikan Tukin Dosen, Guru, dan ASN; Output MBG Diperbaiki; Lawan Mafia Tanah dan Lengserkan Pejabat T**ol”. Akun yang lain, @vrnitt pada 4 Februari 2025 itu juga membagikan gambar lambang negara Burung Garuda Pancasila dengan latar gelap, disertai singkatan PENTOL dan tagar #IndonesiaGelap.

Enam tuntutan itu menunjukkan keresahan masyarakat atas sejumlah persoalan yang terjadi belakangan ini. Polisi Diberesin, artinya masyarakat menuntut reformasi total di tubuh Polri, antara lain dengan menghapus impunitas bagi polisi yang melakukan pelanggaran hukum dan menindak tegas oknum polisi yang korup. Hal itu sekaligus juga menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia yang anjlok karena banyaknya kasus yang melibatkan oknum polisi namun tidak mendapatkan sanksi setimpal. Masyarakat pun menutut reformasi di tubuh POLRI agar tercipta penegakan hukum yang adil dan transparan.

Energi Buat Rakyat, artinya tuntutan agar akses energi lebih terjangkau bagi seluruh rakyat. Pengembalian subsidi LPG 3 kg dan penghentian praktik bagi-bagi tambang yang merugikan rakyat menjadi poin utama di sini. Persoalan warga yang kesulitan membeli LPG 3 kg karena ketiadaan produk tersebut di pasaran menjadi bukti nyata betapa sulitnya akses energi bagi masyarakat miskin.

Naikkan Taraf Hidup Rakyat, menunjukkan tuntutan masyarakat yang menolak pemotongan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum, karena berdampak langsung pada kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan investasi di sektor vital tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok sedangkan gaji tetap rendah semakin menambah berat beban hidup rakyat.

Tunaikan Tukin Dosen, Guru, dan ASN, menunjukkan bahwa masyarakat melihat selama ini hak-hak tenaga pendidik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali tertunda. Sedangkan penundaan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) menimbulkan kesusahan ekonomi bagi para pendidik dan ASN. Dampaknya adalah penurunan semangat kerja mereka.

Output MBG Diperbaiki merupakan tuntutan untuk evaluasi dan perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih efektif dan tepat sasaran. Tuntutan ini menginginkan implementasi program MBG perlu ditingkatkan agar benar-benar sampai kepada yang membutuhkan, serta transparansi dan akuntabilitas program dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

Lawan Mafia Tanah dan Lengserkan Pejabat T**ol adalah tuntutan untuk memberantas mafia tanah dan pemberhentian pejabat yang dianggap tidak kompeten dan tidak peka terhadap permasalahan rakyat.

Munculnya peringatan darurat buat pemerintah ini seyogianya mendapat perhatian penuh. Tagar #PeringatanDarurat dan #Indonesia Gelap di media sosial muncul akibat berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di negara ini. Kemunculan berbagai permasalahan itu lantas diperparah dengan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, semisal pemotongan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, serta menghilangkan keberadaan LPG 3 kg di warung yang dekat dengan akses masyarakat.

Khusus tentang akses LPG 3 kg, tuntutan masyarakat memang berhasil. Hasilnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 Kg. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai hasil komunikasi DPR dan Pemerintah, Selasa (4/2/2025).

“Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 Kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial,” kata Sufmi Dasco.

Di satu sisi, instruksi Presiden itu menunjukkan betapa pemerintah telah responsif terhadap semua permasalahan yang dihadapi masyarakat dan dengan cepat mengambil kendali atas berbagai permasalahan itu. Tetapi di sisi lain, hal itu justru menunjukkan pemerintahan berjalan sendiri-sendiri, tak ada koordinasi, dan seolah-olah menggambarkan manajemen pemerintahan yang berantakan. Padahal, baru di akhir Januari 2025 lalu sejumlah lembaga survei merilis hasil survei mereka tentang tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap kinerja pemerintah dalam 100 hari pertama menjalankan pemerintahan!

Baca Juga :

Semoga semua kejadian ini membawa hikmah. Pemerintah perlu lebih fokus lagi menata dan mengatur regulasi barang-barang maupun jasa yang dihasilkan di Indonesia (dalam negeri), agar tidak terjadi kelangkaan yang berujung kesulitan masyarakat. Barang dan jasa harus terus diproduksi sampai surplus, sehingga bisa menaikkan ekspor kita. Kenaikan ekspor akan meningkatkan perolehan devisa, dengan catatan ekspor itu memang benar-benar dilakukan setelah volume produksi kita surplus dan kebutuhan dalam negeri tercukupi. Kelebihan produksi itulah yang lantas diekspor ke luar negeri.

Selain itu, masalah regulasi dalam negeri perlu ditata ulang. Jangan sampai ketersediaan produk untuk kebutuhan di dalam negeri kurang dari yang dibutuhkan. Dan sistem pendistribusiannya harus benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Apalagi untuk barang-barang konsumsi yang disubsidi pemerintah.

Dan fenomena #PeringatanDarurat serta #IndonesiaGelap itu pun menunjukkan sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. Kemunculan tagar itu kemarin adalah potret nyata dari permasalahan dan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Betapa masyarakat terlihat telah kehilangan sosok umara yang dipandang dapat mengatasi masalah mereka, sehingga media sosial pun dianggap sebagai alat yang efektif bagi publik untuk menyuarakan tuntutan mereka akan perubahan.