Prabowo di Pertemuan BoP: “Amerika Adalah Sahabat Sejati”, Sekadar Gimmick Atau Ucapan Sepenuh Hati?

Kehadiran Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dalam gelaran perdana Board of Peace (BoP) di Amerika Serikat menandai satu babak baru dalam diplomasi global yang mengatasnamakan perdamaian. Forum ini digelar di Washington pada Kamis (19/2/2026), atas undangan Donald Trump, dan dihadiri lebih dari 40 negara dengan agenda membahas masa depan Gaza pascakonflik.

Sejumlah pemimpin dunia menandatangani Piagam BoP. Termasuk Indonesia, beberapa negara Arab, dan Turki. Namun, sebelum kita mengurai isi forum itu, penting untuk memahami konteks realitas yang terjadi di Gaza saat ini. 

Setelah gencatan senjata diumumkan pada 10 Oktober 2025, konflik besar di Jalur Gaza sempat mereda dan sandera penjajah Israel dilepas sebagai bagian dari kesepakatan itu. Namun dalam praktiknya, situasi yang terjadi di lapangan jauh dari damai. Penjajah Israel terus melakukan ratusan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata, termasuk serangan udara, penembakan, dan pengeboman, yang secara nyata tetap mengancam keselamatan warga sipil Palestina. Di dalam dua bulan pertama setelah gencatan senjata, tercatat 738 pelanggaran serius oleh penjajah Israel yang merusak substansi gencatan senjata dan menggambarkan genosida serta krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza.

Dengan gambaran itu, fokus pertemuan BoP adalah soal rekonstruksi. Di dalam pertemuan perdana ini, Trump mengatakan akan mengumumkan komitmen dana sebesar US$ 5 miliar dari para anggota Board of Peace (BoP) untuk rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan di Gaza. Sangat terdengar ambisius, dan dibungkus narasi kemanusiaan yang rapi, seolah menawarkan harapan baru bagi Gaza yang hancur.

Rencana ini menuai penolakan luas, lantaran dikaitkan dengan gagasan pembangunan “New Gaza” yang disampaikan Jared Kushner, menantu Presiden Trump sekaligus pengusaha properti. Rencana tersebut seakan menganggap Gaza sebagai lahan kosong tanpa mempertimbangkan sejarah dan perjuangan rakyat Palestina di dalamnya. Visualisasi futuristik tentang kota pesisir modern dan infrastruktur megah terasa janggal, bahkan ofensif, ketika ditempatkan di atas realitas jutaan warga yang kehilangan rumah, keluarga, serta hak untuk hidup dengan layak.

Dengan nyata rencana rekonstruksi ini disusun, dipresentasikan, dan diputuskan oleh aktor-aktor global, sementara rakyat Palestina nyaris sepenuhnya absen dari proses pengambilan keputusan. Gaza kembali dibicarakan sebagai obyek yang harus “ditata”, namun seakan bukan sebagai ruang hidup bangsa yang memiliki sejarah, memori panjang, dan hak menentukan arah masa depan rakyatnya sendiri.

Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi wakil komandan ISF, pasukan stabilisasi internasional yang direncanakan ditempatkan di Gaza. Di satu sisi, langkah ini dapat dibaca sebagai bentuk kesediaan Indonesia terlibat langsung, tidak hanya lewat pernyataan solidaritas. Namun di sisi lain, keputusan ini memunculkan pertanyaan: stabilitas versi siapa yang akan dijaga? Apakah kehadiran pasukan stabilisasi ini benar-benar akan melindungi rakyat Palestina, atau justru berisiko menjadi kepanjangan tangan kepentingan IDF di Gaza? Kita berhak bersikap tegas dan menolak keras jika mandat pasukan ISF justru menjauh dari tujuan perlindungan sipil. Karena itu, kejelasan tugas, batas kewenangan, dan posisi politik pasukan ini harus disampaikan secara terbuka. 

Prabowo juga menyampaikan pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Ia mengatakan bahwa “Sepanjang sejarah kami, kami justru melihat Amerika Serikat membantu kami di saat-saat kritis kami.” Ia menekankan pentingnya tidak melupakan teman yang hadir di masa sulit, serta menyampaikan keinginan Indonesia untuk terus melihat kehadiran Amerika yang kuat di Tanah Air. Bahkan dengan tradisi politik luar negeri non-blok, Prabowo menyebut “Indonesia selalu berupaya meyakinkan AS bahwa Indonesia adalah sahabat sejati”. Mengapa demikian? 

Padahal, banyak pihak yang memandang Amerika Serikat (AS) sebagai aktor kunci dalam keberlanjutan penderitaan Palestina. Maka ketika rekonstruksi Gaza dan wacana perdamaian berada di bawah bayang-bayang dominasi AS, skeptisisme publik menjadi hal yang sulit dihindari.

Indonesia kini berada di persimpangan penting. Perannya bisa menjadi penyeimbang, bahkan pengingat, bahwa Gaza bukan ruang kosong yang bebas diatur oleh siapa pun. Namun, jika peran itu tidak dijalankan dengan keberanian moral dan kejelasan sikap, Indonesia juga berisiko menjadi bagian dari skema global yang membungkus praktik kolonial lama dengan rekonstruksi, stabilisasi, dan perdamaian.