Salah satu gejala paling mengkhawatirkan dalam kehidupan politik kita hari ini bukan sekadar lahirnya kebijakan yang keliru, melainkan munculnya pemimpin yang tidak jujur. Ia bahkan dengan sadar memelihara kebohongan sebagai instrumen kekuasaan.
Kebohongan itu telah dimulai semenjak masa pencalonan sebagai pemimpin. Di dalam proses Pemilu yang seakan menjunjung tinggi Jurdil (jujur dan adil, red), ternyata manipulasi data dan money politics menjadi ketidakjujuran selanjutnya.
Lalu, ia berhasil meraih tampuk kekuasaan dengan tipu-tipu itu. Roda kepemimpinan kabupaten, provinsi, atau bahkan negara, pada akhirnya digerakkan dengan kebohongan. Ya, menggelindinglah roda pemerintahan dalam siklus dusta baru untuk menutupi dusta lama.
Bahkan, ia perlu memperkuatnya dengan sederetan pasukan dusta. Hal itu untuk membangun opini bahwa kebijakannya penuh kebenaran dan menyerang para pengritik yang kritis membongkar kedustaannya.
Di dalam situasi semacam ini, kebenaran tidak lagi diperjuangkan melalui argumentasi rasional dan etika publik, tetapi direkayasa melalui kebisingan opini yang diciptakan secara sistematis.
Nunu A. Hamijaya
Fenomena buzzer politik menjadi wajah paling kasat mata dari gejala tersebut. Mereka disewa untuk membenarkan kebijakan yang problematik serta menjaga citra penguasa tetap tampak benar meski pun realitas berkata sebaliknya.
Di dalam praktiknya, buzzer bukan sekadar pendukung fanatik, melainkan mesin produksi opini yang bekerja dengan logika pesanan. Kebenaran menjadi fleksibel, tergantung siapa yang membayar dan kepentingan apa yang harus dilindungi. Celakanya, para buzzer ini bukanlah orang yang paham masalah publik! Mereka hanya berceloteh penuh kedangkalan.
Di dalam perspektif Islam, fenomena ini sesungguhnya telah lama diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ melalui hadits tentang Ruwaibidhah. Nabi menggambarkan suatu zaman ketika pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianat dianggap amanah, dan pada saat itulah Ruwaibidhah berbicara. Siapakah Ruwaibidhah itu?
Mereka adalah orang bodoh yang ikut campur dalam urusan publik. Simaklah hadits berikut ini:
“'Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara'. Ada yang bertanya, 'Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?' Beliau menjawab, 'Orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas'.” (HR Ibnu Majah).
Nunu A. Hamijaya
Bukankah gambaran dalam hadits ini terasa sangat relevan dengan kondisi hari ini? Betapa ruang publik dipenuhi oleh suara-suara lantang yang miskin pengetahuan namun kaya keberanian, percaya diri, akses media, dan pastinya back up dari kekuasaan.
Buzzer politik adalah representasi modern dari Ruwaibidhah. Mereka berbicara atas nama rakyat, bangsa, bahkan moralitas, padahal pengetahuan mereka dangkal dan argumen mereka rapuh. Yang mereka kuasai bukanlah substansi persoalan, melainkan teknik manipulasi emosi: memelintir fakta, memotong konteks, menggiring kemarahan, dan menabur kecurigaan. Akibatnya, publik tidak lagi berdebat tentang mana kebijakan yang benar atau adil, melainkan terjebak dalam perang narasi yang saling meniadakan.
Bahaya terbesar dari merajalelanya Ruwaibidhah bukan hanya pada kebisingan informasi, tetapi pada kaburnya makna kebenaran itu sendiri. Ketika kebohongan diulang terus-menerus dengan suara keras dan dukungan algoritma media sosial, ia perlahan tampak seperti kebenaran. Pada saat yang sama, suara kritis yang jujur justru dicap sebagai ancaman, pembenci, atau musuh negara. Inilah titik di mana krisis moral bertemu dengan krisis demokrasi.
Lebih jauh, praktik ini mencerminkan kegagalan etika kepemimpinan. Pemimpin yang jujur tidak membutuhkan buzzer untuk membela dirinya, karena kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum akan menemukan pembelanya sendiri di tengah rakyat. Sebaliknya, ketika kekuasaan harus dipertahankan dengan pasukan opini bayaran, hal itu menandakan adanya jarak antara penguasa dan kebenaran. Kekuasaan semacam ini rapuh, karena berdiri di atas ilusi, bukan kepercayaan.
Rasulullah ﷺ mengaitkan kekacauan semacam ini dengan hilangnya amanah dan diserahkannya urusan publik kepada orang yang bukan ahlinya. Ketika kompetensi dan integritas tidak lagi menjadi ukuran, maka kebodohan yang percaya diri akan tampil dominan. Orang-orang yang seharusnya belajar justru tampil menggurui, sementara mereka yang berilmu dipinggirkan karena tidak sesuai dengan selera kekuasaan.
Taufik Hidayat
Karena itu, kewaspadaan terhadap Ruwaibidhah bukan sekadar nasihat moral individual, melainkan seruan politik dan sosial. Masyarakat perlu lebih kritis terhadap siapa yang berbicara, untuk kepentingan apa, dan dengan dasar pengetahuan apa. Demokrasi tidak akan sehat jika ruang publik dikuasai oleh suara-suara bayaran yang memalsukan realitas.
Jalan keluar dari situasi ini, sebagaimana diisyaratkan oleh ajaran Islam, adalah kembali kepada kejujuran, ilmu, dan amanah. Ruang publik harus direbut kembali oleh nalar, etika, dan tanggung jawab moral. Tanpa itu, kita bukan hanya sedang menyaksikan kemerosotan kualitas kepemimpinan, tetapi juga sedang berjalan menuju zaman penipuan yang telah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Rasulullah.
Waspadalah, karena ketika Ruwaibidhah telah merajalela, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi seorang pemimpin, melainkan masa depan kebenaran itu sendiri.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
