Kabar meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil) menjadi alarm serius yang tidak boleh dianggap sebagai sekadar "risiko pelatihan". Peristiwa ini telah mengundang pertanyaan mendasar: “Apa sebenarnya hubungan antara latihan militer dengan profesionalisme sipil yang ingin dibangun melalui Program SPPI?”
Menurut laporan yang diterima Kementerian Pertahanan, jumlah peserta SPPI yang meninggal saat mengikuti latsarmil telah mencapai lima orang, yakni Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, Nola Dya Sari dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Penyebab kematian yang disampaikan berbeda-beda, mulai dari tuberkulosis (TB), heat stroke, hingga cardiac arrest atau henti jantung. Pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pengawasan kesehatan peserta.
Namun, persoalan yang lebih penting bukan hanya bagaimana pelatihan itu dilaksanakan, melainkan mengapa latihan militer itu diperlukan sejak awal.
Secara konseptual, SPPI diproyeksikan mencetak tenaga profesional yang akan mengelola berbagai program pembangunan, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Tugas mereka pada hakikatnya adalah tugas manajerial, administratif, pemberdayaan masyarakat, kepemimpinan organisasi, pengelolaan keuangan, dan pembangunan ekonomi lokal.
Mahita Burhan
Pertanyaannya menjadi sederhana namun fundamental:”Apa hubungan langsung antara kemampuan tersebut dengan latihan dasar kemiliteran?”
Jika argumentasinya adalah membangun disiplin, kepemimpinan, loyalitas, daya tahan mental, dan karakter, maka muncul pertanyaan lanjutan: “Apakah tujuan-tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui metode latihan militer?”
Profesionalisme Tidak Identik dengan Militerisasi
Di seluruh dunia, ribuan perusahaan multinasional membangun profesionalisme pegawainya tanpa harus mengirim mereka menjalani latihan militer.
Perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google, Microsoft, Apple, hingga perusahaan manufaktur seperti Toyota, Siemens, atau Honda menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki disiplin tinggi, kemampuan bekerja dalam tekanan, kepemimpinan, dan integritas melalui sistem pendidikan korporasi, pelatihan kepemimpinan, pembinaan karakter, simulasi kerja, pembelajaran berbasis proyek, dan budaya organisasi. Mereka tidak membutuhkan latihan tempur ataupun pendidikan semi-militer.
Mahita Burhan
Demikian pula lembaga pemerintahan sipil di banyak negara. Pegawai negeri, diplomat, perencana pembangunan, ekonom, maupun pengelola kebijakan publik dibentuk melalui pendidikan profesional yang relevan dengan tugas mereka, bukan melalui latihan dasar kemiliteran. Artinya, tidak terdapat hubungan yang bersifat otomatis antara latihan militer dengan profesionalisme sipil.
Kalaupun terdapat manfaat tertentu, manfaat tersebut harus dapat dibuktikan secara empiris, bukan hanya diasumsikan.
Setiap program pelatihan tentu memiliki risiko. Namun terdapat perbedaan besar antara risiko yang dapat diterima dengan risiko yang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam desain program.
Ketika lima peserta meninggal dalam satu rangkaian program yang sama, perhatian publik secara wajar bergeser dari persoalan teknis menuju pertanyaan yang lebih mendasar mengenai urgensi kebijakan tersebut. Evaluasi kesehatan, pengawasan medis, maupun perbaikan prosedur memang penting. Akan tetapi, evaluasi tersebut belum menyentuh pertanyaan paling mendasar: “Apakah latihan militer memang merupakan metode yang paling tepat untuk menghasilkan pengelola koperasi dan pembangunan masyarakat?”
Jika tujuan yang sama dapat dicapai melalui metode pelatihan sipil yang jauh lebih aman, maka penggunaan pendekatan militer perlu dipertanyakan.
Pemerintah menyatakan akan memperkuat pengawasan kesehatan peserta. Langkah ini tentu patut diapresiasi. Namun evaluasi seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan kesehatan atau prosedur keselamatan semata.
Evaluasi untuk latihan penyiapan profesionalisme SPPI setidaknya harus mencakup di tiga ranah sekaligus.
Pertama, evaluasi filosofis: apakah pendekatan militer memang sesuai dengan tujuan membangun profesionalisme sipil.
Kedua, evaluasi akademik: apakah terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa lulusan dengan latihan militer memiliki kinerja lebih baik dibanding mereka yang menjalani pelatihan kepemimpinan sipil.
Ketiga, evaluasi kebijakan publik: apakah manfaat yang diperoleh benar-benar sebanding dengan biaya sosial, anggaran, dan risiko yang harus ditanggung negara. Bukankah kita sedang kampanye efisiensi?
Tiga Pilihan Kebijakan
Setelah evaluasi menyeluruh dilakukan, setidaknya terdapat tiga opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan.
Pertama, mempertahankan latihan militer apabila terdapat bukti yang kuat bahwa pendekatan tersebut memang memberikan manfaat yang tidak dapat digantikan oleh metode lain.
Kedua, tetap mempertahankan unsur pembinaan disiplin, tetapi dengan penyesuaian besar-besaran. Misalnya, mengganti latihan fisik yang berisiko tinggi dengan pendidikan kepemimpinan, manajemen krisis, etika pelayanan publik, kerja sama tim, dan simulasi lapangan yang lebih relevan dengan tugas sipil.
M. Hilal Tri Anwari
Ketiga, menghapus sama sekali latihan dasar kemiliteran apabila kajian menunjukkan bahwa profesionalisme, integritas, dan kepemimpinan dapat dibangun melalui pendidikan sipil yang lebih sesuai, lebih efektif, dan lebih aman.
Pilihan ketiga bukan berarti mengurangi nilai kedisiplinan. Justru sebaliknya, disiplin tetap dapat dibangun melalui pendekatan pendidikan yang proporsional dengan kebutuhan profesi.
Kematian lima peserta SPPI bukan sekadar catatan statistik. Peristiwa ini semestinya menjadi momentum untuk meninjau kembali asumsi dasar bahwa latihan militer merupakan prasyarat pembentukan profesionalisme sipil.
Negara tentu berhak memilih metode terbaik dalam membangun sumber daya manusia. Namun setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, ilmiah, dan etis. Jika suatu metode menimbulkan risiko yang tinggi sementara manfaatnya belum dapat dibuktikan secara meyakinkan, maka kebijakan tersebut layak dievaluasi secara mendasar.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya bagaimana membuat latihan militer lebih aman, melainkan juga apakah latihan militer memang diperlukan untuk mencetak profesional sipil.
Selama pertanyaan itu belum dijawab secara terbuka dengan dasar bukti yang kuat, tuntutan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi latihan militer dalam Program SPPI akan tetap menjadi sesuatu yang sah, rasional, dan penting bagi perbaikan kebijakan publik di masa depan.
ABADIKAN HARTAMU, DENGAN WAKAF MEDIA ISLAM
https://donasi.amalbaik.org/#/programs/wakaf-media-massa-islam?affiliate_code=if5g205
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
