Refleksi Krisis Kepemimpinan dalam Sejarah dan Keteladanan

Indonesia tengah menghadapi tantangan eksistensial fundamen, yakni krisis kepemimpinan. Di tengah riuh rendah kontestasi politik elektoral, kita saksikan fenomena mengkhawatirkan, bahwa politik tidak lagi menjadi panggung pengabdian, melainkan pasar transaksi. Hal itu menunjukkan, Indonesia sedang mengalami defisit kepercayaan publik (trust deficit) akibat degradasi moral pejabat negara dan maraknya praktik korupsi yang seolah telah membudaya (Ardiyansyah et al., 2025).

Politik yang seharusnya luhur, terjebak dalam pragmatisme dan pola transaksional, di mana loyalitas ditukar dengan materi, bukan gagasan (Maretha, 2020). Kondisi gersang itu menuntut untuk menengok kembali ke belakang. Bukan untuk terjebak dalam romantisme masa lalu, melainkan melakukan audit moral terhadap masa kini.

Belajar dari Adab Para Pendiri Bangsa

Akar dari krisis kepemimpinan adalah hilangnya kompas moral dan spiritual. Pejabat publik terpisah dari etika, lalu menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir. Hal ini sangat kontras dengan figur KH Hasyim Asy'ari dan Datok Sulaiman yang menempatkan adab dan nilai religius sebagai fondasi karakter bangsa.

Di dalam analisis As'ad (2024), pendidikan karakter yang digagas oleh KH Hasyim Asy'ari menekankan bahwa kecerdasan intelektual tanpa landasan spiritual (religiusitas) akan melahirkan pemimpin pintar namun tidak bermoral. Hasyim Asy'ari menanamkan nilai ukhuwah (persaudaraan) dan kemandirian yang menolak tunduk kepada penjajah. Suatu sikap relevan untuk menolak tunduk kepada oligarki korup.

Senada dengan itu, figur Datok Sulaiman di Luwu pun mengajarkan, kepemimpinan adalah jalan dakwah dan penyebaran nilai kebaikan, bukan akumulasi harta. Hikmah (2021) mencatat, integrasi nilai ini dalam materi ajar sejarah lokal akan sangat krusial untuk membentuk karakter siswa, sehingga tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi. Jika hari ini terlihat pejabat yang korup, maka itu adalah indikasi kegagalan mewarisi DNA spiritual yang ditanamkan oleh para tokoh tersebut.

Waspada, Ruwaibidhah Telah Merajalela!

Nabi Muhammad ﷺ menggambarkan suatu zaman ketika pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianat dianggap amanah, dan pada saat itulah Ruwaibidhah berbicara. Siapakah Ruwaibidhah itu?

Sabili.idMahita Burhan

Melawan Pragmatisme dengan Semangat Samanhudi

Salah satu gejala kronis dalam politik modern Indonesia adalah politik dagang sapi atau transaksional, di mana kebijakan publik tergadai oleh kepentingan pemodal. Fenomena ini telah diidentifikasi dalam studi akademik sebagai state capture corruption, di mana kebijakan negara dibajak oleh kepentingan bisnis sempit (Cahyati et al., 2025).

Sejarah memberikan alternatif solusi melalui sosok KH Samanhudi. Ia bukan sekadar ulama, melainkan seorang visioner ekonomi yang mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905. Hamidah dan Fuadah (2020) menjelaskan, Samanhudi mendirikan SDI untuk melawan dominasi ekonomi asing (kala itu pedagang Tiongkok dan Belanda) dan mengangkat derajat ekonomi pribumi.

Kepemimpinan Samanhudi mengajarkan, kedaulatan politik mustahil tegak tanpa kedaulatan ekonomi. Ia tidak berpolitik untuk mencari rente, melainkan membangun basis ekonomi umat agar tidak mudah didikte. Hari ini, krisis kepemimpinan terjadi karena banyak pemimpin yang tidak memiliki kemandirian ekonomi seperti yang dicontohkan Samanhudi, sehingga mudah disetir oleh bohir politik.

Revolusi Harapan Indonesia Emas: Tinjauan Historiografi Al Qur’an

Bangsa Indonesia — terutama umat Islam, para elite pemimpinnya — masih punya harapan akan masa depan yang gemilang, dengan satu syarat, yaitu bertaubat. Beristigfar. Mengapa rezim Indonesia harus bertaubat?

Sabili.idNunu A. Hamijaya

Bahaya Politisasi Simbol Pahlawan

Kita terjebak memuja citra pemimpin, bukan substansinya. Fogg (2019) memberikan analisis mengenai bagaimana gelar Pahlawan Nasional di Indonesia merupakan konstruksi politik yang terus berubah (shifting category). Gelar pahlawan tidak jarang digunakan oleh rezim penguasa untuk melegitimasi narasi sejarah tertentu atau merangkul konstituen daerah, semisal kasus pengangkatan TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid dari Lombok yang memiliki dimensi politik elektoral.

Peringatan dari Fogg ini relevan dengan kondisi di mana pencitraan politik menutupi kapasitas asli seorang pemimpin. Kita mengalami krisis karena publik tertipu oleh kemasan kepemimpinan yang artifisial. Padahal, pemimpin sejati semisal Jenderal Sudirman atau Ki Bagus Hadikusumo (tokoh Muhammadiyah) bekerja dalam sunyi tanpa mengharapkan gelar. Suwarno (2008) menekankan, ketokohan figur Muhammadiyah semisal Sudirman lahir dari pengabdian tulus (genuine), bukan hasil fabrikasi pencitraan.

