Ketika berbicara di pertemuan besar Fatah di Ramallah, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menuntut Israel mengakhiri perang brutal di Gaza yang terkepung. Ia juga menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan Israel memisahkan Gaza dari Palestina. Selain itu, Abbas menyerukan persatuan antara warga Palestina di daerah kantong yang diblokade dan Tepi Barat yang diduduki.
Abbas mengatakan, Palestina tidak akan meninggalkan rakyat mereka di Gaza. Mereka akan berbagi mata pencarian, gaji, dan tunjangan di Gaza dan Tepi Barat. Juga mereka tak akan membiarkan rencana pendudukan Israel untuk memisahkan Gaza dari wilayah Palestina berlanjut.
Abbas juga mengatakan kepada dunia, setelah perang dan genosida yang dilakukan pasukan Israel berakhir, harus ada jalur politik yang jelas berdasarkan landasan legitimasi internasional dan hukum internasional, yang mencakup seluruh wilayah Palestina yang diduduki di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Dimulai dengan mengakui Negara Palestina sebagai anggota penuh PBB melalui resolusi Dewan Keamanan.
Mahmoud Abbas juga menegaskan kembali pendirian politik Palestina yang teguh mengenai perlunya segera gencatan senjata, penarikan total pasukan pendudukan Israel dari Gaza, dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza secepatnya. Ia menuntut kebijakan pembunuhan, perusakan, dan penyerangan terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, dihentikan. Ia juga menyerukan otoritas Israel mengakhiri kebijakan pembersihan etnis dan apartheid.
Presiden Abbas mengatakan, jalan ini harus ditempuh dengan mewujudkan kemerdekaan penuh negara Palestina di seluruh wilayah nasionalnya, di bawah kepemimpinan Organisasi Pembebasan Palestina. Ia pun menekankan pentingnya persatuan Palestina di bawah PLO dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Yaitu solusi politik berdasarkan legitimasi internasional.
Baca juga: Israel Lanjutkan Serang Gaza, Tak Peduli ICJ Perintahkan Hentikan Genosida
Presiden Abbas menegaskan kembali komitmen kepemimpinan Palestina untuk meminta otoritas Israel bertanggung jawab di forum dan pengadilan internasional atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap rakyat Palestina. Ia mengakui Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional untuk menghentikan perang dan genosida yang dilancarkan Israel. Ia juga menyoroti rujukan sebelumnya yang dibuat oleh negara Palestina ke Mahkamah Internasional dan Pengadilan Kriminal Internasional terkait hal ini.
Sementara itu, saat menghadiri acara Kedutaan Besar Arab Saudi di London, Senin (29/1/2024), Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, mengatakan, Inggris Raya akan mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina demi mengakhiri agresi Israel di Gaza. Sebelumnya, pada pekan lalu, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mendesak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, agar menindak lanjuti pembentukan negara Palestina di masa depan. London dan Washington menyatakan, satu-satunya jalan penyelesaian adalah mewujudkan solusi dua negara.
Lantas menjadi pertanyaan, apakah pernyataan London dan Washington itu benar-benar tulus untuk memberikan Solusi terbaik bagi Palestina? Pertanyaan itu muncul, setelah Mantan Kepala Badan Keamanan Israel, Ami Ayalon, seperti dikutip cnnindonesia.com, mengatakan, solusi dua negara yang merujuk pada kemerdekaan Palestina, menjadi satu-satunya cara mengalahkan Hamas sepenuhnya. Menurut Ayalon, masa depan Israel dan Palestina yang hidup berdampingan sebagai dua negara adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Hamas.
“Kekalahan besar bagi Hamas adalah masa depan dua negara (Palestina dan Israel),” kata Ayalon dikutip cnnindonesia.com.
Israel telah melancarkan agresi ke Palestina sejak 7 Oktober 2023. Selama hampir lima bulan, agresi militer Israel telah menyebabkan lebih dari 27.000 warga Palestina syahid dan puluhan ribu rumah penduduk hancur. Pemerintahan Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu saat ini dengan keras menolak seruan sejumlah negara di dunia terkait solusi dua negara.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
