Di awal Juni 2025, ratusan aktivis dari negara-negara Maghreb — Tunisia, Aljazair, Maroko, Libya, dan Mauritania — meluncurkan konvoi kemanusiaan bertajuk “Al-Soumoud”. Tujuan mereka jelas, untuk menyampaikan bantuan medis dan moral ke Gaza melalui perbatasan Rafah, jalur vital yang saat ini dijaga ketat oleh otoritas Mesir.
Konvoi itu mendapat sambutan meriah dari warga di sepanjang jalur yang dilalui. Terutama di Libya, tempat para peserta beristirahat dan menggelar berbagai aksi solidaritas. Namun, antusiasme itu mulai meredup ketika konvoi mendekati perbatasan Mesir.
Walau pun simpati masyarakat Mesir terhadap konvoi itu tampak jelas, pemerintah Mesir justru memilih untuk mengambil sikap diam. Hingga kini, konvoi tersebut belum mendapatkan izin resmi dari otoritas Mesir untuk melintasi perbatasan Rafah menuju Gaza.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, pada Rabu (11/6/2025) secara terbuka mendesak Mesir untuk menghentikan konvoi agar tidak mencapai Jalur Gaza. “Saya berharap otoritas Mesir mencegah para pengunjuk rasa ini mencapai perbatasan Mesir-Israel dan tidak mengizinkan mereka melakukan provokasi atau mencoba memasuki Gaza,” ucap Katz.
Sikap rezim Mesir lebih dari itu. Tindakan represif terjadi di Bandara Kairo. Di sana, sejumlah anggota konvoi ditahan tanpa alasan yang jelas. Di antara mereka, terdapat tiga pengacara asal Aljazair, yaitu Mustafaoui Samir, Mohamed Atif Briki, dan Abbas Abdelnour. Telepon genggam serta dokumen pribadi mereka turut disita.
Tentu saja, organisasi hak asasi manusia dan aktivis kemanusiaan dari Aljazair hingga Mesir mengecam tindakan otoritas Mesir serta menilai tindakan itu sebagai pelanggaran hukum dan HAM. Seruan agar Mesir membebaskan para aktivis dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terus menguat.
Sejumlah mantan diplomat Mesir mengungkapkan bahwa pemerintah mereka khawatir konvoi semacam ini dapat membahayakan stabilitas nasional atau bahkan dipolitisasi untuk memermalukan Mesir di mata internasional. Sejalan dengan itu, media pro-pemerintah juga menuding konvoi ini sebagai aksi bermotif politik, bukan murni kemanusiaan.
Tetapi, aktivis HAM Mesir semisal Aida Seif al-Dawla dan Mahinur al-Masri justru menilai bahwa pemerintah Mesir sedang memermalukan dirinya sendiri di mata dunia dengan menghalangi bantuan rakyat untuk rakyat.
Konvoi itu menjadi simbol kuat solidaritas lintas negara bagi rakyat Gaza. Namun, respon pemerintah Mesir menunjukkan bahwa birokrasi dan kepentingan politik sering kali menjadi tembok tinggi yang menghalangi bantuan kemanusiaan.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