Menghindari Jebakan Radikalisme dan Perpecahan

Polarisasi politik adalah racun yang memecah belah bangsa dalam satu dekade terakhir. Sejarah mencatat, bahaya ketika pemimpin memaksakan ideologi secara kaku dan memecah belah konsensus nasional. Kasus S.M. Kartosuwiryo dan gerakan Darul Islam (DI/TII) menjadi pelajaran berharga. Ridlo (n.d.) memaparkan bagaimana Kartosuwiryo, yang awalnya berjuang bersama Sarekat Islam, akhirnya memilih jalan radikal dengan memproklamasikan Negara Islam Indonesia, karena kekecewaan politik dan kekakuan ideologis. Sikap ini kontras dengan tokoh seperti Mohammad Natsir.

Mohammad Natsir, meski pun seorang tokoh Islam yang taat, memilih jalan parlementer dan menjunjung tinggi integrasi bangsa. Qoriawati dan Fuadah (2020) menggambarkan Natsir sebagai "Bapak NKRI" melalui Mosi Integral-nya yang menyatukan kembali negara-negara bagian buatan Belanda menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Krisis kepemimpinan saat ini dipicu oleh politisi yang meniru watak memecah belah demi basis suara, alih-alih meniru watak Natsir yang merangkul perbedaan demi keutuhan negara. Natsir mengajarkan, berislam dan berindonesia itu satu tarikan napas, menolak dikotomi yang sering dipertentangkan.

Co-Creating Pendidikan dan Dakwah

Gen Z adalah pemuda dekade ini. Apakah mereka berstatus calon pemimpin? Sama sekali bukan! Mereka adalah aktor perubahan di hari ini. Gen Z dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kesaktiannya. Pendidikan yang gagal mengakui fakta ini akan tertinggal jauh dari realitas zaman.

Sabili.idM. Hilal Tri Anwari

Melupakan Perjuangan Inklusif

Kepemimpinan yang dicitrakan maskulin dan keras, telah melupakan dimensi kelembutan dan ketangguhan mental yang diajarkan oleh pahlawan perempuan. As'ad (2024) menyoroti R.A. Kartini bukan sekadar sebagai simbol emansipasi kebaya, melainkan pemikir kritis yang memperjuangkan pendidikan sebagai kunci peradaban.

Jadi, mengabaikan perspektif perempuan dan inklusivitas dalam kepemimpinan nasional adalah suatu kemunduran. Pahlawan nasional mencakup spektrum luas dari berbagai latar belakang etnis dan gender, sebagaimana tercatat dalam Ensiklopedia Pahlawan Nasional, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia seharusnya bersifat majemuk dan kolaboratif, bukan dominasi satu golongan.

Jalan Pulang Menuju Negarawan

Terlihat jelas, krisis kepemimpinan hari ini bukanlah krisis talenta, melainkan krisis nilai. Kita kehilangan spirit pengorbanan (seperti Sudirman), digantikan oleh spirit transaksional. Kita kehilangan kemandirian ekonomi (seperti Samanhudi), digantikan oleh ketergantungan pada oligarki. Kita kehilangan adab politik (seperti Natsir dan Hasyim Asy'ari), digantikan oleh politik saling sikut. Kita terjebak pada simbolisme pahlawan (seperti kritik Fogg), melupakan substansi perjuangan mereka.

Jalan keluar dari krisis tersebut adalah mengembalikan jiwa kepahlawanan ke dalam tubuh birokrasi dan politik. Pendidikan sejarah tidak boleh lagi sekadar hafalan tahun dan nama, melainkan harus menjadi transfer nilai. Kita butuhkan pemimpin yang berani meneladani Mohammad Natsir yang miskin harta tetapi kaya gagasan, atau Samanhudi yang berdaya di kaki sendiri. Tanpa kembali ke nilai fundamental ini, Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi slogan kosong di atas rapuhnya fondasi kepemimpinan bangsa.

Daftar Pustaka Ardiyansyah, A., et al. (2025), "Runtuhnya Ketatanegaraan dan Krisis Demokrasi: Korupsi dan Pudarnya Keadilan", Locus Journal of Academic Literature Review.

As'ad, N.S., et al. (2024), "Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kisah-Kisah Pahlawan Nasional: Tela'ah Kisah Pahlawan R.A Kartini dan K.H. Hasyim Asy'ari", Darma Cendekia, 3(2), 174-184.

Cahyati, F., et al. (2025), "Perilaku Tidak Etis Pejabat dan Krisis Legitimasi Politik Indonesia 2025", Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.

Fogg, K. (2019), "Making a Hero for Lombok: The Shifting Category of Pahlawan Nasional", Indonesia and the Malay World.

Hamidah, L., & Fuadah, A. (2020), "Memperkenalkan Sejarah Pahlawan Nasional K.H. Samanhudi bagi Peserta Didik MI/SD di Indonesia", El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education, 3(2).

Hikmah, N. (2021), "Pengembangan Materi Ajar Tema Perjuangan Pahlawan....", Skripsi IAIN Palopo.

Maretha, T. A. (2020), "Politik Transaksional dan Rasionalitas Pemilih", The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik.

Qoriawati, U., & Fuadah, A. (2020), "Memperkenalkan Sejarah Pahlawan Nasional Mohammad Natsir bagi Peserta Didik MI/SD", IAIS Sambas.

Ridlo, M. (n.d.), "Negara Islam Indonesia dan Kartosuwiryo (Konsepsi Gerakan Politik, Militer dan Agama)".

Said, J., et al. (1995), "Ensiklopedia Pahlawan Nasional. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional".

Suwarno. (2008), "Lima Tokoh Pahlawan Nasional dari Muhammadiyah di Indonesia", Sosiohumanika.