Dua puluh delapan tahun telah berlalu sejak gelombang Reformasi 1998 mengguncang Indonesia. Peristiwa yang mengakhiri lebih dari tiga dekade kekuasaan Orde Baru itu tidak lahir dari ruang hampa. Reformasi muncul karena bertemunya beberapa faktor sekaligus: krisis ekonomi yang menghantam kehidupan rakyat, hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, menguatnya konsolidasi gerakan mahasiswa, serta retaknya dukungan elite politik terhadap penguasa saat itu.
Krisis moneter Asia 1997–1998 menjadi pemantik utama. Nilai tukar rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok melambung, perusahaan bangkrut, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Ketika rakyat merasakan langsung penderitaan ekonomi, legitimasi politik pemerintah perlahan terkikis. Mahasiswa kemudian menjadi lokomotif gerakan yang menerjemahkan keresahan publik menjadi tekanan politik yang terorganisasi. Sejarah mencatat, ketika krisis ekonomi bertemu dengan krisis kepercayaan, perubahan politik sering kali menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Hari ini, meskipun konteksnya berbeda, sejumlah indikator mulai mengingatkan publik pada gejala yang pernah mendahului Reformasi. Nilai tukar rupiah dilaporkan menyentuh level terlemah baru di kisaran Rp18.186 per dolar AS. Pada saat yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi tajam hingga lebih dari 3 persen, sementara investor asing terus menarik dananya dari pasar domestik. Yield (imbal hasil) obligasi pemerintah juga meningkat, menandakan persepsi risiko yang semakin tinggi terhadap perekonomian Indonesia.
Tentu tidak bijak menyimpulkan bahwa situasi hari ini identik dengan tahun 1998. Struktur ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan masa krisis moneter. Sistem perbankan lebih sehat, cadangan devisa relatif lebih besar, dan tata kelola fiskal lebih terkendali. Namun, politik bukan hanya soal data makroekonomi. Politik adalah soal persepsi, kepercayaan, dan harapan publik terhadap masa depan.
Di sinilah persoalan mulai menjadi menarik. Ketika rupiah melemah, harga kebutuhan pokok naik, dan lapangan pekerjaan semakin sulit, masyarakat menyaksikan berbagai kontroversi kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Alhasil, perlahan terbentuk suasana psikologis yang mirip dengan masa menjelang perubahan besar dalam sejarah politik.
Laporan mengenai aksi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menjadi salah satu sinyal yang layak diperhatikan. Mahasiswa di berbagai daerah mulai mengangkat isu ekonomi sebagai agenda perjuangan. Mereka bahkan memberikan ultimatum simbolis selama 18 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah nyata memperbaiki kondisi ekonomi. Ancaman penyegelan kantor Kementerian Keuangan memang lebih bersifat simbolis daripada strategis, tetapi simbol sering kali menjadi indikator suasana batin generasi muda yang mulai kehilangan kesabaran.
Pertanyaannya, apakah ini pertanda Reformasi akan terulang? Mungkin bisa, mungkin juga tidak. Kekuatan sebuah rezim tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar dukungan politik yang dimilikinya di parlemen atau birokrasi, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga legitimasi di mata rakyat.
Dalam konteks formal, pemerintahan saat ini relatif kuat. Koalisi politik besar menopang kekuasaan, oposisi parlementer tidak terlalu dominan, dan aparat negara masih berada dalam satu garis komando yang solid. Dari sudut pandang institusional, tidak terlihat adanya keretakan elite yang signifikan sebagaimana terjadi menjelang kejatuhan Orde Baru.
Desti Ritdamaya
Namun, kekuatan formal tidak selalu identik dengan kekuatan substantif. Sejarah menunjukkan bahwa rezim yang tampak kokoh dari luar dapat mengalami erosi legitimasi dari dalam. Ketika masyarakat mulai merasa bahwa aspirasi mereka tidak didengar, ketika kesenjangan ekonomi semakin terasa, dan ketika simbol-simbol kekuasaan dianggap lebih sibuk mengurus citra daripada menyelesaikan persoalan rakyat, maka jarak antara pemerintah dan masyarakat akan semakin melebar.
Mahasiswa sendiri mungkin belum memiliki daya ledak seperti generasi 1998. Lanskap sosial telah berubah. Gerakan mahasiswa saat ini lebih terfragmentasi, media sosial sering menggantikan ruang konsolidasi fisik, dan sebagian organisasi kemahasiswaan menghadapi tantangan regenerasi kader yang tidak mudah. Namun, menganggap mahasiswa tidak lagi relevan juga merupakan kesalahan analisis.
Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa jarang menjadi penyebab utama perubahan. Mereka lebih sering menjadi pemantik yang menyulut akumulasi kekecewaan publik. Ketika kondisi ekonomi memburuk dan keresahan sosial meluas, gerakan mahasiswa dapat menjadi katalis yang mempercepat lahirnya gelombang protes yang lebih besar.
Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah Reformasi 1998 akan terulang, melainkan apakah pemerintah mampu mencegah lahirnya kondisi-kondisi yang dahulu melahirkan Reformasi. Pelajaran terbesar dari 1998 bukanlah jatuhnya seorang presiden. Pelajaran terbesarnya adalah bahwa kekuasaan yang kehilangan kemampuan membaca keresahan rakyat akan kehilangan kemampuan mengendalikan arah sejarah.
Mahita Burhan
Penguasa hari ini tidak perlu takut pada mahasiswa. Yang perlu ditakuti adalah ketika kritik mahasiswa ternyata mencerminkan suara hati masyarakat yang lebih luas. Sebab, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan besar tidak pernah dimulai dari gedung-gedung kekuasaan. Ia selalu dimulai dari kegelisahan yang tumbuh di tengah rakyat, lalu menemukan salurannya melalui gerakan sosial dan politik.
Bayang-bayang Reformasi 1998 mungkin belum berdiri tegak di depan pintu kekuasaan, namun jejaknya mulai terlihat di pelupuk mata. Dan sejarah mengajarkan, mereka yang mengabaikan tanda-tanda zaman sering kali menjadi korban pertama dari perubahan yang sesungguhnya dapat mereka cegah. Jangan sampai kita terjebak oleh apa yang dikatakan pepatah lama: "Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak."
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
