Ketika Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026, reaksi yang muncul ternyata cukup menarik.
Bukan siswa yang ramai-ramai protes karena kehilangan jatah makan siang gratis. Bukan pula orang tua yang berbondong-bondong menuntut program tetap berjalan saat anak-anak sedang menikmati liburan. Yang pertama kali terdengar lantang justru suara penolakan dari Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi). Mereka menilai penghentian sementara MBG menimbulkan ketidakpastian usaha, mengancam relawan kehilangan honor, dan membuat rantai pasok terganggu.
Di titik ini, publik mungkin bertanya sederhana: sebenarnya program ini dibuat untuk siapa? Untuk siswa atau untuk menjaga mesin bisnis tetap berputar?
Pertanyaan itu terasa semakin relevan ketika alasan utama keberatan yang muncul bukan soal hak anak atas gizi selama liburan, melainkan soal insentif operasional yang berhenti mengalir ketika layanan tidak berjalan. Sebab, dalam logika yang paling sederhana, jika sekolah libur dan siswa tidak masuk, makanan memang tidak didistribusikan. Jika tidak ada distribusi, mengapa biaya operasional harus tetap dibayarkan? Sebuah prinsip yang oleh BGN disebut dengan istilah sederhana: no service, no pay.
Yang menarik justru bukan keputusan penghentian sementara itu sendiri. Yang menarik adalah fakta bahwa kebijakan yang seharusnya biasa-biasa saja malah memunculkan kegaduhan.
Belajar dari Kantin Sekolah
Padahal, sejak republik ini berdiri, kantin sekolah sudah memahami konsep yang sangat mendasar dalam bisnis mereka: siswa libur berarti kantin tutup. Tidak pernah ada sejarah pemilik kantin SD menggelar konferensi pers karena murid diliburkan satu bulan karena kenaikan kelas. Tidak pernah ada pedagang bakso sekolah yang mendesak kepala sekolah menerbitkan surat dispensasi agar kantin tetap dibayar meskipun murid sedang berwisata ke rumah neneknya. Tidak pernah ada penjaga koperasi sekolah yang menganggap kalender akademik sebagai ancaman terhadap keberlangsungan usaha.
Mereka paham satu hal yang sangat mendasar: usaha sekolah hidup karena ada siswa. Ketika siswa libur, usaha ikut beristirahat. Selesai.
Justru karena itu, polemik MBG ini mengungkap sesuatu yang lebih penting daripada sekadar soal makan siang gratis. Ia membuka jendela untuk melihat bagaimana tata kelola program selama ini dibangun.
Program publik idealnya berpusat pada penerima manfaat. Namun, ketika penghentian sementara layanan justru lebih banyak memunculkan kekhawatiran dari sisi penyedia jasa dibanding dari sisi penerima manfaat, muncul kesan bahwa orientasi program tidak lurus. Seolah-olah yang harus dijaga bukan lagi keberlanjutan manfaat bagi siswa, melainkan keberlanjutan arus insentif bagi ekosistem pelaksana. Kita tahu, ada politisi, pejabat, hingga petinggi TNI-Polri yang "nyambi" mengelola MBG.
Tentu para pelaku usaha berhak menyampaikan keberatan. Itu bagian dari demokrasi. Tetapi masyarakat juga berhak bertanya: apakah seluruh desain operasional MBG memang sudah dibangun dengan asumsi bahwa kegiatan sekolah bisa berhenti sewaktu-waktu?
Karena kalau sebuah program nasional yang terkait langsung dengan sekolah ternyata terguncang hanya karena sekolah memasuki masa libur—yang jadwalnya sudah diketahui setahun sebelumnya—maka ada yang salah dalam perencanaannya. Faktanya, kalender akademik bukan rahasia negara. Jadwal liburan bukan informasi intelijen. Tanggal-tanggal itu bahkan sudah terpampang di dinding sekolah sejak awal tahun ajaran.
Anehnya, yang tampak terkejut justru sebagian pihak yang selama ini mengelola program tersebut. Di sinilah satirnya menjadi sempurna. Negara sedang mencoba melakukan efisiensi dan penataan tata kelola, sementara sebagian mitra terlihat lebih panik menghadapi liburan sekolah dibanding para siswa sebagai penerima manfaat program.
Siswa mungkin sedang sibuk bermain bola, memancing, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Tetapi orang dewasa justru terlihat lebih sedih karena program makan siang tidak berjalan selama tiga minggu.
Yuni Retnowati
Karena itu, polemik ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh dalam tata kelola MBG. Kalau kantin sekolah saja mampu memahami hal itu sejak puluhan tahun lalu, rasanya tidak berlebihan jika kita berharap sebuah program nasional bernilai triliunan rupiah juga memiliki kemampuan manajerial yang sama.
Sebab pada akhirnya, pelajaran paling berharga dari polemik penghentian sementara MBG ini bukan tentang gizi, bukan tentang anggaran, dan bukan pula tentang surat edaran. Pelajarannya sederhana: jangan sampai sebuah program yang dibuat untuk murid malah lebih dirindukan oleh para pengelolanya daripada oleh murid itu sendiri. Apalagi jika sampai MBG ditutup—seperti tuntutan mahasiswa dalam demonstrasi tempo hari—kita tahu kan siapa yang akan pingsan?
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
