Perusahaan pelayaran raksasa asal Denmark, Maersk, pada Senin (23/6/2025) secara resmi mengumumkan penghentian kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di permukiman ilegal penjajah Israel di wilayah Tepi Barat. Di dalam pernyataan resminya, Maersk menyatakan komitmen mereka untuk mematuhi pedoman Komisi Tinggi HAM PBB, yang memasukkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pemukiman ilegal Israel ke dalam basis data resmi karena pelanggaran terhadap hukum internasional.
“Setelah peninjauan ulang terhadap aktivitas pengiriman yang berkaitan dengan Tepi Barat, kami memerkuat proses pemeriksaan dan menyelaraskannya dengan basis data PBB,” ungkap Maersk dalam pernyataan tersebut.
Keputusan tersebut menjadi kemenangan besar bagi gerakan solidaritas Palestina, setelah berbulan-bulan melakukan tekanan dan kampanye publik terhadap perusahaan tersebut. Keputusan Maersk itu pun disambut antusias oleh para aktivis pro-Palestina, yang menganggap langkah itu sebagai perkembangan strategis dalam mengisolasi ekonomi permukiman ilegal penjajah Israel. Namun, mereka menegaskan bahwa perjuangan belum selesai.
M Hanif Nurrohman
Para aktivis pun mendesak agar Maersk juga menghentikan jasa pengiriman perlengkapan militer ke penjajah Israel. Terutama komponen jet tempur F-35 yang digunakan dalam serangan udara ke Gaza.
“Maersk masih meraup keuntungan dari genosida terhadap rakyat kami, melalui pengiriman komponen F-35 yang digunakan untuk membunuh warga Palestina,” tegas aktivis dari Palestinian Youth Movement (PYM), Aisha Nizar.
Keputusan Maersk itu tak datang tiba-tiba. Di dalam beberapa bulan terakhir, Maersk menjadi sasaran protes besar-besaran di berbagai negara. Pada Februari lalu, ribuan aktivis berkumpul di depan kantor pusat Maersk di Kopenhagen, bersamaan dengan unjuk rasa di New York dan Maroko.
Gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) juga secara resmi memasukkan Maersk ke dalam daftar perusahaan yang dianggap berkolaborasi dengan penjajah Israel. Mereka pun menyerukan boikot global terhadap perusahaan tersebut.
“Kami akan terus menekan hingga Maersk benar-benar memutus seluruh bentuk keterlibatannya dalam kejahatan perang Israel,” tegas Aisha Nizar.
Maersk adalah perusahaan multinasional asal Denmark yang berdiri sejak 1904. Maersk bergerak di bidang transportasi, logistik, dan energi. Memiliki lebih dari 700 kapal dan beroperasi di lebih dari 130 negara, Maersk merupakan operator pengiriman kontainer terbesar di dunia. Maka, keputusan strategis perusahaan tersebut dinilai akan berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi penjajah Israel, khususnya dalam memerkuat kampanye internasional menolak permukiman ilegal.
Langkah Maersk juga dianggap sebagai sinyal kuat kepada industri logistik dan korporasi multinasional lainnya. Bahwa keterlibatan dalam kejahatan penjajah bukan lagi pilihan yang layak, secara moral maupun bisnis.
“Dunia sedang memerhatikan. Bekerja sama dengan penjajah bukan lagi pilihan yang bisa dibenarkan. Yang diperlukan sekarang adalah keberanian untuk berpihak kepada keadilan,” pungkas Aisha Nizar.
Langkah Maersk pun menjadi preseden penting dalam perlawanan ekonomi terhadap pendudukan penjajah Israel. Namun, jalan menuju keadilan Palestina masih panjang. Maka, saatnya kini lebih banyak lagi perusahaan global bersikap.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
