Ketika menggelar unjuk rasa siang tadi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, puluhan aktivis dari PW PII Jakarta menyebut, beberapa tahun terakhir ini, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta dihadapkan pada serangkaian kegagalan yang menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Padahal, Disdik bertanggung jawab atas pembangunan pendidikan di ibu kota. Mereka mengatakan, Disdik DKI Jakarta terbukti belum mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi warga Jakarta. Padahal, Disdik seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya mewujudkan hal itu.
Ada beberapa poin penting yang mereka anggap merupakan masalah serius terkait Disdik DKI Jakarta. Pertama, Disdik DKI Jakarta dipandang belum efektif dalam menekan angka siswa putus sekolah di Jakarta. Masih terdapat banyak anak usia sekolah yang tak dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Angka putus sekolah yang tinggi itu menurut PW PII DKI Jakarta mencerminkan kegagalan sistem pendidikan. Sebab, hal itu berarti sistem pendidikan tidak mampu memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi para siswa. PW PII DKI Jakarta pun menyoroti faktor penyebab tingginya angka putus sekolah di Jakarta adalah daya tampung infrastruktur pendidikan yang minim.
Kedua, kebijakan PPDB dipandang tak menjawab masalah. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diimplementasikan oleh Disdik DKI Jakarta juga dilihat belum berhasil menjawab persoalan tingginya angka siswa putus sekolah di Jakarta akibat keterbatasan daya tampung sekolah.
Menurut data PW PII Jakarta, tercatat ada 170.000 peserta yang gagal mendaftar di sekolah negeri tahun ini. Mereka terdiri dari 52 persen anak yang lulus SD dan 67 persen anak yang lulus SMP. Sejak data itu keluar, angka tersebut mereka nilai tak berubah banyak dari tahun ke tahun. Termasuk dalam PPDB DKI Jakarta 2023, untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, yang tahapannya sudah dimulai juni ini. Sedangkan ada empat jalur seleksi yang bisa diikuti para peserta PPDB 2023, yaitu Prestasi, Afirmasi, Zonasi, dan Perpindahan Orangtua Siswa. Rinciannya, kuota siswa untuk jenjang SD yang disediakan adalah 92.716 kursi, jenjang SMP 70.207 kursi, SMA 27.932 kursi, dan SMK 19.379 kursi.
Guna menjawab masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kuota sekolah swasta gratis untuk 6.909 siswa yang gagal dalam seleksi PPDB 2023 tingkat SMA dan SMK. Kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, program pembiayaan bagi siswa yang gagal itu merupakan bagian dari pelaksanaan PPDB bersama dengan sekolah swasta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan kuota 6.909 kursi di sekolah swasta untuk siswa yang tak lolos seleksi masuk sekolah negeri. Para siswa dapat mengajukan pembiayaan untuk masuk ke sekolah swasta yang telah bermitra dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dana yang akan dipakai untuk membiayai para 6.909 siswa berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.
PW PII Jakarta dalam aksi siang tadi menyuarakan, inisiatif pemerintah tersebut sama sekali tidak menjawab masalah tidak tertampungnya Calon Peserta Didik Baru (CPDB) di sekolah negeri, dan tidak mengurangi angka siswa putus sekolah di Jakarta. Sebab, menurut data yang mereka kutip, kerja sama pemprov DKI Jakarta dengan sekolah swasta di Jakarta baru bisa membantu 4 persen dari sekitar 170.000 siswa yang tidak lolos sekolah negeri.
Ketiga, menurut PW PII Jakarta, Disdik DKI Jakarta juga dihadapkan pada tindak penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Tindakan penyelewengan ini mereka nilai menghawatirkan, karena dana itu seharusnya digunakan untuk memberi manfaat maksimal bagi pendidikan. Penyalahgunaan dana publik itu merugikan siswa-siswa yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program-program tersebut.
Massa pendemo pun menyerukan, Disdik DKI Jakarta perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan kebijakan pendidikan yang ada. Disdik harus memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas menjadi prioritas utama dan tuntas bagi setiap anak di Jakarta.
“Masyarakat Jakarta berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Sehingga, diharapkan Disdik DKI Jakarta dapat memperbaiki kinerjanya, mengatasi tantangan yang ada, dan memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di ibu kota,” seru mereka.
Pelajar Islam Indonesia (PII) adalah organisasi massa Pelajar Islam tertua di Indonesia yang berdiri pada 4 Mei 1947 M atau 12 Jumadil Tsani 1366 H di Yogyakarta. Organisasi ini bergerak di bidang kepelajaran dan pengkaderan. Tujuannya agar terciptanya kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan syariat Islam bagi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
