Seorang pengemudi (driver) ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan meninggal dunia karena ditabrak dan dilindas oleh rantis (kendaraan taktis) Brimob saat berlangsungnya aksi demonstrasi pada Kamis (28/8/2025) malam. Ketika itu, rantis Brimob tersebut tengah melintas dalam proses pengamanan demo di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Namun, rekannya sesama pengemudi ojol mengatakan, ketika itu Affan tidak sedang ikut demonstrasi mengecam tunjangan mewah DPR RI dan mengritik pemerintah Prabowo Subianto, melainkan sedang mengantarkan pesanan makanan ke konsumennya.
Sejumlah elemen masyarakat mengeluarkan pernyataan sikap menanggapi kejadian tersebut. Di antaranya adalah Serikat Pengemudi Daring (Speed). Keluarga besar Speed menyatakan turut menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga dan kerabat Affan. Speed juga mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusut secara transparan kasus tewasnya Affan.
Di dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan pada Jumat (29/8/2025), Kordinator Nasional Speed, Budiman Sudardi, menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka sesuai komitmen Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Kapolri. “Kami mendesak agar proses hukum terhadap insiden ini dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan adil,” tegas Budiman.
Speed pun meminta agar sanksi tegas dijatuhkan kepada anggota Brimob yang terbukti bersalah. Speed juga menyerukan pemulihan hak keluarga korban, baik secara psikologis maupun ekonomi. Sebab, almarhum Affan disebut sebagai tulang punggung keluarga.
"Pemulihan yang adil dan manusiawi tidak boleh diabaikan," kata Budiman.
Fitya Nabila Rabbani
Speed lantas menuntut aparat keamanan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis saat mengawal aksi massa. Sebab, hal itu terkait kebebasan berekspresi. Mereka menilai, aparat tidak boleh reaktif secara emosional. Dan sebagai serikat, Speed menyatakan akan terus memantau proses hukum atas kasus tersebut.
“Kami akan memastikan prosesnya berjalan optimal dan hak-hak rekan ojol tidak diabaikan dalam penegakan hukum dan demokrasi,” tutur Budiman.
Kecaman dan keprihatinan atas kematian driver ojol yang tewas setelah dilindas rantis aparat kepolisian juga disuarakan Aktivis 98. Mereka menyebut, peristiwa ini bukan hanya sebuah insiden, melainkan bukti nyata bahwa praktik kekerasan negara terhadap rakyat masih terus berlangsung.
Aktivis 98 yang dimotori antara lain oleh Ubedillah Badrun dan Ray Rangkuti itu menyatakan, gugurnya driver ojol dalam demonstrasi tersebut adalah duka mendalam sekaligus tamparan keras bagi demokrasi Indonesia. "Nyawa yang melayang hari ini adalah representasi dari kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya. Aparat yang seharusnya menjaga keamanan justru berubah menjadi alat represi yang merampas hak-hak rakyat," kata mereka.
Menurut Aktivis 98, demokrasi semestinya memberi ruang kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, serta jaminan keselamatan bagi setiap warga negara yang menyampaikan aspirasi. "Namun, yang kita saksikan hari ini adalah sebaliknya: kekerasan, ketakutan, dan korban jiwa," tegas mereka.
Aktivis 98 juga menegaskan, demonstrasi adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Dan dalam sejarah bangsa ini, demonstrasi telah menjadi salah satu jalan sah untuk mendorong perubahan. Rakyat yang turun ke jalan adalah wujud nyata bahwa demokrasi masih hidup, meski harus dibayar dengan risiko besar.
“Kami tidak akan pernah tinggal diam ketika rakyat menjadi korban kekerasan negara. Gugurnya kawan ojol adalah panggilan moral bagi kita semua untuk melawan praktik represif dan brutalitas aparat kepolisian. Demokrasi harus dibela, dan kami akan terus berada di barisan rakyat,” tutur mereka.
Aktivis 98 lantas mengeluarkan pernyatakan sikap, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tewasnya seorang driver ojol, yang mereka sebut sebagai pejuang demokrasi yang gugur dalam perjuangan menegakkan hak-hak rakyat. Mereka juga menuntut hukuman berat dan adil terhadap anggota Polri yang menabrak hingga menyebabkan meninggalnya driver Ojol. Tidak boleh ada impunitas bagi aparat pelanggar hukum.
Selain itu, mereka juga mengecam keras tindakan brutal aparat dalam menghadapi demonstrasi rakyat. Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang harus dilindungi. Aktivis 98 juga menuntut Presiden segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, karena gagal mengendalikan situasi dan membiarkan aparat melakukan tindakan brutal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
Aktivis 98 juga menyatakan berkomitmen penuh untuk terus bersama semua elemen bangsa untuk memperjuangkan demokrasi dan menolak segala bentuk pembungkaman, intimidasi, serta kekerasan dari negara. Dan mereka menyerukan untuk menghentikan elite politik yang mempertontonkan kepongahan dan kesombongan yang kontradiktif dengan kondisi kesusahan rakyat sekarang.
Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!
